DPRD Kota Tangerang Sidak Pembangunan Tol Kunciran Cengkareng

Wakil DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto (pakaian batik) melakukan Sidak ke proyek pembangunan tol Kunciran Cengkareng, Selasa (15/10/2019).

FORWAT, KOTA TANGERANG – Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke proyek pembangunan jalan tol Kunciran Cengkareng di wilayah Cluster Grassia Banjar Wijaya, RW 10, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Selasa (15/10/2019).

Dalam kunjungannya, Politisi Partai Gerindra ini meminta Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dan PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) untuk menuntaskan tuntutan warga terdampak protek pembangunan jalan tol Kunciran Cengkarang.

“Kami minta pihak BPJT dan Jasamarga secepatnya menuntaskan tuntutan warga,” kata Turidi didampingi Lurah Cipete Solihin dan beberapa staf kelurahan.

Politisi partai Gerindra ini mengaku bahwa kunjungannya ke lokasi lantaran adanya aduan warga di wilayah Cluster Grassia Banjar Wijaya yang menuntut kompensasi kepada Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) serta meminta jaminan keamanan dan kenyamanan kepada PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) sebagai pemilik proyek.

“Kedatangan kami ke sini untuk menindaklanjuti surat yang sudah dilayangkan, dan memang surat-surat yang dilayangkan itu menjadi masalah yang memang harus kami selesaikan. Ini kaitan dengan safety pengamanan di area sekitar proyek yang sangat membahayakan penduduk sekitar,” ungkapnya.

Menurut Turidi, pembangunan proyek tersebut belum memenuhi standar keamanan. Seperti belum adanya penjagaan sekitar 2 meter dari jalan.

“Insya Allah Rabu depan kami akan undang semua termasuk pemerintah daerah pihak jasa marga dan lainnya, untuk bersama-sama duduk bareng mencari solusi,” katanya.

Sementara Legal PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) Verrie Hendry mengatakan, terkait dengan keluhan warga selama ini pihaknya sudah menyampaikan kepada pemberi pekerja yakni BPJT. Namun tidak serta merta langsung menyetujui, ada beberapa tahapan untuk hal demikian.

“Terkait ini kita harus menyampaikan keluhan kepada pemberi pekerja yaitu BPJT. Karena kami dari Jasamarga Kunciran sekarang itu mendapat pekerjaan dari PUPR melalui bina marga ke BPJT. Nah hal ini kami sudah sampaikan kepada mereka, dan memang permasalahan ini belum mendapatkan keputusan,” kata Verrie saat dikonfirmasi.

Lanjut Verrie, terkait perubahan desain yang awalnya tidak ada dan harus ada, memerlukan biaya. Kata dia, anggaran tersebut akan diusulkan ke BPJT. “Ini harus ada pengajuan, dan pengajuan itu harus melalui suatu kajian,” imbuhnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku sejauh ini melakukan upaya maksimal dalam meminimalisir masalah yang menimbulkan kerugian masyarakat. Bahkan pihaknya tak segan jemput bola jika terjadi masalah yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Solusi jangka pendek yang kita lakukan adalah meminimalisir kerusakan dan kerugian masyarakat yang terdampak langsung,” tandasnya.(Angga)

Leave a Reply

Your email address will not be published.