LSM GP2B Soroti Ratusan Tender dan Fungsi Pengawasan pada DPUPR Kota Tangerang

Ratusan tender pekerjaan kontruksi pada laman LPSE Kota Tangerang.

FORWAT, KOTA TANGERANG – Ratusan tender pekerjaan kontruksi DPUPR Kota Tangerang sudah tayang di laman LPSE Kota Tangerang. Tender tersebut diumumkan atau dibuka pada saat menjelang libur hari raya Idul Fitri.

Pada halaman LPSE, tender didominasi oleh paket pekerjaan dari Dinas PUPR dengan jenis pekerjaan kontruksi pembangunan saluran drainase, peningkatan jalan, pembangunan sistem pengendalian banjir, pengingkatan jalan Lingkungan, dan pembangunan jembatan.

Umar Atmaja, Pemerhati kebijakan yang sekaligus Ketua LSM Gerakan Pemuda Peduli Bangsa (GP2B) saat dikonfirmasi, Rabu (26/5/2021) mengaku menyoroti tender –tender pekerjaan pada DPUPR Kota Tangerang.

“Pada Tanggal 5 Mei 2021 saya melihat informasi pengumuman tender pada laman LPSE Kota Tangerang, jumlahnya kurang lebih hampir 300 paket pekerjaan yang didominasi pekerjaan pembangunan saluran drainase dan pengingkatan jalan lingkungan, yang jika kita jumlahkan pagu anggaranya bisa mencapai puluhan hingga ratusan milyar,” ujarnya.

Menurut Umar, ada beberapa hal yang menjadi perhatian semua pihak, mengingat ratusan paket pekerjaan kontruksi DPUPR ditender pada waktu yang hampir bersamaan, baik pengumuman tender maupun tahapan dalam tender.

“Ratusan paket pekerjaan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, saya khawatir proses tender akan menabrak aturan dan seleksi pemilihan penyedia dilakukan tanpa memperhatikan kualifikasi karena banyaknya paket tender yang harus diseleksi oleh pokja dalam waktu yang mungkin hampir bersamaan, dan personil pokja yang sama,” katanya.

“Kinerja Pokja tentu harus lebih maksimal agar menghasilkan penyedia yang sesuai kualifikasi, baik secara administrasi maupun kemampuan lainya yang dipersayaratkan dalam tender agar proses pemilihan sesuai dengan aturan,” imbuh Umar.

Lebih lanjut Umar menegaskan, bahwa ratusan tender pekerjaan dan proses pemilihan berpotensi menimbulkan masalah, apabila proses pemilihan dilakukan tidak sesuai dengan prinsif dan etika pengadaan, dengan alih-alih agar proses pemilihan cepat selesai.

“Saya juga menyoroti tetkait pengawasan untuk ratusan paket pekerjaan tersebut, baik pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas maupun oleh pihak DPUPR Kota Tangerang. Selain jumlah dan proses tender, hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana fungsi pengawasan untuk ratusan paket pekerjaan yang lokasinya tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Tangerang,” tegasnya.

Lanjut Umar, dalam waktu dekat dirinya akan bersurat kepada DPUPR Kota Tangerang guna meminta klarifikasi, serta menyampaikan pendapatnya terkait ratusan paket tender pekerjaan kontruksi, proses pemilihan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.(ngga)

Leave a Reply

Your email address will not be published.