Diduga Ada Pengondisian, LSM GP2B Minta Tender Pembangunan Sistem Pengendalian Banjir Kali Ledug Timur Digagalkan

FORWAT, KOTA TANGERANG – LSM GP2B desak Pemerintah Kota Tangerang (Pemkot) batalkan tender pembangunan sistem pengendalian banjir kali ledug timur. Bukan tanpa alasan, pernyataan tegas itu didasari dengan adanya dugaan pengondisian.

“Aroma dugaan pengkondisian paket pekerjaan pembangunan sistem pengendalian banjir kali ledug timur dengan nilai pagu 5,9 milyar kian menyengat. Selain itu juga diduga ada penyetiran kepada Pokja,” ujar Ketua LSM GP2B, Umar Atmaja saat dikonfirmasi, Minggu (28/2/2021).

Umar menambahkan, paket pengadaan itu berada di Dinas PUPR Kota Tangerang yang dibiayai oleh APBD tahun 2021. “Berdasarkan informasi pada laman LPSE Kota Tangerang, tender tersebut diikuti oleh 117 peserta dan hanya 12 peserta yang melakukan penawaran harga, dan telah ditetapkan pemenang oleh pokja pemilihan yaitu PT. Fulka Jaya Kontruksi yang telah lulus tahapan seleksi dengan nilai penawaran. Rp. 5.303.731.250,18,” ungkapnya.

Lanjut Umar, dirinya mengaku melakukan pemantauan proses lelang pekerjaan Pembangunan Sistem Pengendalian Banjir Kali Ledug Timur sejak tahapan awal.

“Saya pantau terus itu lelang dari saat pembukaan sampai pengumuman pemenang, kalau saya liat di LPSE pemenangnya itu PT. Fulka Jaya Kontruksi. Jika kita lihat nilai penawaran berada diperingkat 7 terendah, artinya masih ada 6 peserta dengan nilai penawaran terendah,” paparnya.

Masih Umar, selain melakukan pemantauan atas informasi lelang pembangunan sistem pengendalian banjir kali ledug timur, dirinya juga menilai bahwa, dalam proses pemilihan diduga tender tersebut telah dikondisikan agar PT. Fulka Jaya Kontruksi menjadi pemenang lelang.

“Ini dapat dilihat dari nilai penawaran dan juga pengalaman sebagai persyaratan yang tidak dimiliki oleh PT. Fulka Jaya Kontruksi dan menilai pokja pemilihan tidak obyektif dan diskriminatif dalam melakukan evaluasi,” katanya.

“Tender ini diduga telah dikondisikan agar PT. Fulka Jaya Kontruksi menjadi pemenang, saya menilai bahwa pokja pemilihan tidak obyektif dan diskriminatif dalam melakukan evaluasi,” imbuh Umar.

Lebih lanjut Umar menjelaskan, salah satu persyaratan dalam dokumen pemilihan itu harus memiliki pengalaman pekerjaan minimal 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun.

“Dalam dokumen penawaran mengindikasikan bahwa pemenang lelang tidak memiliki pengalaman, dan setelah ditelusuri pada layanan website LPJK NET, pada detail badan usaha tidak tercantum pengalaman pekerjaan PT. Fulka Jaya Kontruksi. Selain itu saya juga menelusuri digital dengan mengetik kata kunci “informasi pemenang lelang PT. Fulka Jaya Kontruksi”, dan hasil penelusuran tersebut tidak ada informasi bahwa PT. Fulka Jaya Kontruksi menjadi pemenang lelang untuk paket kontruksi pada layanan LPSE diseluruh daerah,” tegasnya.

Lanjut Umar, dalam waktu dekat dirinya akan bersurat kepada Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang selaku pengguna anggaran. Dirinya akan meminta dan mendesak agar tender tersebut dibatalkan sebelum masa sanggah berakhir. Selain itu, Umar juga mendesak PPK untuk tidak membuat surat penunjukan penyedia kepada PT. Fulka Jaya Kontruksi.

“Saya juga tidak segan-segan untuk melakukan upaya hukum atas proses pemilihan yang tidak sehat yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Se/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia,” pungkasnya.(angga)

Leave a Reply

Your email address will not be published.