Diduga Oknum DLH Jual Beli Pekerjaan Kebersihan Jalan

Ilustrasi/Net.

FORWAT, KOTA TANGERANG – Diduga oknum dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang melakukan jual beli pekerjaan kebersihan jalan dan jual jalur sebagai penyapu pemberaihan jalan di Kota Tangerang.

Hal tersebut terkuak saat oknum koodinator berinisial DD mengembalikan uang titipan di dalam lamaran kerja senilai Rp. 3 juta rupiah terhadap calon pekerja kebersihan penyapu jalan yang berinisial SR pada Kamis 23 Januari 2020 lalu.

SR Warga Sintanala Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Senin (03/02/2020) kepada wartawan membenarkan, uang yang diberikan kepada DD untuk membantu penerimaan kerja kebersihan di DLHK Kota Tangerang sudah dikembalikan, pekerjaan kebersihan tersebut untuk melanjutkan yang sebelumnya pekerjaan tersebut di kerjakan oleh suaminya yang kini tersandung hukum.

“Oknum DD sebelumnya akan memberikan pekerjaan kebersihan tersebut kepada saya, namun sampai sekarang pekerjaan tersebut belum di terima,” ujarnya.

Lebih jauh SR mengemukakan bahwa, saat uang tersebut dikembalikan oknum DD terlihat kesal dan mengatakan gara-gara dirinya membuat sulit pekerja lainnya untuk bekerja. “Sekarang jadi susah, aturan dengan pake uang mudah sekarang gara – gara ibu jadi susah,” ucap SR menirukan perkataan DD.

SR juga mengatakan, permainan jual beli pekerjaan kebersihan di DLH Kota Tangerang diduga banyak terjadi, namun para pekerja kebersihan jalan tidak mau angkat bicara karena telah bekerja disana dan butuh pekerjaan.

“Saya juga di iming-iming oknum DD untuk bekerja membersihkan di wilayah barat persianya di jalan M 1 Bandara Soekarno-Hatta yang jelas-jelas wilayah tersebut bukan kewenanganya. Masa saya suruh bayarin jalur orang bang kan kalau jual-jalur itu seharga 15-25 juta, itu alasanya saya memberikan uang 3 juta kepada DD untuk melanjutkan pekerjaan suami saya yang berhenti, karena tersangkut hukum,” ucapnya.

Sementara, Kabid Kebersihan DLH Kota Tangerang Buceu membenarkan, adanya pemberian uang tersebut yang di berikan SR kepada DD. Pemberian uang tersebut tidak dasar permintaan DD itupun sudah dikembalikan kepada SR oleh DD.

“Dalam aturan penerimaan kerja kebersihan di DLHK Kota Tangerang mengutamakan keluarga pekerja untuk melanjutkan pekerjaannya. Seperti suami SR merupakan pekerja lanjutan dari orang tuanya yang sebelumnya bekerja sebagai kebersihan jalan, jadi tidak ada alasan untuk memberikan tip untuk melanjutkan pekerjaan bagi ahli warisnya,” tegasnya.

Saat ditanya adanya dugaan jual beli jalur Buceu menjelaskan, kalau permasalahan jalur kewenanganya ada di Kabid Kebersihan DLHK Kota Tangerang bukan di DD.

“Jadi saya pastikan jual beli jalur tidak ada karena yang punya kebijakan masalah jalur ada di saya, terkait penawaran tersebut saya tidak mengetahui dan akan saya cek kebenaranya,” terangnya.(angga)

Mantan Ketua Koni Kota Tangerang Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Ketua KONI Kota Tangerang, Dasep disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Serang, Banten, Kamis (7/11/2019) kemarin. Foto:net.

FORWAT, SERANG – Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Serang, Banten, menyidangkan perkara terdakwa Dasep, mantan Ketua KONI Kota Tangerang dan Siti Nursiah selaku Wakil Bendahara umum KONI Kota Tangerang, Kamis (7/11/2019) kemarin.

Keduanya dihadapkan dimuka persidangan dengan kasus penyelewengan dana KONI Kota Tangerang untuk kepentingan pribadi kedua terdakwa.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tipikor Muhammad Ramdes, dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reza Vahlefi dari Kejari Kota Tangerang.

Dalam membacakan tuntutannya, Jaksa menuntut Dasep 6 tahun 6 bulan penjara. Mantan Ketua KONI Kota Tangerang itu juga diminta membayar denda 200 juta rupiah.

“Apabila denda subsidair tidak dibayar maka ditambah kurungan 3 bulan penjara,” papar Reza saat membacakan tuntutannya.

Dasep mantan Ketua KONI diera 2011-2015 juga diminta membayar uang pengganti 143 juta rupiah. Apabila dalam 1 bulan tidak dibayar, maka PJU akan menyita harta benda terdakwa yang saat ini dimiliki sesuai dengan denda.

“Apabila tidak mencukupi, maka terdakwa Dasep akan ditambah dipidana 3 tahun penjara,” terangnya.

Usai membacakan tuntutan terhadap Dasep, Jaksa melanjutkan membacakan tuntutan terhadap Siti Nursiah.

Siti Nursiah turut diduga menikmati anggaran hibah untuk kepentingan pribadi. Dirinya dituntut 6 tahun 6 bulan dan denda 200 juta subsidair 3 bulan kurungan.

“Mantan wakil bendahara umum ini diminta membayar uang pengganti 529 juta, dan jika tidak dibayar akan ditambahkan pidana penjara selama 3 tahun,” kata Reza saat membacakan tuntutan Siti Nursiah.

Kedua terdakwa dijerat oleh Jaksa dengan pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atau Undang Undang No. 20 tahun 2001.

Untuk diketahui, Dasep dan Siti Nursiah menjadi terdakwa pada Tahun 2015. Pemerintah Kota Tangerang memberi dana hibah sebesar 8 miliar rupiah untuk pengembangan olahraga, altet dan pelatih untuk semua Cabang Olahraga (Cabor) Kota Tangerang.

Namun, dalam teknis pembayaran banyak yang tidak terealiasi, seperti uang transportasi atlet, dana pembinaan anggota KONI, dana penyelenggaraan Wali Kota Cup untuk 40 cabor, kegiatan pelatih, asisten pelatih, sampai ke akomodasi.

Adapun keseluruhan dana yang tidak terealiasi sebesar 662 juta rupiah. Sidang selanjutnya dilanjut pekan depan dengan agenda (Pledoi) pembelaan. (Jes/Angga)