Diduga Terima Biaya Koordinasi BTS, Camat Periuk Akan Dilaporkan ke Kejari

foto:illustrasi

foto:illustrasi

FORWAT, Kota Tangerang – Dugaan adanya biaya koordinasi pendirian menara Base Transceiver Station (BTS) di RT004/011, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang kian menguat. Bahkan dugaan adanya gratifikasi itu akan dilaporkan oleh Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Peduli Bangsa (GP2B).

Ketua GP2B, Umar Atmaja, mengatakan pihaknya akan segera melaporkan dugaan adanya biaya koordinasi dalam pendirian BTS di wilayah Kecamatan Periuk.

Menurut Umar, Camat sebagai pejabat negara telah menyalahi wewenang dengan telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada penyedia BTS. Pasalnya berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) nomor 32 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Walikota nomor 27 tahun 2016 dan nomor 19 tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama bahwa tidak mencantumkan adanya klausul surat rekomendasi dari kecamatan.

“Kami sudah kumpulkan bukti bukti terkait dugaan gratifikasi itu. Ini kan menyalahi wewenang jabatan. Apalagi kalau sampai menerima uang koordinasi. Kita akan laporkan ke Kejari Tangerang,” katanya, Kamis (28/6/2017).

Selain di wilayah Kecamatan Periuk, Umar juga menduga modus biaya koordinasi pendirian BTS yang mengunakan lahan fasos fasum juga dilakukan oleh oknum di wilayah lainnya di Kota Tangerang. Bahkan carut marutnya izin pendirian menara telekomunkasi itu diduga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Selanjutnya Umar akan melakukan kajian dan menginventarisir BTS yang diduga tak sesuai aturan dan menyalahi prosedur.

“Kita akan data menara BTS ilegal di Kota Tangerang. Ya, kami mencium ini sarat permainan dan bahkan ada dugaan gratifikasi,”ujarnya.

Sementara sebelumnya Camat Periuk, Sumardi telah melayangkan surat kepada Kepala Satpol PP Kota Tangerang untuk melakukan penyegelan BTS yang diketahui belum mengantongi izin tersebut.
Sebelumnya Sumardi juga mengakui telah mengeluarkan surat rekomedasi pengurusan izin yang ditandatanganinya. Namun, dia membantah kalau surat itu sebagai dasar pendirian BTS. Melainkan sebagai rekomendasi untuk mengurus izin.

“Saya keluarkan surat itu agar pemohon segera mengurus izin. Selama ini kita tidak tahu kalau BTS itu belum mengantongi izin. Ya, saya sudah minta Satpol PP untuk menyegel,” katanya beberapa waktu lalu.

Terkait hal tersebut, Kasatpol PP Kota Tangerang, Mumung Nurwana saat dikonfirmasi membenarkan adanya surat permintaan penyegelan menara BTS oleh Camat Periuk. Dirinya mengaku telah merintahkan Kabid Gakumda, Kaonang untuk menijau langsung ke lapangan.

“Saya sudah perintahkan ke Bidang Gakumda untuk mengecek lokasi BTS itu,” tegasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto meminta agar penataan menara BTS dapat diinventarisir. Menurut dia jika ada menara BTS ilegal, maka harus dilakukan pembongkaran dan itu harus dilakukan secara menyeluruh.

“Saya kira Komisi IV akan segera memanggil dinas terkait untuk menjelaskan pembangunan BTS yang saya lihat banyak sekali dijalan
dan kita minta dipanggil juga providernya. Kalau ilegal ya harus ditertibkan,” katanya.

Menanggapi dugaan adanya biaya koordinasi dalam pendirian BTS itu, Turidi menegaskan agar OPD terkait dapat mempertanggungjawabkannya.

“Saya kira camat harus bijak melihat pembangunan BTS ini, tidak harus melihat sisi komersil saja tetapi lebih melihat bahaya dari radiasi sinyal BTS pun harus dijelaskan secara menyeluruh,” pungkasnya (red/lla)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.