Petugas Diminta Tertibkan Bangunan Tanpa Izin di Ciledug

Bangunan Toko di Jalan Radeh Fatah, Kecamatan Ciledug berdiri meski belum kantongi izin.

FORWAT,KOTA TANGERANG – Bandel. Meski belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB), Bangunan Toko yang berada di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug tetap berdiri.

Bangunan diatas lahan seluas 2000 meter itu mulai dikerjakan sejak beberapa bulan lalu. Meski begitu tidak ada tindakan dari petugas Tramtib Kecamatan Ciledug dan Satpol PP Kota Tangerang terkait pelanggaran aturan tersebut.

Saat di komfirmasi Pelaksana Bangunan PT Kokoh Inti Arebama, TBK, Wawan mengakui kalau adminstrasi pendirian Bangunan Toko itu masih dalam proses di Pemerintah Kota Tangerang. Bahkan hingga sampai saat ini syarat pendirian bangunan itu belum ia kantongi.
“Izinnya masih dalam proses mas,” katanya singkat,” Rabu, (1/4/2020).

Terkait bangunan tanpa izin itu, diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, Perda nomor 6 tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Perda nomor 17 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Untuk itu Pengiat Sosial Kota Tangerang, Andri meminta agar petugas Tramtib Kecamatan Ciledug dan Satpol PP Kota Tangerang dapat menertibkan bangunan ilegal tersebut.

“Ya, sebagai fungsi pengawasan di lingkungan wilayah itu kan ada Tramtib, ngapain kalau dia cuma diam saja. Ada apa?. Harusnya Tramtib juga bisa sinergi dengan Satpol PP. Kalau ada pelanggaran ya tindak. Jelas dalam aturannya sebelum mengantongi izin tidak boleh membangun,” tegas Andri.

Andri menilai maraknya bangunan ilegal di Kota Tangerang karena lemahnya pengawasan dan tindakan tegas dari petugas penegak Perda. Bahkan dari beberapa kasus, terkait pelanggaran bangunan, itu didominasi karena penyalahgunaan adminstrasi perizinan. Andri mèncontohkan seperti maraknya bangunan ilegal di Kawasan Kavling DPR, Kecamatan Cipondoh dan Pinang. Hingga sampai ini penertiban kawasan itu masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Tangerang.

Atas pelanggaran Perda itu, terjadi kebocoran indeks pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang dari retribusi perizinan dan ditaksir mencapai Rp.10 miliar.

“Dari banyak kasus pelanggaran bangunan, kami duga itu melibatkan petugas di lapangan, jadi kalau masih ada pelanggaran tapi ada pembiaran, patut kita curigai. Pemerintah tidak menghambat investasi tapi aturan tetap harus dikedepankan. Jangan sampai ada celah,” pungkasnya.

Sementara hingga berita ini dirilis, belum ada keterangan dari pihak yang berwenang.(lla)

Leave a Reply

Your email address will not be published.