Carut Marut PTSL Kota Tangerang, Jadi Ajang Pungli

Aktivis dan pengiat sosial ancam demo dan laporkan oknum pungli PTSL di Kota Tangerang. foto/ist

Aktivis dan pengiat sosial ancam demo dan laporkan oknum pungli PTSL di Kota Tangerang. foto/ist

Kota Tangerang – Carut marut pelaksanaan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kota Tangerang diduga sarat dengan pungutan liar (pungli).

Beberapa kalangan menuding, bahwa program nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum.

Seperti yang dikatakan penggiat sosial Kota Tangerang, Saipul Basri, menurut dia pelaksanaan program PTSL berpotensi melanggar hukum. Pasalnya dalam proses pembuatan sertifikat tanah itu diduga telah terjadi Pungli yang dilakukan oleh oknum pelaksana program tersebut.
Bahkan disalah satu wilayah kata dia, ada salah satu warga ditolak permohonan sertifikatnya lantaran tidak mampu membayar sejumlah uang yang diminta oleh oknum pelaksana program.
“Hampir disemua kecamatan di Kota Tangerang yang mendapatkan program itu diduga melakukan pungutan diluar dari ketentuan atau aturan yang berlaku. Besaran pungutan tersebut pun sangat fantastis hingga mencapai jutaan rupiah,” kata Saipul, Kamis (19/4/2018).

Masih kata Saipul, selain soal dugaan Pungli, carut marut pelaksanaan PTSL di Kota Tangerang juga karena lambatnya proses penerbitan serifikat tanah itu.
Bagaimana tidak, pada tahun 2017 saja masih banyak sertifikat warga yang belum jadi atau masih dalam proses. Sementara pada pada tahun ini program tersebut sudah harus berjalan kembali.
“Ya, pelaksanaan PTSL ini semakin tidak jelas.Tahun lalu saja belum selesai, sekarang sudah jalan lagi,” keluhnya.

Saipul juga mempertanyakan dasar legalitas kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas) yang ditunjuk BPN sebagai pelaksana PTSL di wilayah. Menurut dia apakah selama ini Pokmas dibekali dengan Surat Keputusan (SK), karena berdasarkan aturan seharusnya penunjukan Pokmas harus melalui SK.

“Kalau selama ini pokmas tidak dibekali dengan legalitas yang jelas, artinya keberadaan pokmas juga ilegal. Apalagi kalau melakukan pungutan. Kita akan kumpulkan bukti buktinya,” ¬†ujar pria yang biasa disapa Marcel.

Akibat carut marutnya pelaksanaan PTSL di Kota Tangerang, Marcel mengancam akan menggelar aksi bersama pengiat sosial lainnya. Dia juga meminta aparat penegak hukum segera mengambil tindakan untuk menertibkan adanya dugaan Pungli oleh oknum di setiap wilayah kelurahan tersebut.

“Saya akan melaporkan ke aparatur penegak hukum sekaligus akan menggalang temen-teman pegiat sosial untuk melakukan gerakan penyampaian aspirasi dimuka umum,” pungkas pria berkacamata ini.

Sementara berdasarkan sumber yang diperoleh forwatnews, pada tahun 2017 lalu, BPN Kota Tangerang ditarget oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebanyak 32.300 bidang tanah yang dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama sebanyak 12.300 bidang dan tahap kedua hampir 2 kali lipat yakni 20.000 bidang tanah. Pada tahun 2018 ini
BPN Kota Tangerang ditarget mampu menyelesaikan sertifikat sebanyak 50.000 bidang tanah.
Secara Nasional
Kementerian ATR/BPN ditarget oleh Presiden RI Joko Widodo dapat menyelesaikan pembuatan sertifikat sebanyak 5 juta bidang tanah. Khusus di wilayah Provinsi Banten mendapat target PTSL sebanyak 214 ribu bidang.
Sedangkan di Kota Tangerang penerima PTSL pada tahun 2017 terdapat di 8 Kecamatan, yaitu diantaranya Kecamatan Cibodas, Ciledug, Larangan, Pinang, Batu Ceper, Periuk, Karang Tengah dan Kecamatan Cipondoh.

Di Kecamatan Cibodas digelar di Kelurahan Cibodas, Cibodas Baru, Uwung Jaya dan Jati Uwung.

Di Kecamatan Ciledug terdapat di Kelurahan Paninggilan.

Di Kecamatan Larangan digelar di Kelurahan Larangan, Kreo Selatan, Cipadu dan Cipadu Jaya.

Di Kecamatan Pinang dilaksanakan di Kelurahan Noroktog, Pinang, Sudimara Pinang, Kunciran Indah, Cipete, Panunggangan Utara dan Panunggangan.

Di Kecamatan Batu Ceper terdapat di Kelurahan Poris Jaya dan Poris Gaga baru.

Di Kecamatan Periuk berada di Kelurahan Periuk dan Periuk Jaya.

Di Kecamatan Karang Tengah terdapat di Kelurahan Karang Timur, Pedurenan, Pondok Pucung dan Pondok Bahar.

Sementara di Kecamatan Cipondoh terdapat di 9 kelurahan yaitu Kelurahan Cipondoh, Cipondoh Indah, Cipondoh Makmur, Gondrong, Kenanga, Ketapang, Poris Plawad, Poris Plawad Indah dan Poris Plawad Utara.

Sumber dana penerbitan sertifikat hak atas tanah dalam program PTSL berasal dari Dipa Kementerian ATR BPN. Biaya yang ditanggung antara lain untuk penyuluhan, pengukuran, pengumpulan data yuridis, pemeriksaan tanah, penerbitan SK/penetapan, penerbitan serta penyerahan sertifikat.

dan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tertanggal 22 mei 2017, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk kategori V (Jawa Bali) pemohon PTSL hanya dikenakan biaya pemasangan patok dan biaya materai sebesar Rp.150.000

Sedangkan biaya yang timbul terkait penyiapan alas hak/bukti pemilikan seperti pembuatan surat surat keterangan, biaya terkait pajak (BPHTB, PPh) menjadi tanggung jawab pemilik tanah atau peserta PTSL.

Pemerintah pusat menargetkan 5 juta bidang tanah akan tersertifikasi pada 2017. Anggaran untuk mensertifikasi 5 juta bidang tanah tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,8 triliun. (lla)

Leave a Reply

Your email address will not be published.