Diduga Ada Biaya Koordinasi Pendirian BTS Ilegal di Periuk

foto:illustrasi

foto:illustrasi

FORWAT Kota Tangerang – Menara Base Transceiver Station (BTS) Ilegal di Kota Tangerang kian marak. Seperti yang terlihat di wilayah RT004/011, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang.

Meski diduga belum izin dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menara setinggi 20 meter itu bebas berdiri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun forwatnews, bahwa diketahui menara tersebut berdiri sejak beberapa bulan lalu dan tanpa kendala berarti. Padahal diketahui untuk mendirikan menara jaringan telekomunikasi tersebut pihak pemohon harus memenuhi berbagai persyaratan yang tak mudah, seperti yang tercantum dalam Peraturan Walikota (Perwal) Kota Tangerang nomor 32 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Walikota nomor 27 tahun 2016 dan nomor 19 tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama. Beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu diantaranya, zona penempatan lokasi menara, izin mendirikan bangunan (IMB) dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Anehnya meski belum memenuhi persyaratan IMB namun penyelenggara nekat mendirikan menara BTS di lokasi itu.

Dari sumber yang tak mau disebutkan namanya, diduga pihak penyelenggara hanya mengantongi surat rekomendasi pembuatan IMB dari pihak Kecamatan Periuk berdasarkan izin lingkungan dan surat itulah yang dijadikan dasar untuk mendirikan menara BTS sebelum IMB itu dikeluarkan oleh Pemkot Tangerang melalui DPMPTSP.

“Yang saya tahu itu belum berizin. kok bisa bisanya mendirikan BTS tanpa izin, aparatnya juga tidak tegas,” ujar sumber forwatnews.

Selain itu sumber juga menduga ada biaya koordinasi dalam pembangunan menara BTS tersebut.

“Itu biasanya ada biaya koordinasi buat aparat wilayah,”katanya.

Sementara saat dikonfirmasi, Rabu (6/6/2018), Lurah Periuk, Nanang Kosim mengakui kalau surat rekomendasi izin pengurusan IMB itu dikeluarkan oleh Kecamatan Periuk. Namun Lurah mengaku tidak mengetahui kalau penyelenggara belum mengurus izin menara tersebut.

” Itu surat untuk mengurus IMB. Atas dasar persetujuan lingkungan. Ya, kami tidak tahu kalau mereka belum mengurus IMB,” katanya.

Sementara ditanya terkait dugaan adanya biaya koordinasi, Nanang bekelit agar hal itu ditanyakan langsung ke Camat.

Berdasarkan pantauan dan data yang diperoleh forwatnews, setidaknya ada 350 menara BTS yang tersebar di 13 Kecamatan di Kota Tangerang. Sebagian besar pendirian BTS tersebut berada di lahan fasos fasum milik Pemkot Tangerang yang berada ditepi jalan dan ditanah pengairan. Selain itu penyedia menara BTS juga menyewa lahan milik warga.

Namun didalam pendirian menara macrosell dan microsell itu disinyalir tidak sesuai aturan. Bahkan diduga untuk memuluskan pesanan dari jasa telekomunkasi penyedia kontruksi rela merogoh kocek untuk biaya koordinasi hingga puluhan juta. (red/lla)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.