Kesbangpol Kota Tangerang Salurkan Bantuan Untuk 10 Parpol

IMG_20180710_073755

FORWAT,Kota Tangerang – Bantuan Politik (Banpol) Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1,278.162.118 telah tersalurkan ke 10 Partai Politik (Parpol) yang ada di wilayah Kota Tangerang pada 1 Juni 2018 lalu.

Sebelum mendapatkan haknya, 10 Partai tersebut telah melengkapi administrasi di kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang.
Adapun 10 Parpol yang mendapatkan Banpol Tahun anggaran 2018 yaitu diantaranya PDIP sebesar Rp. 203.806.465,8, Golkar Rp. 193.871.233,2, Gerindra Rp.168.594.465,3, PPP Rp.121.383.678,5, Demokrat Rp.94.433.072,0, PKS Rp.90.811.076,1, PKB Rp.90.073.535,9, PAN Rp.87.846.131,6, HANURA Rp.82.653.782,8, Nasdem Rp.74.688.677,0.
“Besaran bantuan yang diterima oleh masing-masing Partai itu berbeda. Pasalnya, besaran bantuan dihitung berdasarkan banyaknya perolehan suara di DPRD Kota Tangerang saat Pemilihan Legislatif periode 2014 – 2019 . Sementara, nomimal bantuan politik per-suara sebesar Rp.1.640,” jelas Kepala Kantor Kesbangpol Kota Tangerang, Temmy Mulyadi saat ditemui diruang kerjanya, Kamis.(5/7/2018).
Ia menambahkan, adapun kegunaan Banpol untuk setiap Parpol yang mendapatkan yaitu, digunakan untuk pendidikan politik masyarakat dan operasional kesekretariatan partai. “Untuk pendidikan politik masyarakat sebesar 60 persen dari Banpol yang diterima, dan 40 persen untuk operasional kesekretariatan. Persentase tersebut telah ditetapkan pada PP nomor 1 Tahun 2018,” imbuhnya.
IMG_20180710_073741

sementara, syarat pengajuan Banpol jelas Temmy, yaitu diantaranya laporan penggunaan Banpol pada tahun sebelumnya, surat permohonan pencairan yang ditujukan pada Walikota Tangerang, SK terbaru yang sudah terlegalisir Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dan yang Rencana Anggaran Biaya (RAB)
“Laporan penggunaan Banpol di tahun sebelumnya menjadi hal yang paling pokok dalam pencairan bantuan ini. Jadi apabila partai ingin mengajukan Banpol mereka (Parpol.red) harus memiliki hasil pemeriksaan dari BPK terhadap penggunaan anggaran di tahun 2017. Ketika itu ada baru bisa di proses,” jelasnya.
Lanjut Temmy, apabila hasil pemeriksaan terhadap penggunaan Banpol di Tahun 2017 tidak dikeluarkan oleh BPK, maka Partai tersebut tidak dapat mencairkan Banpol di Tahun 2018. “Hasil pemeriksaan oleh BPK tidak dapat dikeluarkan biasanya dikarenakan terdapat laporan – laporan yang belum ditindak lanjuti, atau temuan – temuan yang belum dibereskan,” tutupnya.(adv)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.