Kegiatan Paket Belanja Jasa Tenaga Satgas BPBD Kota Tangerang Disoal LSM GP2B

FORWAT, KOTA TANGERANG — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Peduli Bangsa Selain menyoal anggaran kegiatan palet belanja jasa tenaga satgas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang.

Ketua LSM GP2B, Umar Atmaja saat dikonfirmasi, Sabtu (29/5/2021) mengatakan bahwa dirinya menduga adanya penyimpangan anggaran beberapa kegiatan di BPBD Kota Tangerang.

“Kami mengendus adanya dugaan penyimpangan anggaran pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Tangerang pada beberapa kegiatan. Saat ini kami tengah menyusun laporan pengaduan, dan akan melengkapi informasi sebagai petunjuk atau bukti permulaan pihak berwajib. Nanti akan kita sampaikan perihal adanya dugaan potensi kerugian negara pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak BPBD Kota Tangerang,” kata Umar.

Umar menjelaskan, terkait dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi pada BPBD Kota Tangerang diantaranya pada Pelaksanaan Program kegiatan paket Belanja Jasa Tenaga Satgas tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020.

“Jumlah anggaran untuk program kegiatan paket Belanja Jasa Tenaga Satgas tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020 (4 Tahun anggaran) mencapai 60 Milyar lebih dengan jumlah personil tenaga satgas sebanyak 300 orang saja setiap tahunnya. Dengan jumlah anggaran sebesar itu tentu ini harus menjadi perhatian kita semua, apalagi jika kita kaitkan dengan penilaian masyarakat atas kinerja yang dilakukan dalam upaya penangulangan bencana,” jelasnya.

Lanjut Umar, terkait program kegiatan paket belanja jasa tenaga satgas dirinya menduga adanya penyimpangan anggaran, pemborosan yang berpotensi merugikan keuangan negara atau daerah.

Ketua LSM GP2B, Umar Atmaja.

“Saya juga menilai BPBD Kota Tangerang tidak transparan dalam menyampaikan atau menyajikan informasi pembangunan. Hal ini dapat terlihat dari jumlah Rencana Pogram Kegiatan yang tidak semuanya diumumkan pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP).

“Jika seluruh informasi program kegiatan BPBD tidak diumumkan dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) maka ini adalah tindakan penyesatan informasi dengan menyembunyikan paket kegiatan di RUP. Selain itu, pihak BPBD juga tidak akuntabel (tidak dapat dipercaya) dalam menyajikan laporan keuangan, ini dapat kita lihat dari perbedaan jumlah alokasi anggaran Tahun 2019, antara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Tangerang,” papar Umar

Umar menegaskan, adanya dugaan penyimpangan anggaran kegiatan, dirinya akan melaporkan ke pihak yang berwajib, Kejaksaan Negeri, bahkan hingga KPK. Kata Umar, dirinya juga tengah menganalisa program kegiatan dan anggaran pada BPBD Kota Tangerang terkait dengan penanganan Wabah COVID-19.

“Saat ini kami juga tengah menganalisa program kegiatan dan anggaran pada BPBD Kota Tangerang terkait dengan penanganan wabah covid 19, kita tahu bahwa anggaran penanganan covid 19 jumlahnya ratusan milyar di Kota Tangerang yang bersumber dari dana Refocusing APBD maupun APBN, salah satunya BPBD sebagai perangkat daerah yang banyak mendapatkan, dan menggunakan alokasi anggaran untuk belanja barang dan jasa dalam rangka penanggulangan Wabah COVID-19 di Kota Tangerang,” katanya.

“Jika hasil analisa kita mengarah pada adanya dugaan penyimpangan dan kerugian keuangan daerah, maka ini juga akan menjadi obyek laporan kita selanjutnya,” pungkasnya.(angga)

Leave a Reply

Your email address will not be published.