Ular Bermunculan di Musim Hujan, BPBD Kota Tangerang Himbau Masyarakat Agar Waspada

BPBD Kota Tangerang menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap ular saat musim hujan.

FORWAT, KOTA TANGERANG — Sejumlah wilayah di Indonesia tak terkecuali Kota Tangerang mulai memasukin musim hujan. Selain curah hujan yang meningkat, masyarakat juga harus waspada karena musim ini jadi fase ular khususnya kobra untuk bertelur. Ini merupakan siklus normal dalam kehidupan ular yang tentunya harus diwaspadai masyarakat.

Hal itulah yang diungkapkan Ghufron Falveli, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang. Ia mengungkapkan, fenomena ular bermunculan di permukiman warga kala musim hujan marak terjadi. Puncaknya biasanya terjadi antara Oktober hingga Desember, ular akan mencari tempat yang ideal untuk menetaskan telurnya.

Berdasarkan data BPBD, sepanjang 2021 sudah 86 kasus ular ditangani. Pada tiga bulan terakhir, September tiga kasus, Oktober 10 kasus dan November dengan lima kasus.

“Biasanya, secara perlahan angkanya akan terus meningkat. Puluhan ular tersebut bahkan ada yang masuk ke pemukiman hingga meresahkan warga. Hal ini terjadi karena tempat atau lingkungan kotor dan juga habitatnya terganggu. Hingga akhirnya, keluar dari habitat untuk mencari makan,” ungkap Ghufron, Senin (22/11/21).

Gufron pun memberikan kiat bagi masyarakat Kota Tangerang mencegah ular menetaskan telurnya di area rumah. Mulai dari harus sering membersihkan rumah, memberi wangi-wangian yang menyengat. Selain itu, sistem sirkulasi dan sinar matahari yang masuk ke dalam rumah juga harus diperhati8kan, agar tidak ada area lembap dan gelap di dalam rumah.

“Sinar matahari masuk ke rumah, ventilasi bagus, sirkulasi ada sehingga tidak ada kelembapan. Tidak usah menabur garam, katena garam tidak efektif,” imbuhnya.

Ia pun menyarankan, supaya masyarakat tidak menumpuk barang-barang bekas sehingga tidak menciptakan lubang atau ruang yang dapat digunakan ular untuk bertelur. Pastikan membuang sampah setiap hari secara rutin.

“Jangan biarkan sampah tegeletak lama, dan mengundang tikus. Itu akhirnya men-trigger bahwa ular itu mencari mangsa karena dia mengikuti bau si tikus. Jika ternyata di rumah ditemukan sarang ular jangan tidak panik, tetap waspada dan laporkan ke tim BPBD untuk mengevakuasi secara aman,” katanya.

Sebagai informasi, masyarakat bisa melaporkan kasus ular atau hewan berbahaya lainnya lewat emergency call center di 112 atau nomor piket 24 jam BPBD di 021-5582144.(ngga)

Kegiatan Paket Belanja Jasa Tenaga Satgas BPBD Kota Tangerang Disoal LSM GP2B

FORWAT, KOTA TANGERANG — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Peduli Bangsa Selain menyoal anggaran kegiatan palet belanja jasa tenaga satgas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang.

Ketua LSM GP2B, Umar Atmaja saat dikonfirmasi, Sabtu (29/5/2021) mengatakan bahwa dirinya menduga adanya penyimpangan anggaran beberapa kegiatan di BPBD Kota Tangerang.

“Kami mengendus adanya dugaan penyimpangan anggaran pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Tangerang pada beberapa kegiatan. Saat ini kami tengah menyusun laporan pengaduan, dan akan melengkapi informasi sebagai petunjuk atau bukti permulaan pihak berwajib. Nanti akan kita sampaikan perihal adanya dugaan potensi kerugian negara pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak BPBD Kota Tangerang,” kata Umar.

Umar menjelaskan, terkait dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi pada BPBD Kota Tangerang diantaranya pada Pelaksanaan Program kegiatan paket Belanja Jasa Tenaga Satgas tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020.

“Jumlah anggaran untuk program kegiatan paket Belanja Jasa Tenaga Satgas tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020 (4 Tahun anggaran) mencapai 60 Milyar lebih dengan jumlah personil tenaga satgas sebanyak 300 orang saja setiap tahunnya. Dengan jumlah anggaran sebesar itu tentu ini harus menjadi perhatian kita semua, apalagi jika kita kaitkan dengan penilaian masyarakat atas kinerja yang dilakukan dalam upaya penangulangan bencana,” jelasnya.

Lanjut Umar, terkait program kegiatan paket belanja jasa tenaga satgas dirinya menduga adanya penyimpangan anggaran, pemborosan yang berpotensi merugikan keuangan negara atau daerah.

Ketua LSM GP2B, Umar Atmaja.

“Saya juga menilai BPBD Kota Tangerang tidak transparan dalam menyampaikan atau menyajikan informasi pembangunan. Hal ini dapat terlihat dari jumlah Rencana Pogram Kegiatan yang tidak semuanya diumumkan pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP).

“Jika seluruh informasi program kegiatan BPBD tidak diumumkan dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) maka ini adalah tindakan penyesatan informasi dengan menyembunyikan paket kegiatan di RUP. Selain itu, pihak BPBD juga tidak akuntabel (tidak dapat dipercaya) dalam menyajikan laporan keuangan, ini dapat kita lihat dari perbedaan jumlah alokasi anggaran Tahun 2019, antara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Tangerang,” papar Umar

Umar menegaskan, adanya dugaan penyimpangan anggaran kegiatan, dirinya akan melaporkan ke pihak yang berwajib, Kejaksaan Negeri, bahkan hingga KPK. Kata Umar, dirinya juga tengah menganalisa program kegiatan dan anggaran pada BPBD Kota Tangerang terkait dengan penanganan Wabah COVID-19.

“Saat ini kami juga tengah menganalisa program kegiatan dan anggaran pada BPBD Kota Tangerang terkait dengan penanganan wabah covid 19, kita tahu bahwa anggaran penanganan covid 19 jumlahnya ratusan milyar di Kota Tangerang yang bersumber dari dana Refocusing APBD maupun APBN, salah satunya BPBD sebagai perangkat daerah yang banyak mendapatkan, dan menggunakan alokasi anggaran untuk belanja barang dan jasa dalam rangka penanggulangan Wabah COVID-19 di Kota Tangerang,” katanya.

“Jika hasil analisa kita mengarah pada adanya dugaan penyimpangan dan kerugian keuangan daerah, maka ini juga akan menjadi obyek laporan kita selanjutnya,” pungkasnya.(angga)

BPBD Sebut Tidak Ada Banjir di Kota Tangerang, Tokoh Pemuda Batusari Meradang

FORWAT, KOTA TANGERANG – Pernyataan tidak ada banjir di wilayah Kota Tangerang yang diutarakan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Febi Darmawan menjadi sorotan masyarakat. Seperti Tokoh Pemuda Kelurahan Batusari, Sanrodi Kucay.

“Saya kesal setelah membaca stetment Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang di salah satu media. Dirinya mengatakan bahwa tidak ada banjir. Meski warga teriak air masuk ke dalam rumah, dianggapnya bukan sebagai banjir namun hanya genangan air lewat saja,” ujar Sanrodi Kucay.

Menurut Kucay, pejabat pada BPBD Kota Tangerang itu tidak semestinya melontarkan pernyataan itu. Kata Kucay, air hujan yang masuk ke dalam rumah warga dan hanya dianggap genangan membuat masyarakat tersinggung.

“Harusnya dia gak usah buat stetment seperti itu lah, bikin tersinggung masyarakat awam saja. Udah mendingan juga pak Kabid kerja nyata saja biar bagaimana caranya Kota Tangerang ini kaga banjir lagi. Jangan sampai nanti ada rumah warga Kota Tangerang yang tenggelam karena banjir lalu anda baru kerja nyata,” ungkapnya.

Kucay menjelaskan, hujan yang turun sejak 15 Februari 2021 hingga 16 Februari 2021 siang, telah mengakibatkan banjir di beberapa wilayah tak terkecuali di RW.03 Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper Kota Tangerang.

“eluruh RT di wilayah RW.03 tersebut telah terendam air setinggi paha orang dewasa atau sekitar 50-60 cm dan bahkan hampir semua rumah warga di RW.03 Kelurahan Batusari rata terendam banjir hingga masuk kedalam rumah-rumah,” terangnya.

Lanjut Kucay, rumah tinggal miliknya yang berlokasi di Jalan Darussalam Selatan 1 RT.02 RW.03 Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper Kota Tangerang, juga kebanjiran.

“Saya bersama Lurah Batusari ditemani Babinsa, Ketua RW.03, Perwakilan PMI Kota Tangerang, Perwakilan DPUPR Kota Tangerang, langsung melakukan monitor dan melihat langsung kondisi keseluruh wilayah di RW.03 yang terendam banjir,” paparnya.

Sebelumnya, lanjut Kucay, banjir parah terjadi di wilayah RW 03, Kelurahan Batusari pada malam tahun baru 2020 lalu. Dinas terkait dalam hal ini DPUPR telah meninjau lokasi tersebut namun belum ada tindakan.

“Saat itu sampai sekarang sudah banyak pihak Dinas PUPR didampingi oleh Kecamatan dan Kelurahan melakukan survey, tapi sampai saat ini di awal tahun 2021 belum ada realisasi yang nampak untuk dilakukannya normalisasi kali kecil yang ada di samping pabrik konveksi atau mungkin ada solusi selain,” imbuhnya.(angga)

Oknum Pegawai BPBD Kota Tangerang Diamankan Polisi

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Burhanuddin.

FORWAT, KOTA TANGERANG – Terkait oknum pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang berinisial DR berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersandung kasus hukum dibenarkan Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Burhanuddin.

“Benar mas, saat ini DR sudah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan untuk di mintai keterangan di Mapolres,” ujar Burhanuddin saat di konfirmasi,Jum’at (19/6/2020) pagi.

DR yang merupakan staff Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BPBD Kota Tangerang itu diamankan atas dugaan kasus penipuan uang pungutan liar terhadap puluhan calon pegawai Tenaga Harian Lepas (THL).

“DR diamankan atas laporan 3 orang korban yang dijanjikan akan bekerja di BPBD Kota Tangerang dengan nilai kerugian Rp 80 juta,” Jelasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, korban dari oknum DR sudah puluhan orang lantaran aksi penipuan dengan iming-iming dijanjikan akan bekerja sebagai pegawai THL dan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun.

“Korban sudah puluhan orang dan disinyalir sudah meraup keuntungan dari modus iming-iming bisa memasukkan menjadi pegawai THL tersebut sudah ratusan juta rupiah,” beber Burhanuddin.

Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuataanya, oknum DR dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.(frwt)

BPBD Pastikan Bangunan Kavling DPR Belum Kantongi SLF

 

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Tangerang, Bisri, Selasa (11/2/2020).

FORWAT, KOTA TANGERANG – Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang memastikan bahwa Bangunan di Kawasan Kavling DPR, Kecamatan Cipondoh dan Pinang tidak memiliki dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Hal itu ditegaskan Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Tangerang, Bisri, Selasa (11/2/2020).

Menurut Bisri, pihaknya belum pernah mengeluarkan rekomendasi terkait dokumen SLF. Padahal dalam ketentuannya, sebelum bangunan itu beroperasi harus memiliki rekomendasi SLF dari dinas terkait, yaitu diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga BPBD.

“Tiga tahun saya di BPBD belum pernah kami mengeluarkan rekomendasi SLF untuk bangunan Kavling DPR. Kami pastikan bangunan itu tidak memiliki SLF yang dikeluarkan Dinas Perizinan (BPMPTSP.red). Bangunan gudang atau apapun tidak bisa beroperasi selama belum memiliki SLF,” jelas Bisri.

Dikatakan Bisri, bahwa dalam aturan persyaratan pengajuan rekomendasi dokumen SLF itu ada sebanyak 52 syarat, salah satunya adalah wajib scan hasil laporan pemeriksaan berkala dan rekomendasi atau surat keterangan atau sertifikat dari BPBD, yaitu terkait tentang hasil ujicoba instalasi dan perlengkapan bangunan yang meliputi, instalasi kebakaran, sistem alarm, instalasi pemadam api dan hydran yang bersifat wajib.

Menurut Bisri, dokumen SLF itu sangat penting dalam pembangunan gedung dan bangunan lainnya, karena dalam pengajuan dokumen itu harus melalui tahapan pemeriksaan kelayakan bangunan dari dinas terkait.

“Yang kami lakukan pemeriksaan dan rekomendasi SLF adalah bangunan yang resmi dan berizin,”ujarnya.

Masih kata Bisri, apabila bangunan di kawasan kavling DPR memiliki dokumen SLF, maka potensi retribusi bisa dipungut oleh BPBD untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi hingga saat ini retibusi dari investasi di lokasi itu nihil.
Bisri juga menyayangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) terkait kewajiban retribusi tidak ada sanksi. Sehingga pemilik bangunan seolah tidak peduli akan hal itu. Untuk itu menurut Bisri, agar retribusi bisa ditingkatkan harus ada sanksi yang dicantumkan dalam aturannya.

” Ya, kami ditarget retribusi itu kan Rp 600 juta pertahun, sekarang hanya tercapai Rp 200 juta. Kita tidak bisa pungut karena mereka tidak pernah mengajukan rekomendasi SLF. Di Perdanya juga tidak ada sanksi,” pungkas pria yang pernah menjadi perwira TNI itu.(lla)