Pedagang Pulsa Minta Menkominfo Cabut Pembatasan Registrasi Sim Card

 Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Agus Setiawan (peci) menemui aksi massa.foto:lala

Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Agus Setiawan (peci) menemui aksi massa.foto:lala

FORWAT, Kota Tangerang – Puluhan pedagang pulsa yang tergabung dalam  Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) menggelar aksi damai di Gedung Puspemkot Tangerang, Rabu, (28/3).
Sambil membentangkan spanduk, para pedagang pulsa menuntut Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI agar mencabut aturan yang membatasi penggunaan kartu perdana sebanyak tiga sim card untuk registrasi satu nomor induk kependudukan  (NIK). Menurut mereka, peraturan itu dianggap merugikan pihaknya. Sedikitnya ada 3000 outlet pulsa tersebar di Tangerang Raya.
IMG_20180328_110627
Koordinator aksi, Saipul Basri mengatakan, akibat aturan pembatasan registrasi satu NIK untuk tiga sim card itu sangat merugikan para pedagang pulsa, sehingga omset penjualan para pedagang pulsa ikut menurun drastis.
“Kalau registrasi satu NiK dibatasi untuk tiga sim card, bagaimana kami bisa menjual kartu perdana. Ini kan jelas merugikan pedagang. Ini juga akan berdampak pada kenaikan tarif pulsa,” katanya disela sela aksi.
Oleh karena itu, kata Saipul, pihaknya meminta Pemerintah Pusat (Kominfo.red) agar mencabut aturan pembatasan penggunaan kartu perdana tersebut. Meski begitu, jelas Saipul, seluruh pedagang pulsa menyetujui aturan registrasi sim card dengan NIK dan KK.
“Kami minta agar pemberlakuan pembatasan satu NIK untuk tiga sim card dicabut,” jelas pria yang akrab disapa Marcel.
Hal senada disampai salah seorang Penjual Pulsa, Parto mengatakan, bahwa sejak aturan itu diberlakukan, setiap harinya omset penjualan di outletnya menurun hingga 30 persen. Menurut Parto, paket data kartu perdana lebih murah bila dibandingkan dengan paket data di sim card yang sudah ada, terdapat selisih harga jual hingga Rp.15 ribu. Namun sejak aturan itu diberlakukan, penjualan kartu perdana juga ikut terbatasi.
“Semenjak aturan pembatasan penggunaan sim card itu diberlakukan, penjualan saya menurun hingga 30 persen. Ya, kami sangat dirugikan. Bagaimana kami bisa jual kartu perdana kalau penggunanya dibatasi,” keluhnya.
Tuntutan pencabutan Peraturan Menkominfo No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi itu ditanggapi oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Agus Setiawan. Menurut Agus, aturan tersebut merupakan kebijakan pusat dalam hal ini Kominfo RI. Saat ini, kata dia, pihaknya hanya bisa menyerap aspirasi para perwakilan pedagang pulsa.
“Kami sebagai perwakilan masyarakat hanya bisa menyerap aspirasi. Inikan kebijak pusat. Sesuai SOP perwakilan kami masih ada  di provinsi dan DPR RI. Kami akan segera bicarakan ini nanti,” jelas politisi PDI Perjuangan ini. (lla)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.