Rutin Gelar Virtual Job Fair Hingga Berikan Modal Usaha, Langkah Pemkot Tangerang Atasi Pengangguran

Walikota Tangerang, H. Arief R Wismansyah.

FORWAT, KOTA TANGERANG — Pemerintah Kota Tangerang tidak hentinya terus berupaya menekan angka pengangguran di wilayahnya. Setidaknya ada sejumlah program jangka panjang yang rutin dilakukan, demi warganya memperoleh pekerjaan yang layak.

“Memang pandemi Covid-19 ini tidak memungkiri mempengaruhi kenaikan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), banyak industri yang terdampak lalu menutup hingga akhirnya memberhentikan karyawannya,” tutur Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah, Rabu (10/11/2021).

Jika melihat data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), TPT di Kota Tangerang pada tahun 2020 atau pada saat awal pandemi Covid-19, terdapat 97.344 orang atau sebanyak 8.63 persen. Kemudian di tahun 2021, naiknya hanya 0.44 persen dibanding tahun 2020, ke angka 103.537 orang atau di angka 9.07 persen.

“Kami sudah bersurat ke BPS, kami menginginkan data yang dikeluarkan tersebut by name by adress. Ini dimaksudkan untuk menyasar lebih tepat lagi, siapa yang masih mencari kerja, agar bisa langsung diarahkan,” tutur Arief.

Untuk menyerap angka pengangguran tersebut, Pemkot Tangerang terus bebenah menggencarkan program penyerapan. Seperti yang selalu dilakukan tiap satu bulan sekali, yakni Virtual Job Fair.

“Sejak tahun 2020, Virtual Job Fair menyerap 1.090 atau 11,68 persen pencari kerja (pencaker), yang terdiri dari 825 pencaker dalam kota dan 265 pencaker luar kota,”ujar Arief.

Lalu, di tahun ini hingga September lalu, Virtual Job Fair menyerap sebanyak 4.036 atau 25,61 persen pencaker, yang terdiri dari 3.709 pencaker dalam kota dan 327 pencaker luar kota.

Tidak cukup sampai di sana, Virtual Job Fair juga akan kembali digencarkan. Kali ini diperluas dilaksanakan ditiap kelurahan yang ada di Kota Tangerang, itu berarti sebanyak 104 kelurahan yang akan menggelar Job Fair virtual.

“Teknisnya, tiap kelurahan akan mendata perusahaan apa saja yang ada, yang menyediakan lapangan pekerjaan. Lalu, dijembatani dengan para pencari kerja di kelurahan tersebut ada berapa banyak, nanti akan ketemu di sana,” tutur Arief.

Ketersediaan lapangan kerja tersebut akan diupload ke aplikasi Tangerang Live, namun pada prakteknya akan dilakukan secara hybrid. Yakni pendaftaran bisa dilakukan secara online, kemudian bisa langsung sesi wawancara dengan perusahaan di masing-masing kantor kelurahan yang menyelenggarakan Job Fair tersebut.

“Total lebih dari 24 ribu lowongan kerja yang tersedia, jadi diprediksi akan lebih banyak menyerap tenaga kerja,” kata Arief.

Di samping itu, yang saat ini masih berjalan adalah pelatihan di setiap Balai Latihan Kerja (BLK). Hingga kini ada lebih dari 600 lulusan BLK yang terus dipantau perkembangannya.

Selain menjembatani pencaker dengan perusahaan, Wali Kota Arief mengaku, pihaknya juga fokus pada program wirausaha. Yakni dalam pemberian modal, pembekalan pelatihan dan juga pemasaran baik secara online ataupun offline.

“Bila soal pemberian modal, kita memiliki Program Tangerang Bisa dan Tangerang Emas. Pada tahun 2020, Program Tangerang Bisa memberikan bantuan modal senilai 500.000 dan sudah tersalurkan kepada 7.525 orang,” tutur Arief.

Kemudian di tahun ini, Program Tangerang Bisa juga memberikan bantuan modal senilai 760.000 dan sudah tersalurkan kepada 2.443 orang. Jumlah tersebut gabungan tahap 1 dan tahap 2, sedangkan tahap 3 sedang dalam proses untuk penyaluran kepada 3.000 orang.

“Sementara Program Tangerang Emas selama tahun 2020-2021 sudah menyalurkan pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga kepada 298 UKM, dengan rentang nilai Rp 500.000 hingga Rp 2.000.000,” kata Arief.(ngga)

Jelang HSPN 2021, Wali Kota Ajak Masyarakat Tingkatkan Kepedulian terhadap Puspa dan Satwa

Walikota Tangerang, H Arief R Wismansyah saat mengunjungi Puskemas Hewan yang berlokasi di Jalan Siswa, Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Kamis (4/11/2021).

FORWAT, KOTA TANGERANG — Peringatan Hari Puspa dan Satwa Nasional yang diperingati setiap tanggal 5 November menjadi momentum peringatan agar masyarakat dapat terus meningkatkan kepedulianya terhadap puspa dan satwa yang ada di Indonesia, khususnya di lingkungan terdekat.

Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah menyampaikan momen ini menjadi pengingat bahwa hidup berdampingan dengan puspa dan satwa merupakan berkah bagi semua.

“Tuhan menciptakan Bumi beserta isinya untuk kita jaga dan rawat bersama,” ujar Wali Kota dalam kunjungannya ke Puskeswan, Jl. Siswa RT.03/3, Kecamatan Sukaasih, Kota Tangerang, Kamis (4/11/2021).

Arief melanjutkan, Pemkot melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang memiliki fasilitas kesehatan untuk hewan di lingkungan Kota Tangerang.

“Fasilitasnya sudah cukup memadai, dokternya pun professional. Ada program 1000 vaksin rabies gratis untuk hewan, jadi masyarakat bisa datang dan ikutan, serta melalukan pengecekan hewan peliharaannya di Puskeswan ini,” tambah Arief.

Wali Kota berharap, jelang Hari Puspa dan Satwa Nasional ini masyarakat bisa terus adaptif dan peduli terhadap lingkungan agar tetap lestari.

“Kami berharap semua masyarakat bisa terus peduli terhadap puspa dan satwa yang ada disekitar dan lingkungan Kota Tangerang,” tukas Wali Kota.

Sebagai informasi, Pusat Kesehatan Hewan DKP Kota Tangerang bisa di kunjungi pada jam operasional pukul 08.00-14.00 WIB di hari Senin hingga Jum’at, dan bisa dihubungi melalui kontak WhatsApp 0813 1688 7456 dan media sosial instagram @dkp.tangerangkota.(ngga)

Habiskan 4 Milyar, Program RW Net Pemkot Tangerang Dinilai Pemborosan Anggaran

Net.

FORWAT, KOTA TANGERANG — Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) GP2B soroti program internet gratis dan anggaran sewa Bandwitch RW Net pada Diskominfo Kota Tangerang. Program yang menghabiskan biaya Rp 4.387.500.000 itu dinilai pemborosan anggaran dan tidak efektif lantaran tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Ketua LSM GP2B, Umar Atmaja saat dikonfirmasi, Jumat (6/8/2021) mengatakan bahwa anggaran internet gratis itu berasal dari pajak yang dibayar masyarakat dan dikelola oleh Pemkot Tangerang, artinya masyarakat tidak gratis menggunakan internet ini.

“Program internet gratis ini pada informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang menggulirkan pagu anggaran sebesar empat milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah untuk kegiatan sewa Bandwidth RW Net. Dari program dan anggaran ini dipasang 975 titik wifi disetiap RW yang akan dibayarkan selama 9 bulan,” paparnya.

Lebih lanjut Umar menjelaskan, dari pagu anggaran tersebut, jika dihitung maka biaya dalam satu bulan untuk setiap titik wifi disetiap RW adalah sebesar Rp 500.000.

“Tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan internet gratis ini, jaringan internetnya tidak mungkin dapat menjangkau seluruh RT yang ada di setiap RW. Dalam 1 RW itu terdiri dari beberapa RT dan jaraknya berjauhan sehingga ada yang tidak dapat mengakses internet gratis karena bandwidthnya disimpan di balai warga (RW) atau di salah satu pos RT,” ungkapnya.

“Jadi secara asas manfaat dan asas keadilan jelas ini sudah bertentangan, karena tidak semua masyarakat yang ada disetiap RW dapat mengakses internet gratis tersebut, yang dapat memanfaatkan akses internet gratis itu hanya masyarakat yang berada di titik wifi terdekat saja,” imbuh Umar.Menurut Umar, program internet gratis tersebut dinilai tidak efektif dan terkesan hanya pencitraan dan pemborosan anggaran. Selain itu kata Umar, jika salah satu tujuan internet gratis ini untuk membantu para pelajar belajar secara daring, maka hal ini berpotensi akan menimbulkan kerumunan yang dilarang ditengah pandemi Covid-19, karena dipastikan para pelajar yang berada dilingkungan RW tersebut akan datang ke titik dipasangnya bandwidth internet.

“Selain itu, pelajar yang memanfaatkan internet gratis ini mayoritas hanya memanfaatkan akses internet untuk bermain game saja,” cetusnya.

“Saya juga meminta kepada pihak legislatif untuk mengevaluasi program dan anggaran internet gratis tersebut. Selain itu, kepada pihak Inspektorat Kota Tangerang sebagai tim pemeriksa internal untuk dapat melakukan audit, review (tinjauan), asistensi pada pelaksanaan program Sewa Bandwidth RW Net oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang,” tegasnya.

“Saya berharap pelaksaaan dan penggunaan anggaran internet gratis ini tidak terjadi penyimpangan, baik secara administrasi maupun perbuatan melawan hukum. Untuk itu, dalam waktu dekat saya akan bersurat kepada Walikota Tangerang agar memerintahkan pihak Inspektorat untuk melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu. Selain itu juga kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten agar melakukan pemeriksaan khusus pada pelaksanaan program internet gratis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang dengan kegiatan sewa Bandwidth RW Net dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.387.500.000,” pungkasnya.(ngga)

Walikota Tangerang: Pejabat Eselon 2 dan 3 Diminta Melaksanakan WFO

Walikota Tangerang, H. Arief R Wismansyah melakukan sidak, Rabu (7/7/2021). Foto:net.

FORWAT, KOTA TANGERANG — PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali sudah berlangsung pada hari ke 5, Pemerintah Kota Tangerang terus melakukan penegakan aturan tersebut diantaranya untuk perkantoran Non Essensial melakukan WFH 100% dan Essensial sebanyak 25% WFO.

Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah didampingi Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

“Pagi ini saya melakukan monitoring terkait pegawai yang WFH dan WFO di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang,”

“Terpantau sudah melakukan WFH dan WFO sesuai dengan aturan PPKM Darurat yang ditetapkan,” ucap Arief

Selain itu, Arief menjelaskan bahwa untuk pejabat esselon 2 dan 3 tidak diberlakukan untuk WFH, harus tetap melaksanakan pekerjaan di kantor ataupun di lapangan.

“Pejabat esselon 2 dan 3 tetap melaksanakan WFO, mereka harus tetap melaksanakan tugasnya di kantor ataupun di lapangan agar memudahkan koordinasi, pengecualian kalau dalam kondisi sedang sakit,” jelas Arief

Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa tidak semua pegawai yang melakukan WFH di rumah, tapi mereka bergantian melakukan Operasi Aman Bersama di tempat – tempat keramaian dan di lingkungan warga.

“Jadi yang WFH ada yang membawa pekerjaannya ke rumah dan ada juga yang melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan operasi aman bersama,” pungkas Arief.(ngga)

Soal Grand Final Kang dan Nong, GMNI Desak Walikota Copot Kepala Disbudpar

Peserta Kang dan Nong saat tampil di malam Grand Final, Jumat (11/6/2021).

FORWAT, KOTA TANGERANG — Kegiatan Pemilihan Kang Nong Kota Tangerang 2021 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi penyebab munculnya cluster baru Covid 19.

Melihat fenomena tersebut, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) FISIP UNIS menggelar konferensi pers dengan awak media terkait tebang pilih kebijakan larangan kegiatan pada masa pandemi COVID-19, Sabtu (19/6/2021) malam.

Ketua Pelaksana hari lahir Pancasila GMNI FISIP UNIS, Nabila mengatakan pihaknya dilarang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang saat akan mengadakan kegiatan hari lahir pancasila dilarang. Padahal dirinya sudah mempertimbangkan dan menerapkan Protokol Kesehatan dalam kegiatan tersebut.

“Iya, kami sudah membatasi peserta hanya 20 orang dan panitia pelaksana 10 orang, namun kami masih tetap dilarang. Nah lalu kenapa kegiatan Kang Nong yang mengundang kerumunan dibiarkan dan diberikan ijin, yang lebih mirisnya lagi dari 26 peserta finalis salah satunya terpapar dan dinyatakan positif Covid 19,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Tangerang tidak serius dalam mencegah penularan Covid 19 sehingga mengalami kenaikan kasus Covid 19. Dan apa yang menjadi instruksi dari Presiden Joko Widodo dipandang sebelah mata.

“Agak aneh dan lucu juga, Pak Presiden dengan tegas menyatakan agar Satgas Covid 19 bekerja serius dalam menangkal penyebaran dan menerapkan proses. Namun apa yang terjadi di Kota Tangerang berbanding terbalik dengan apa yang sudah di perintahkan oleh presiden sehingga mengalami ke lonjakan kenaikan kasus Covid 19,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengurus GMNI Fisip UNIS Tangerang, Liani menambahkan kegiatan Pemerintah kota Tangerang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang yaitu pemilihan Kang Nong Kota Tangerang 2021 yang dilaksanakan disalah satu hotel ternama di kota tangerang sangat berbanding terbalik.

“Dari ratusan pendaftar yang disaring menjadi 26 finalis Kang Nong salah satunya dinyatakan Positif terpapar COVID 19, maka kami menduga tidak adanya prokes yang ketat hingga terjadi hal yang tidak diinginkan,” paparnya.

Selain itu dirinya juga telah mengkaji bahwa hal ini telah melanggar UU no. 6 tentang kekarantinaan kesehatan serta Peraturan Wali Kota Tangerang No. 9 tahun 2021 dan Surat Edaran No. 180/416-Bag.Hkm/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan, dengan mengumpulkan kerumunan dalam satu tempat.

Atas perihal tersebut, GMNI menyampaikan 4 tuntutan yaitu mendesak DPRD Kota Tangerang untuk tidak tebang pilih dan memanggil dinas terkait, buktikan bahwa karantina peserta Kang Nong 2021 telah menerapkan Prokes yang ketat, mendesak Walikota Tangerang untuk mencopot jabatan Kepala Dinas terkait, dan terapkan kebijakan yang tidak tebang pilih di Kota Tangerang.

“Jika dalam kurun waktu 3×24 jam gugatan ini tidak diindahkan, maka kami akan melalukan aksi protes Demonstrasi ke Pusat Pemerintahan Kota Tangerang,” tutupnya.(ngga)

Dianggap Benalu APBD, LSM GP2B Desak DPRD dan Walikota Tangerang Bubarkan PT TNG

FORWAT, KOTA TANGERANG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Peduli Banten (GP2B) mendesak DPRD, dan Walikota Tangerang untuk membubarkan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangerang, PT. TNG (Tangerang Nusantara Global).

Ketua LSM GP2B, Umar Atmaja saat dikonfirmasi mengatakan bahwa PT TNG dianggap tidak produktif, dan hanya membebani APBD, serta tidak memberikan sedikitpun keuntungan kepada pemerintah daerah.

“Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan PT. TNG, dimana pada tahun 2019 dan 2020, PT. TNG mengalami kerugian,” ujarnya.

Menurut Umar, lahirnya BUMD tersebut dikarenakan adanya Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan PT.TNG dan Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang penyertaan modal pemerintah daerah berupa uang tunai kepada PT.TNG sebesar 5 milyar.

“Kemudian pada tahun 2019 dilakukan penyertaan modal berupa uang tunai sebesar 15 milyar berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 900/kep 986-Kesarnomi/2019 tanggal 23 Desember 2019. Penyertaan modal keapda PT.TNG dipastikan sudah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Tangerang,” katanya.

Lanjut Umar, berdasarkan laporan keuangan PT.TNG pada tahun 2019 mencatatkan kerugian sebesar Rp.2.152.797.804, dan tahun 2020 PT. TNG mencatatkan kerugian sebesar Rp. Rp1.235.348.056. Kata Umar, soal adanya kerugian tersebut sampai sekarang tidak pernah ditelusuri oleh pihak-pihak yang berwajib.“Upaya perbaikan kinerja hanya dilakukan dengan pergantian jajaran Direksi dan Komisaris. Satu hal yang patut diingat, uang penyertaan modal kepada PT.TNG merupakan dana masyarakat melalui APBD, jadi atas dasar apapun masyarakat memiliki kepentingan atas penggunaan dana tersebut, dan PT.TNG tidak hanya mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pemerintah daerah, tetapi harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Umar.

Selain catatan kerugian dalam laporan keuangan PT. TNG, Umar juga menyampaikan bahwa terdapat nilai investasi yang hilang sebesar Rp. 200.000.000. Dalam laporan keuangan tersebut diketahui bahwa nilai investasi pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp.20.000.000.000 menjadi Rp. 19.800.000.000.

“Ini terjadi karena terdapat kepemilikan saham pihak ketiga koperasi pegawai pemkot tangerang sebesar 1% yang sebenarya tidak pernah menyetorkan modal dasar sebanyak 200 juta rupiah kepada PT. TNG. Jika memang modal dasar itu belum disetorkan kepada PT. TNG dan berkurangnya nilai investasi, maka patut dipertanyakan kemana uang sebanyak 2000 juta tersebut. Apakah masih ada atau akan menjadi tambahan nilai kerugian tahun 2020,” tanyanya.

“Saya menilai bahwa Perda pembentukan PT.TNG dan penyertaan modal tersebut hanya dijadikan sebagai alat legitimasi oleh pihak yang memiliki kepentingan di Kota Tangerang untuk melakukan upaya korupsi dengan cara terstruktur, sistematis dan masif. Hal itu bisa dilihat dari terus meruginya PT.TNG selama tahun 2019 dan 2020 dan tidak adanya upaya apapun atas terjadinya kerugian tersebut,”ungkap Umar

“Seharusnya, pihak DPRD sebagai representasi dari masyarakat Kota Tangerang melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Pemerintah Kota Tangerang dalam pengelolaan BUMD PT. TNG dan seharusnya pihak DPRD menolak usulan penyertaan modal kepada PT. TNG sebesar Rp. 15 milyar pada tahun 2019 yang disampaikan oleh pihak Pemerintah daerah sebelum adanya kejelasan dari hasil evaluasi,” imbuh Umar.

Lanjut Umar, dirinya mendesak pihak DPRD Kota Tangerang untuk bersikap, melakukan evaluasi, peninjauan dan selanjutnya merekomendasikan pembubaran BUMD PT. TNG. Menurut Umar, hal tersebut harus segera dilakukan, jangan sampai pada tahun berikutnya PT. TNG akan akan menjadi beban APBD, benalu yang mencatatkan kerugian yang lebih besar lagi.“Berdasarkan informasi, tahun 2021 ini PT. TNG sebagai pengelola angkutan umum milik Pemkot Tangerang mendapatkan dan mengelola anggaran sebesar RP. 55 Milyar dari Dinas perhubungan untuk biaya subsidi angkutan umum masal,” terangnya.’.

Masuh Umar, terkait persoalan yang terjadi pada pengelolaan BUMD PT TNG, dalam waktu dekat dirinya akan mengirimkan surat kepada Walikota dan kepada Pihak DPRD Kota Tangerang untuk melakukan evaluasi dan mendesak agar PT. TNG segera dibubarkan.

“Soal kerugian yang terjadi pada PT. TNG, kita akan segera melakukan laporan pengaduan kepada pihak penegak hukum atas dugaan adanya peristiwa pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi,” pungkasnya.(angga)