Turidi Susanto Sebut Usulan Anggaran Kegiatan Pemilihan Kang Nong Dicoret

FORWAT, KOTA TANGERANG — DPRD Kota Tangerang mengaku bingung soal anggaran pemilihan Kang dan Nong 2021 yang sudah dicoret, namun kegiatannya tetap dilaksanakan.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto, lantaran ia lah yang menjadi pimpinan rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) pada saat itu.

“Usulan itu kita coret, karena situasi saat ini sedang pandemi. Seharusnya Kepala Dinas terkait punya pertimbangan dan analisa yang tajam sampai situasi benar-benar aman, maka kita (DPRD, red) saat membahas anggaran selalu mengingatkan untuk meniadakan anggaran yang mengundang keramaian,” kata Truridi, Rabu (16/6/2021).

Politisi partai Gerindra itu menyebut peristiwa tersebut merupakan keteledoran Dinas terkait dan terkesan menutupi kegiatan tersebut.

“Ini keteledoran dari dinas itu sendiri, padahal kan kita minta dicoret tapi kenapa dipaksakan pelaksanaannya,” ujarnya.

Bahkan ia mencurigai pelaksanaan acara tersebut tidak ada koordinasi dengan satgas Covid dan dinas terkait yang sedang menekan penyebaran Covid di Kota Tangerang.

“Saya yakin kegiatan kemarin tidak ada koordinasi dengan Satgas Covid dan Dinas Kesehatan, dapat tidak surat rekomendasinya. Kalau memang melakukan koordinasi pasti kegiatan itu tidak diperbolehkan,” tegasnya.

Hingga saat ini, kata dia, Dinas terkait belum memberikan penjelasan terkait permasalahan tersebut kepada DPRD Kota Tangerang.

“Seharusnya dinas memiliki etika untuk mendatangi DPRD, jadi tidak perlu kita panggil mereka yang datang, agar kita juga dapat memberikan penjelasan kepada publik. Saya juga sangat setuju kalau ketua DPRD melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait,” tandasnya.(ngga)

Soal Kegiatan Grand Final Kang dan Nong, DPRD Segera Panggil Dinas Budpar

Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo. Foto/Net.

FORWAT, KOTA TANGERANG — Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo angkat bicara terkait peserta Grand Final Kang Nong Kota Tangerang 2021 yang terpapar Covid-19. Dirinya menyayangkan akan kegiatan tersebut yang digelar saat pandemi Covid-19.

“Seharusnya ada evaluasi tehnis dulu. Pantas atau tidak acara itu dilaksanakan di situasi pandemi covid begini,” ujar Gatot saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (16/6/2021).

Ditambahkan Gatot, terkait hal itu, DPRD Kota Tangerang akan memanggil dinas terkait. “Karena ada masukan dari jajaran pimpinan lainnya, maka kita akan memanggil dinas terkait yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata. Surat sudah kita kirim dan kita akan hearing,” tukasnya.

Ketika disinggung soal anggaran, Gatot mengatakan dirinya sudah mempertanyakannya pada stafnya.

“Saya sudah pertanyakan pada staf dan setelah dicek anggaran itu ada dengan nilai Rp. 317.854.000, saya kurang tau persis pokoknya nanti dicek saja. Terkait slot anggaran acara itu dicoret, tanyakan sama pimpinan dewan lainnya yang mengusulkan,” jawab Gatot.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang menggelar pemilihan Kang dan Nong Kota Tangerang Tahun 2021, di Hotel Narita pada Jumat (11/6/2021) kemarin.(ngga)

Kadis Budpar Kota Tangerang Akui Peserta Kang dan Nong Terpapar Covid 19

Peserta Kang dan Nong saat tampil di malam Grand Final, Jumat (11/6/2021).

FORWAT, KOTA TANGERANG — Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang, Ubaidillah Anshar mengakui bahwa terdapat peserta Grand Final Kang dan Nong yang terpapar covid-19. Hal itu terungkap setelah puskesmas Cipondoh melakukan swab antigen.

“Ini berawal pada salah satu peserta. Dia ngakunya punya asam lambung. tapi saya lihat agak parah, dan anak ini maksa ingin tampil pada malam grand final saat itu. Kita sudah larang dia, tapi tetap maksa,” ujar Kadis Budpar, Ubaidillah Anshar saat dikonfirmasi, Selasa (15/6/2021).

Ubaidillah menambahkan, di lokasi kegiatan terdapat tenaga medis, dan salah satu peserta Kang dan Nong itu diberikan bantuan pernafasan (oksigen). Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, peserta yang mengalami sesak nafas dilarikan ke IGD Puskesmas Cipondoh.

“Setibanya di puskesmas peserta ini dilakukan tes swab, dan hasilnya reaktif. Untuk data jumlah peserta yang reaktif Kabid Boyke yang tau,” imbuhnya.

Lanjut Ubaidillah, keesokan harinya peserta yang mengalami sesak nafas itu kembali dilakukan tes swab dan hasilnya tidak diketahui. Namun kata dia, guna mengantisipasi adanya penyebaran covid 19 kepada peserta lain dan pengunjung, maka dirinya meminta dilakukan tes swab secara keseluruhan.

“Waktu di swab ulang anak ini kondisinya sudah sedikit membaik sehingga hasil swab-nya ngacak, nggak ketahuan. Tapi saya minta ke puskesmas agar di swab ulang semua biar aman,” ungkapnya.

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang, Ubaidillah Anshar.

Menurut Ubaidillah, panitia kegiatan telah menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Mulai dari karantina peserta sampai dengan hari H.

“Selama peserta di karantina kita terapkan prokes. Makan kita sediakan nasi box dan peserta makan di dalam kamar guna menghindari adanya interaksi antar peserta. Sementara itu, waktu acara berlangsung tidak semua orang tua dapat hadir di lokasi kegiatan. Bahkan, yang hadir dalam kegiatan itu kita wajibkan membawa hasil swab. Prokes di kita sudah maksimal, tapi kita gak tau ini darimana terpapar covidnya,” paparnya.

Sementara itu, saat disinggung soal anggaran kegiatan yang tidak di acc oleh DPRD Kota Tangerang dirinya mengaku bahwa hal tersebut tidak benar. Pasalnya, kegiatan tersebut menggunakan APBD Kota Tangerang Tahun 2021.

“Gimana gak disetujui dewan, ini buktinya ada anggarannya dibawah dua ratus juta. Anggaran ini kita gunakan untuk honor juri, honor pelatih, hadiah peserta, biaya karantina, dekorasi, dan biaya lainnya,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo saat ditemui mengatakan bahwa hari ini kita akan hearing dengan Dinas Budpar guna menanyakan persoalan tersebut dan diminta pertanggung jawabannya.

“Kita akan hearing, akan kita bahas secara jelas dalam pertemuan siang ini,” singkatnya.(ngga)

Disbudpar Tutup Fasilitas Karaoke dan Stop Penjualan Miras di Pakons Prime Hotel

Kepala Disbudparman Kota Tangerang, R Rina Hernaningsih menanyakan sertifikasi bintang dan izin minuman beralkohol ke General Manager (GM) Pakons Prime Hotel, Ketut.

FORWAT, KOTA TANGERANG – Akhirnya Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang menghentikan operasional fasilitas karaoke dan penjualan minuman keras (miras) yang disediakan Hotel Pakons Prime.

Demikian hal itu ditegaskan, Kepala Disbudpar Kota Tangerang, Hj. Rina Hernaningsih usai inspeksi mendadak ke Hotel Pakons Prime, Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Senin (18/11/2019).

Rina Hernaningsih mengaku tidak dapat memberikan toleransi atas segala fasilitas yang disediakan oleh menejemen Hotel Pakons Prime yang disinyalir menyalahi aturan.

“Pokoknya saya ngga mau Tau, tidak ada lagi alasan itu perangkat karaoke segera dicabut dan tidak lagi boleh ada sebelum pihak hotel dapat menunjukan adminstrasi perijinan,”tegas Rina.

Selian itu, Rina juga meminta kepada penggelola Pakons Prime untuk tidak lagi menjual minuman keras, terlebih diketahui dari hasil sidak bahwa Hotel Pakons Prime belum memiliki sertifikasi hotel bintang dan izin penjualan minuman beralkohol.

“Jangan lagi ada jual minuman keras, kalau memang masih ada penjualan miras disini saya akan minta Satpol PP untuk menyita,”tegasnya.

Ia menjelaskan, apabila Pakons Prime tidak mengindahkan hal tersebut, maka pihaknya tidak akan segan segan melakukan dan menerapkan sanksi tegas kepada pengelola.

“Besok (hari ini) ada perjanjian tertulis, jika didapati masih saja ada miras atau karaoke kami akan kirim surat peringatan pertama kedua hingga ketiga yang berujung pada penyegelan,”jelasnya.

Ditempat yang sama, General Manager Hotel Pakons Prime, I Ketut Edy juga mengakui kalau pihaknya belum mengantogi izin penjualan miras dan sertifikasi hotel bintang. Dia berdalih kalau kelengkapan adminstrasi itu masih dalam proses, meski operasional hotel yang diklaim bintang empat itu telah berjalan hampir satu tahun lamanya.

“Kita sedang berproses, karena untuk mengurus izin hotel bintang itu tidak mudah,”kata Ketut dalam keterangannya.

Dalam pembelaannya, Ketut mengatakan sambil menunggu izin sertifikasi itu terbit, pihaknya ingin tetap beroperasi.

“Kita sambil jalan, karena memang dimana mana memang begitu dan mengurus ijin hotel berbintang tidaklah sebentar,” kilahnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Harian Badan Pemimpinan Cabang (BPC) Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tangerang, Oman Jumansyah meminta Pemkot Tangerang memberikan sanksi kepada Hotel Pakons Prime apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Pasalnya, hingga saat ini hotel yang berada di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang itu belum memiliki sertifikasi hotel berbintang juga diduga belum mengantongi izin penjualan minuman beralkohol (MBK) dari Provinsi Banten.

Menurut Oman, selain sertifikasi hotel berbintang pihak Pakons Prime juga harus punya izin penjualan minuman beralkohol dari Provinsi Banten.

“Sertifikasi bukan merupakan izin menjual miras. Tapi izin penjualan miras di dalam perhotelan yaitu izin Minuman Beralkohol (MBK). Seperti hotel Allium, mereka hotel berbintang tapi karena tidak ada izin MBK, mereka tidak dapat menjual miras,” katanya, Minggu (17/11).(frwt).

Disbudpar Sebut Hotel Pakons Belum Kantongi Sertifikasi “Bintang”

Kabid Pariwisata pada Dinas Kebudayaan  Pariwisata dan Pertamanan (Disbudparman) Kota Tangerang, Deny Kuncoro beserta jajarannya melakukan Inspeksi Dadakan (Sidak) ke Pakons Prime Hotel, Selasa (12/11/2019). Foto:angga

FORWAT,KOTA TANGERANG-Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pertamanan (Disbudparman) Kota Tangerang menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Pakons Prime Hotel, Selasa (12/11/2019).

Sebelumnya, salah satu ruangan (room) VIP di hotel yang berada di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang itu disoal warga, karena diketahui menyediakan fasilitas karaoke. Selain itu, di lantai atas (rooftop) hotel juga terdapat restoran yang menjual minuman keras dengan bebas.

Kepala Bidang Pariwisata Disbudparman Kota Tangerang, Deni Kuncoro mengatakan bahwa, Sidak itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat. Setelah melihat ruangan yang dimaksud, kemudian pihaknya mengecek adminstrasi perizinan yang dimiliki pihak Hotel Pakons Prime.

“Saya sudah melihat ruangannya, itu fasilitas untuk metting room. Bukan ruangan karaoke. Kita sudah cek billnya,”katanya.

Sedangkan diketahui dari salah satu bill itu tertera harga sewa fasilitas room VIP untuk kegiatan sosialisasi penggelolan e-journal tahun 2019, total harga paket sebesar Rp.22,4 juta, yang diantara ada biaya fasilitas sound system berikut mic, proyektor dan screen. Fasilitas di room itu juga bisa digunakan untuk bernyanyi (karaoke) oleh pengunjung.

Kabid Pariwisata pada Disbudparman Kota Tangerang, Deny Kuncoro saat menanyakan kelengkapan fasilitas hotel kepada General Manager Pakons Prime Hotel, Ketut, Selasa (12/11/2019). Foto:angga.

Sementara Kasie Pengawasan dan Pengendalian, Disbudparman Kota Tangerang, Ahmad Yani mengatakan, kalau pihaknya hanya mengeluarkan izin operasional hotel yang didalamnya terdapat fasilitas restoran. Terkait izin restoran yang menjual minuman keras secara bebas, menurut Yani, hal itu dibolehkan, karena Hotel Pakons Prime dikategorikan sebagai hotel bintang empat.

Namun ditanya terkait apakah hotel itu sudah tersertifikasi, Yani berdalih kalau penilaian sertifikasi itu merupakan kewenangan dari lembaga yang ditunjuk Kementerian Pariwisata. Namun Yani mengakui kalau sertifikasi hotel berbintang itu belum aktif. Bahkan Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah juga belum meresmikan Hotel Pakons Prime. Atas dasar itu, maka penjualan minuman beralkohol di hotel itu ilegal.

“Sesuai pengajuan operasional, ya kategori bintang empat. Kalau yang mengeluarkan sertifikasi hotel bintang itu kan ada lembaga dari kementerian. Kalau izin perdagangan miras itu pihak hotel yang mengajukan. Kalau di Perda nya kan bintang empat memang boleh jual miras. Ya, sertifikasinya belum diaktifasi. Kalau nanti ada pelanggaran kami akan lakukan pembinaan,” papar Yani usai Sidak.

General Manager Pakons Prime Hotel, I Ketut Edy menjelaskan bahwa izin fasilitas yang ada di hotel itu sudah menjadi kesatuan dan sesuai standarisasi operasional hotel. Begitu juga soal penjualan izin minuman beralkohol, Ketut meyakini kalau penjualan minuman keras itu tidak melanggar aturan dengan dalih Hotel Pakons kategori bintang empat.

“Restoran yang kami sediakan sudah ada izinnya karena, itu sudah menjadi kesatuan izin operasional hotel. Dan minuman yang kami sediakan juga berdasarkan standarisasi izin usaha hotel bintang empat,” pungkasnya. (lla)

Disbudpar Kota Tangerang Akan Cek Fasilitas Karaoke Pakons Prime Hotel

Hotel Pakons yang beralamat di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang. Foto:ilustrasi/net

FORWAT, KOTA TANGERANG – Terkait adanya dugaan fasilitas room karaoke Pakons Prime Hotel yang belum berizin, Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang dalam waktu dekat akan melakukan Inspeksi Dadakan (Sidak). Hal tersebut dikatakan Kasi Pengawasan dan Pengendalian Disbudpar Kota Tangerang, Yani saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (6/11/2019).

“Adanya dugaan fasilitas karaoke di Hotel Pkakons yang belum berizin nanti kita akan koordinasikan kepada pimpinan untuk melakukan sidak,” ujarnya.

Yani menjelaskan, Disbudpar Kota Tangerang telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk hotel pakons. Rekomendasi tersebut merupakan salah satu syarat dalam pengurusan izin operasional hotel itu sendiri.

“Rekom itu syarat membuat izin operasional hotel. Dimana dalam surat rekomendasi itu yang terfasilitasi adalah restoran,” jelasnya.

Yani menambahkan, untuk room karaoke yang berada di salah satu lantai hotel, pihak hotel pakons dalam pengurusan izin operasional menyatakan bahwa ruang tersebut merupakan ruang makan VIP (eksklusif.red).

“Kalau ada laporan masyarakat bahwa room itu dijadikan tempat karaoke tersendiri ya nanti kita akan turun untuk melakukan pengecekan kembali,” tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, fasilitas room karaoke Pakons Prime Hotel yang berada di jalan Daan Mogot, Kota Tangerang disoal. Pasalnya fasilitas yang berada disalah satu lantai hotel itu diduga belum mengantongi izin.

Menurut salah seorang pengunjung, Hasanudin mengatakan kalau fasilitas room karaoke itu terbilang mewah dan tidak berbeda jauh dari room karaoke komersil lainnya.

“Ya, saya duga itu belum ada izinnya. Ada beberapa ruangan. Itu sama dengan tempat karaoke lain. Itu mewah roomnya. Kalau itu di komersilin, harusnya izin dahulu dan dikenakan pajak,” Selasa (5/11/2019) lalu.(angga)