Penginapan Rocco House Diduga Belum Kantongi Dokumen Perizinan

Penginapan Rocco House yang berlokasi di Taman Royal 1, Jalan Permata Raya Nomor 60, RT 02, RW 15, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.

FORWAT, KOTA TANGERANG — Penginapan Rocco House yang berlokasi di Taman Royal 2, Jalan Permata Raya Nomor 60, RT 02, RW 15, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang diduga belum kantongi dokumen perizinan, seperti Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar).

Penginapan dengan pendaftaran berbasis online itu diketahui juga bekerjasama oleh RedDoorz itu juga diduga menyalahi peruntukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kabid Pariwisata Disbudpar Kota Tangerang, Boyke Urif saat di konfirmasi, Selasa (21/9/2021) mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan laporan terkait keberadaan penginapan tersebut. Bahkan, Disbudpar telah mengirimkan surat panggilan ke pemilik penginapan itu.

“Untuk mengklarifikasi soal dugaan belum adanya dokumen ijin, kita sudah kirim surat panggilan sebanyak tiga kali. Pemilik tidak koperatif, artinya ketika kita kirim surat sebanyak tiga kali pemilik tidak juga hadir,” ujarnya.

Lebih lanjut Boyke menjelaskan, dirinya juga telah mengirimkan surat pada Satpol PP Kota Tangerang untuk penindakan. “Saya udah kitim juga surat ke Satpol PP untuk melakukan tindakan,” pungkasnya.(ngga)

Petugas Diminta Tertibkan Bangunan Tanpa Izin di Ciledug

Bangunan Toko di Jalan Radeh Fatah, Kecamatan Ciledug berdiri meski belum kantongi izin.

FORWAT,KOTA TANGERANG – Bandel. Meski belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB), Bangunan Toko yang berada di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug tetap berdiri.

Bangunan diatas lahan seluas 2000 meter itu mulai dikerjakan sejak beberapa bulan lalu. Meski begitu tidak ada tindakan dari petugas Tramtib Kecamatan Ciledug dan Satpol PP Kota Tangerang terkait pelanggaran aturan tersebut.

Saat di komfirmasi Pelaksana Bangunan PT Kokoh Inti Arebama, TBK, Wawan mengakui kalau adminstrasi pendirian Bangunan Toko itu masih dalam proses di Pemerintah Kota Tangerang. Bahkan hingga sampai saat ini syarat pendirian bangunan itu belum ia kantongi.
“Izinnya masih dalam proses mas,” katanya singkat,” Rabu, (1/4/2020).

Terkait bangunan tanpa izin itu, diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, Perda nomor 6 tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Perda nomor 17 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Untuk itu Pengiat Sosial Kota Tangerang, Andri meminta agar petugas Tramtib Kecamatan Ciledug dan Satpol PP Kota Tangerang dapat menertibkan bangunan ilegal tersebut.

“Ya, sebagai fungsi pengawasan di lingkungan wilayah itu kan ada Tramtib, ngapain kalau dia cuma diam saja. Ada apa?. Harusnya Tramtib juga bisa sinergi dengan Satpol PP. Kalau ada pelanggaran ya tindak. Jelas dalam aturannya sebelum mengantongi izin tidak boleh membangun,” tegas Andri.

Andri menilai maraknya bangunan ilegal di Kota Tangerang karena lemahnya pengawasan dan tindakan tegas dari petugas penegak Perda. Bahkan dari beberapa kasus, terkait pelanggaran bangunan, itu didominasi karena penyalahgunaan adminstrasi perizinan. Andri mèncontohkan seperti maraknya bangunan ilegal di Kawasan Kavling DPR, Kecamatan Cipondoh dan Pinang. Hingga sampai ini penertiban kawasan itu masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Tangerang.

Atas pelanggaran Perda itu, terjadi kebocoran indeks pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang dari retribusi perizinan dan ditaksir mencapai Rp.10 miliar.

“Dari banyak kasus pelanggaran bangunan, kami duga itu melibatkan petugas di lapangan, jadi kalau masih ada pelanggaran tapi ada pembiaran, patut kita curigai. Pemerintah tidak menghambat investasi tapi aturan tetap harus dikedepankan. Jangan sampai ada celah,” pungkasnya.

Sementara hingga berita ini dirilis, belum ada keterangan dari pihak yang berwenang.(lla)

79 Bangunan di Kavling DPR Didata Kecamatan Cipondoh

Salah satu bangunan yang berada di wilayah Kavling DPR.

FORWAT, KOTA TANGERANG – Usai dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) oleh DPRD Kota Tangerang di kawasan Kavling DPR, Kecamatan Cipondoh melakukan pendataan. Adapun jumlah bangunan yang berhasil didata yaitu sebanyak 79 bangunan.

Rizal Ridolloh, Camat Cipondoh saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/2/2020) mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pendataan bangunan di wilayah Kavling DPR, mulai dari blok A yang berada di wilayah Kelurahan Kenanga hingga blok B yang berada di wilayah Kelurahan Cipondoh.

“Kita sudah lakukan pendataan ke lokasi tersebut, diketahui sebanyak 79 bangunan disana. Untuk di blok A sebanyak 53 bangunan, dan di blok B sebanyak 26 bangunan,” ujarnya.

Camat menambahkan, data yang berhasil dihimpun telah dilaporkan ke Asisten Daerah 1 melalui Kepala Bagian Pemerintahan untuk ditindak lebih lanjut. “Untuk jumlah bangunan yang melanggar sedang kita hitung,” katanya.

Dijelaskan Camat, Pemkot Tangerang tidak pernah melarang para investor untuk berinvestasi di Kota Tangerang. Tapi kata Camat, para investor diharap dapat mentaati aturan yang ada di Kota Tangerang.

“Silahkan saja berinvestasi di Kota Tangerang, tapi saya minta para pengusaha ini juga mentaati aturan yang berlaku di Kota tercinta, Kota Tangerang ini,” pungkasnya.

Sementara, Kasi Penegakan Produk Hukum Daerah (Gakumda) Satpol PP Kota Tangerang saat dihubungi melalui pesan singkat whatsapp, Selasa (20/2/2020) mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya telah melayangkan surat teguran kepada bangunan yang melanggar di Kavling DPR.

“Semuanya ada 13 perusahaan
yang sudah kita berikan surat panggilan. 5 bangunan tidak sesuai peruntukan, 3 belum memiliki IMB, dan 5 lagi sudah sesuai peruntukan,” singkatnya.(angga)

ASKT Minta DPRD Kota Tangerang Kembali Sidak Kavling DPR

Koordinator Aliansi Sosial Kontrol Tangerang (ASKT) Saipul Basri. Foto:ist.

FORWAT, KOTA TANGERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang kembali diminta untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kavling DPR, Blok A, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh.

Koordinator Aliansi Sosial Kontrol Tangerang (ASKT) Saipul Basri saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (24/11/2019) mengatakan bahwa diketahui sebelumnya, di kawasan Kavling DPR, Blok B dan C Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang telah terbukti ditemukan puluhan bangunan menyalahi aturan. Untuk itu dia meminta agar anggota DPRD Kota Tangerang dan pihak terkait untuk kembali menggelar Sidak.

Menurut Saipul, dugaan pelanggaran atas berdirinya bangunan gudang dan industri juga terjadi di Komplek Blok A, Kavling DPR, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh.

“Kami sebelumnya sudah menyurati DPRD untuk melihat langsung dugaan pelanggaran di Kavling DPR. Terbukti puluhan bangunan yang ada di wilayah Kecamatan Pinang melanggar. Ya, kami minta dewan kembali Sidak di wilayah Cipondoh,” katanya, Minggu (24/11/2019).

Maraknya pembangunan di kawasan itu, kata Saipul diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, Perda nomor 6 tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Perda nomor 17 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

“Kami apresiasi anggota DPRD yang merespon masukan kami. Tujuan pembinaan ini agar  pendapatan daerah meningkat dari retribusi IMB. Kawasan indistri itu juga bisa  menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitar. Pemkot harus bisa melakukan pembinaan dan pengawasan agar investasi bisa bermanfaat untuk semua,” jelas pria yang biasa disapa Marcel.

Tekrait hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto mengatakan kalau pihaknya dalam waktu dekat akan kembali menggelar Sidak ke Kavling DPR, Kecamatan Cipondoh

“Kami sudah agendakan untuk jadwal sidak ke Kavling DPR. Dalam waktu dekat akan kita laksanakan,” singkatnya.(frwt/angga)

Perkim Rekom Satpol PP Segel Bangunan Ilegal di Kavling DPR

DPRD Kota Tangerang Sidang Bangunan di Kavling DPR, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Kamis (31/10/2019). foto:angga

FORWAT, KOTA TANGERANG – Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Tangerang memastikan bangunan yang berada di kawasan Kavling DPR, Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Demikian hal itu ditegaskan Kepala Bidang (Kabid) Pengawas Bangunan (Wasbang) Perkim Kota Tangerang, Hadi Baradin, Senin (4/11/2019).

Dikatakan Hadi, dari puluhan bangunan yang diketahui saat Sidak bersama anggota DPRD Kota Tangerang, Kamis (31/10/2019) lalu, hanya empat pemilik bangunan yang memenuhi panggilan untuk klarifikasi kelengkapan adminstrasi perizinan.

Diketahui dari hasil klarifikasi itu, terbukti para pemilik bangunan belum memiliki IMB dan masih dalam proses.

“Mereka jelas belum memiliki IMB, nanti kita rapatkan dulu ke pimpinan untuk tindakan lebih lanjut. Nanti kita akan melayangkan surat rekomendasi penyegalan kepada Satpol PP Kota Tangerang,” kata Hadi menjelaskan.

Terkait lemahnya pengawasan dan pendataan bangunan di kawasan itu, Hadi mengakui kalau pihaknya masih belum maksimal. Dia beralasan karena terbatasnya petugas di Dinas Perkim. Sehingga, pendataan bangunan di komplek DPR itu belum dapat di inventarisir.

“Nanti kita akan bikin strategi. Untuk pendataan bangunan yang ada di wilayah Kavling DPR kita kekurangan personil,” imbuhnya.

Sementara saat ditanya peruntukan lahan di lokasi itu, Hadi enggan berkomentar.

“Kalau masalah peruntukan bukan di Perkim yang berwenang, melainkan Dinas Tata Ruang,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, bahwa hasil Sidak bersama yang dilakukan rombongan anggota DPRD bersama Pemkot Tangerang di kawasan Kavling DPR, Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang, terbukti puluhan bangunan belum mengantongi izin dan menyalahi peruntukan. Namun hingga saat ini petugas Satpol PP Kota Tangerang belum melakukan tindakan penyegelan.

Bukan cuma itu, dari tinjauan ke lapangan tersebut terkuak adanya dugaan percaloan izin yang melibatkan oknum petugas aparatur sipil negara (ASN) dan juga honorer.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, H. Kosasih menyesalkan dugaan adanya keterlibatan oknum pegawai Pemrintah Kota Tangerang dalam percaloan izin bangunan di lokasi itu.

“Kita akan telusuri jika ada keterlibatan oknum petugas. Soal sanksi itu kita serahkan kepada badan kepegawaian (BKPSDM.red) ,” pungkasnya (angga)