Melalui Rakor, BPD Tingkatkan Sinergisitas dengan PPAT dan PPATS se Kota Tangerang

BPD) Kota Tangerang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) se Kota Tangerang, di Ruang Aula Al - Amanah, gedung Puspemkot Tangerang, Rabu (18/4/2018).

BPD Kota Tangerang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) se Kota Tangerang, di Ruang Aula Al – Amanah, gedung Puspemkot Tangerang, Rabu (18/4/2018).

FORWAT, Kota Tangerang -Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Tangerang, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) se Kota Tangerang.

Rapat yang berlangsung di Ruang Aula Al – Amanah, gedung Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang, Rabu (18/4/2018). Sedikitnya ada 163 peserta yang tergabung dari PPAT dan PPATS se Kota Tangerang.

Rakor PPAT dan PPATS tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dengan para PPAT dan PPATS dalam pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Kepala BPD Kota Tangerang, Herman Suwarman

foto: Kepala BPD Kota Tangerang, Herman Suwarman

Kepala BPD Kota Tangerang, Herman Suwarman mengatakan, BPHTB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup berpotensi untuk membiayai kegiatan pembangunan di Kota Tangerang.

“Rapat ini tujuannya untuk menjalin sinergisitas antara BPD, BPN dan sektor kantor Pelayanan Pajak Pratama Timur dan Barat dengan para PPAT atau PPATS, harapanya untuk meminimalisir serta mendapatkan solusi dari permasalahan- permasalahan dalam pengelolaan BPHTB,” ujar Herman.

“Seperti masih banyaknya transaksi menggunakan nilai NJOP oleh PPAT dan PPATS, ataupun adanya transaksi jual beli dari objek pajak waris yang sebelumnya dilakukan pengalihan. Sehingga saat melakukan validasi BPHTB belum dapat diproses dikarenakan dokumen peralihannya belum selesai,” papar Herman menambahkan.

Oleh karena itu, menurut Herman, guna memberikan kemudahan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan secara ekonomi dan tidak mampu.

Pihaknya telah mengajukan perubahan peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah yang di dalamnya tercantum ketentuan yang memuat tentang pengenaan tarif BPHTB 0 persen untuk waris, wakaf dan hibah kepentingan umum.

“Semoga dengan adanya rapat koordinasi seperti ini mudah-mudahan pelayanan pajak dalam bidang BPHTB dapat ditingkatkan, sehingga kita mampu menyamakan persepsi dalam berbagai ketentuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” terangnya.

Dijelaskan Herman, bahwa target penerimaan BPHTB tahun 2018 sebesar Rp.385 miliar. Yang naik mencapai 117 persen dari sebelumnya tahun 2017 sebesar Rp.330 miliar.

“Ya, memang setiap tahun kita mengalami kenaikan yang signifikan. Misalnya, pada tahun 2014, sebesar Rp.277 miliar. tahun 2015 sebesar Rp.290,850 miliar naik 105 persen, tahun 2016, sebesar Rp.305.500 miliar, naik Rp.108 miliar, tahun 2017, sebesar Rp.330 miliar, naik 108 persen dan untuk tahun 2018 targetnya itu harus naik sebesar 117 persen,” tutupnya (adv)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.