Kawal Kasus Honor Dewan, Patron Ancam Laporkan Kejari

Sekretaris Patron Kota Tangerang, Saipul Basri

Sekretaris Patron Kota Tangerang, Saipul Basri

FORWAT, Kota Tangerang – Mencuatnya kasus dugaan korupsi honorarium ganda sebesar Rp 8 miliar yang melibatkan anggota DPRD Kota Tangerang mendapat reaksi dari berbagai kalangan.

Sekretaris Patriot Nasional (Patron) Kota Tangerang, Saipul Basri menegaskan akan mengawal kasus dugaan korupsi itu hingga ada kejelasaan hukum dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang. Sebaliknya jika tidak ada kejelasan, pihaknya mengancam akan melaporkan persoalan ini kepada Komisi Kejaksaan RI.

“Kami akan melakukan aksi kembali sampai adanya kejelasan hukum terkait masalah ini. Kami juga akan melaporkan ke Komisi Kejaksaan,” katanya, Rabu (12/12).

Menurut Praktisi Hukum, Ismail Fahmi, sebagai peran serta masyarakat, warga negara Indonesia berhak memberikan laporan dan juga mempertanyakan kembali kasus yang melibatkan penyelenggara negara. Terlebih itu menyangkut kasus dugaan korupsi.

“Jangan sampai menjadi tanda tanya masyarakat, ada apa ini. Ya, harus ada kejelasan dari aparat hukum. Kalau tidak terbukti ya harus SP3,” katanya.
Menurut Ismail, kasus korupsi sudah menjadi momok di Indonesia dan perlu keseriusan dalam penangganannya.

” Pihak Kejaksaan harus memberikan keterangan sejelas jelasnya dan kepastian hukum jangan sampai terkesan penegakan hukum di Kota Tangerang mandul,” ujarnya.

Sementara saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi membantah adanya dugaan kasus honorarium ganda. Sejak dilaporkan beberapa tahun lalu, dirinya mengaku bingung dengan tuduhan adanya dugaan honor ganda.

” Dewan tidak menerima honor. Kalau anggaran dari APBD sebagai narsumber kita hanya mengambil salah satu. misal ada kegiatan di Eksekutif, kita tidak boleh ambil yang di legislatif,” jelas Politisi PDI P itu.
Dikatakan Suparmi, bahwa berdasarkan keterangan laporan hasil Badan Pemeriksa Keuangan (LH BPK) tidak ditemukan kerugian negara. Oleh karenanya persoalan tersebut dianggap selesai.

” Tidak ada kerugian negara dan tidak ada pengembalian uang. Menurut BPK tidak ada kerugian negara,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, H.Dedi Chandra, menurut dia kasus tersebut telah selesai. Dia juga membantah adanya honor ganda.

” Dewan tidak menerima honor. Setahu saya itu hanya tindakan adminstratif saja, dan sudah selesai oleh kejaksaan,” singkatnya (lla)

 

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.