Para buruh di Kota Tangerang menggelar aksi penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja beberapa bulan lalu. Foto:ist.

FORWAT, KOTA TANGERANG – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman ( FSP RTMM) menolak keras Pemerintah Pusat melakukan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam kondisi Corona Virus Desaise (Covid-19) sedang merebak di wilayah Indonesia. Bahkan, para buruh mengancam akan menggelar aksi apabila Pemerintah Pusat terus melakukan pembahasan itu.

“Kalau memang pemerintah tidak memperdulikan kondisi saat ini dan bersi keras akan membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja, kami akan melakukan aksi bulan ini dengan mengerahkan masa sebanyak 3000 orang, apapun itu resikonya,” ujar Yayan Supyan selaku Sekretaris Umum PP FSP RTMM-SPSI saat ditemui di kantor PD FSP RTMM-SPSI Banten, Jumat (3/4/2020).

Yayan mengaku bahwa dirinya telah mengirimkan surat ke Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, dan pimpinan DPR RI soal penolakan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam kondisi saat ini.

Sekretaris Umum PP FSP RTMM-SPSI, Yayan Supyan (sisi kiri).

“Kita sudah kirim surat ke Presiden RI, seluruh fraksi di DPR RI, dan ke seluruh ketua partai untuk memperhatikan seksama akan situasi dan kondisi penyebaran virus corona yang melanda Indonesia saat ini,” katanya.

Yayan menegaskan, apabila Pemerintah Pusat tetap memaksakan untuk membahas RUU Omnibus Law, para buruh juga akan tetap melaksanakan aksi besar-besaran dengan satu tujuan menolak RUU Omnibus Law yang berpotensi menyengsarakan masyarakat.

“Dengan dukungan penuh dari ketua PC FSP RTMM Kota Tangerang Pitoyo, kami akan berjuang menolak Omnibus Law. Kami akan turun ke jalan menuju DPR RI Pusat, apapun itu resikonya. Diam di tindas lebih baik bergerak sekalian,” tegasnya.(angga)