Upaya Pencegahan Korupsi, LSM GP2B Ajak Masyarakat Awasi Lelang dan Pekerjaan Renovasi Stadion Benteng

Stadion Benteng usai dilakukan renovasi, Rabu (5/5/2021).

FORWAT, KOTA TANGERANG – Sektor pengadaan barang dan jasa rawan terjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Peduli Bangsa (GP2B) meminta masyarakat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika ditemui adanya indikasi korupsi.

“Awasi dan laporkan jika ada indikasi korupsi khususnya pada Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan Kota Tangerang, yang saat ini sedang melaksanakan beberapa paket lelang kontruksi. Seperti lelang Renovasi Stadion Benteng Kota Tangerang yang saat ini telah dilakukan pengumuman lelang pada layanan LPSE Kota Tangerang,” ujar Ketua LSM GP2B, Umar Atmaja.

Umar menambahkan, pagu anggaran lelang Renovasi Stadion Benteng Kota Tangerang sebesar Rp. 26,4 Milyar, dan saat ini telah dilakukan proses lelang. Menurut Umar, pengawasan masyarakat sangat penting dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa.

“Jangan skeptis atau ragu untuk melakukan atau terlibat dalam pengawasan proses pengadaan barang atau jasa. Walau kita belum mampu menindaklanjutinya. Kalau pengawasan tidak kita lakukan, maka semakin besar kemungkinan tindakan Korupsi, Kolusi dn Nepotisme (KKN) terjadi dalam proses-proses lelang. Khususnya pada lelang Renovasi Stadion Benteng Kota Tangerang dengan nilai anggaran yang besar ,” tegas Umar.

Dijelaskan Umar, proses perencanaan dan proses lelang menjadi tahapan paling rawan dalam pengadaan barang dan jasa. Sebab, oknum diduga dapat bermain untuk memainkan nilai pengadaan dan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang lelang.

“Saya tidak mengharapkan bahwa pada tahap perencanaan atau proses lelang terjadi adanya pengondisian oleh oknum-oknum yang mengatur nilai anggaran maupun menentukan pemenang lelang. Apalagi paket kegiatan renovasi stadion benteng Kota Tangerang ini nilai anggaranya sangat besar, tentu menjadi daya tarik tersendiri untuk oknum-oknum melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum karena hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok yang mengarah pada tindakan KKN,” jelasnya.

Ketua LSM GP2B, Umar Atmaja.

Umar menegaskan, dalam proses lelang renovasi stadion benteng Kota Tangerang diketahui adanya indikasi tindakan yang bertentangan dengan Perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, atau peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat dalam penyelenggaraan lelang, baik itu Pengguna Anggara, PPK, Pokja ataupun peserta lelang,” ungkapnya.

Lebih lanjut Umar mengatakan, bahwa Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang merupakan tim pelaksana kegiatan rehabilitasi stadion benteng sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kota Tangerang nomor 800/69-Perkimtan yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2020.

“Dalam surat keputusan tersebut, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan untuk melaksanakan rehabilitasi arsitektur bangunan, Saluran keliling, jalur atletik, tribun dan kursi stadio, dan pengadaan Rabber Track yang saat ini sedang dilakukan proses lelang pada layanan LPSE yang tahun 2020 dinyatakan gagal,” katanya.

“Tidak hanya pada tahap ataupun proses lelang saja, pada pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pemenang lelang juga harus kita awasi, jangan sampai Renovasi Stadion Benteng ini dilakukan asal-asalan, tidak sesuai spesifikasi yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan daerah. Siapapun yang terlipat KKN pada proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan, khususnya untuk seluruh paket pekerjaan yang berkaitan dengan Rehabilitasi Stadion Benteng yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan harus kita laporkan kepada pihak yang berwenang dan diproses sesuai ketentuan yang belaku,” pungkasnya.(angga)

Leave a Reply

Your email address will not be published.