Hilangnya Tender Pembangunan Sistem Pengendalian Banjir Kali Ledug Timur pada Daftar LPSE Disoal LSM GP2B

FORWAT, KOTA TANGERANG – Tender Pembangunan Sistem Pengendalian Banjir Kali Ledug Timur disoal LSM PG2B. Tender dengan nilai pagu berkisar 5 Milyar itu secara tiba-tiba hilang dari daftar LPSE Kota Tangerang.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas PUPR pada tahun anggaran 2021 akan melaksanakan pekerjaan pembangunan Sistem Pengendalian Banjir Kali Ledug Timur dengan nilai pagu Rp. 5.940.675.719,00. Sebelumnya, tender pekerjaan tersebut sudah tayang di LPSE Kota Tangerang, tetapi tender tersebut menghilang dan tidak dapat diakses oleh masyarakat.

Ketua LSM GP2B, Umar Atmaja.

Ketua LSM GP2B, Umar Atmaja saat dikonfirmasi mengatakan bahwa hilangnya paket tender di LPSE Kota Tangerang sering kali terjadi.

“Hilangnya informasi paket tender di LPSE Kota Tangerang sudah sering terjadi, untuk tender pekerjaan pembangunan Sistem Pengendalian Banjir Kali Ledug Timur sebelumnya saya lihat di LPSE sudah ada pemenangnya, kemudian Pokja melakukan evaluasi ulang dengan adanya peruhaban-perubahan pada jadwal lelang,” ujarnya.

Lanjut Umar, dengan hilangnya daftar tender pada LPSE itu dirinya mengindikasikan bahwa terdapat kesalahan dalam mengevaluasi dokumen penawaran oleh pokja atau adanya indikasi KKN yang melibatkan Pokja dan PPK.

“Jika sampai informasi tender tersebut hilang di LPSE, dapat dipastikan bahwa tender tersebut gagal, saya khawatir kalau gagalnya tender tersebut karena adanya kesalahan Pokja dalam melakukan evaluasi atas dokumen penawaran peserta yang sebenarnya tidak sesuai kualifikasi sehingga dilakukan evaluasi ulang,” terangnya.

Umar menambahkan, dirinya meminta Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengganti pokja dan PPK jika akan dilakukan tender ulanh.

“Ini sebagai bentuk mosi tidak percaya masyarakat atas proses pemilihan yang dilakukan oleh Pokja dan PPK jika terindikasi terlibat melakukan KKN atau tindakan-tindakan yang dilarang,” tegas Umar.

Selain meminta pergantian Pokja dan PPK, Umar juga meminta kepada PA/KPA untuk tidak menyetujui jika Pokja mengusulkan melakukan penunjukan langsung jika tender ulang gagal, karena kata Umar, pekerjaan ini tidak masuk dalam pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan masih banyak waktu untuk melakukan tender.

“Saya akan mendesak kepada PA/KPA untuk tidak menyetujui jika Pokja mengusulkan untuk melakukan penunjukan langsung jika tender ulang gagal, karena pekerjaan ini tidak masuk dalam pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan masih banyak waktu,” pungkasnya.(angga)

Leave a Reply

Your email address will not be published.