Dianggap Benalu APBD, LSM GP2B Desak DPRD dan Walikota Tangerang Bubarkan PT TNG

FORWAT, KOTA TANGERANG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Peduli Banten (GP2B) mendesak DPRD, dan Walikota Tangerang untuk membubarkan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangerang, PT. TNG (Tangerang Nusantara Global).

Ketua LSM GP2B, Umar Atmaja saat dikonfirmasi mengatakan bahwa PT TNG dianggap tidak produktif, dan hanya membebani APBD, serta tidak memberikan sedikitpun keuntungan kepada pemerintah daerah.

“Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan PT. TNG, dimana pada tahun 2019 dan 2020, PT. TNG mengalami kerugian,” ujarnya.

Menurut Umar, lahirnya BUMD tersebut dikarenakan adanya Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan PT.TNG dan Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang penyertaan modal pemerintah daerah berupa uang tunai kepada PT.TNG sebesar 5 milyar.

“Kemudian pada tahun 2019 dilakukan penyertaan modal berupa uang tunai sebesar 15 milyar berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 900/kep 986-Kesarnomi/2019 tanggal 23 Desember 2019. Penyertaan modal keapda PT.TNG dipastikan sudah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Tangerang,” katanya.

Lanjut Umar, berdasarkan laporan keuangan PT.TNG pada tahun 2019 mencatatkan kerugian sebesar Rp.2.152.797.804, dan tahun 2020 PT. TNG mencatatkan kerugian sebesar Rp. Rp1.235.348.056. Kata Umar, soal adanya kerugian tersebut sampai sekarang tidak pernah ditelusuri oleh pihak-pihak yang berwajib.“Upaya perbaikan kinerja hanya dilakukan dengan pergantian jajaran Direksi dan Komisaris. Satu hal yang patut diingat, uang penyertaan modal kepada PT.TNG merupakan dana masyarakat melalui APBD, jadi atas dasar apapun masyarakat memiliki kepentingan atas penggunaan dana tersebut, dan PT.TNG tidak hanya mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pemerintah daerah, tetapi harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Umar.

Selain catatan kerugian dalam laporan keuangan PT. TNG, Umar juga menyampaikan bahwa terdapat nilai investasi yang hilang sebesar Rp. 200.000.000. Dalam laporan keuangan tersebut diketahui bahwa nilai investasi pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp.20.000.000.000 menjadi Rp. 19.800.000.000.

“Ini terjadi karena terdapat kepemilikan saham pihak ketiga koperasi pegawai pemkot tangerang sebesar 1% yang sebenarya tidak pernah menyetorkan modal dasar sebanyak 200 juta rupiah kepada PT. TNG. Jika memang modal dasar itu belum disetorkan kepada PT. TNG dan berkurangnya nilai investasi, maka patut dipertanyakan kemana uang sebanyak 2000 juta tersebut. Apakah masih ada atau akan menjadi tambahan nilai kerugian tahun 2020,” tanyanya.

“Saya menilai bahwa Perda pembentukan PT.TNG dan penyertaan modal tersebut hanya dijadikan sebagai alat legitimasi oleh pihak yang memiliki kepentingan di Kota Tangerang untuk melakukan upaya korupsi dengan cara terstruktur, sistematis dan masif. Hal itu bisa dilihat dari terus meruginya PT.TNG selama tahun 2019 dan 2020 dan tidak adanya upaya apapun atas terjadinya kerugian tersebut,”ungkap Umar

“Seharusnya, pihak DPRD sebagai representasi dari masyarakat Kota Tangerang melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Pemerintah Kota Tangerang dalam pengelolaan BUMD PT. TNG dan seharusnya pihak DPRD menolak usulan penyertaan modal kepada PT. TNG sebesar Rp. 15 milyar pada tahun 2019 yang disampaikan oleh pihak Pemerintah daerah sebelum adanya kejelasan dari hasil evaluasi,” imbuh Umar.

Lanjut Umar, dirinya mendesak pihak DPRD Kota Tangerang untuk bersikap, melakukan evaluasi, peninjauan dan selanjutnya merekomendasikan pembubaran BUMD PT. TNG. Menurut Umar, hal tersebut harus segera dilakukan, jangan sampai pada tahun berikutnya PT. TNG akan akan menjadi beban APBD, benalu yang mencatatkan kerugian yang lebih besar lagi.“Berdasarkan informasi, tahun 2021 ini PT. TNG sebagai pengelola angkutan umum milik Pemkot Tangerang mendapatkan dan mengelola anggaran sebesar RP. 55 Milyar dari Dinas perhubungan untuk biaya subsidi angkutan umum masal,” terangnya.’.

Masuh Umar, terkait persoalan yang terjadi pada pengelolaan BUMD PT TNG, dalam waktu dekat dirinya akan mengirimkan surat kepada Walikota dan kepada Pihak DPRD Kota Tangerang untuk melakukan evaluasi dan mendesak agar PT. TNG segera dibubarkan.

“Soal kerugian yang terjadi pada PT. TNG, kita akan segera melakukan laporan pengaduan kepada pihak penegak hukum atas dugaan adanya peristiwa pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi,” pungkasnya.(angga)

Leave a Reply

Your email address will not be published.