Tegakan Perda, Satpol PP Kota Tangerang Gelar Tipiring

 Kabid Gakumda Satpol PP Kota Tangerang, Kaonang sedang memantau proses sidang Tipiring di kantor Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (13/3/2018). foto:angga

Kabid Gakumda Satpol PP Kota Tangerang, Kaonang sedang memantau proses sidang Tipiring di kantor Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (13/3/2018). foto:angga

FORWAT, Kota Tangerang – Sebanyak 37 pedagang kaki lima (PKL) hadir dalam sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang melalui bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (Gakumda) di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (13/3/2018).
Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Nelson Panjaitan SH, Jaksa Erlangga, dan dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) Gakumda Kaonang beserta jajarannya.

Kabid Gakumda Kaonang saat ditemui diruang sidang, mengatakan bahwa 35 PKL yang menjalani sidang Tipiring merupakan hasil daripada penertiban hari ini (Selasa.red). Sedangkan untuk pedagang miras didapat dari penertiban Senin malam.
“Untuk PKL hasil operasi kita hari ini di wilayah Kecamatan Karawaci. Sementara itu, untuk miras kita dapat tadi malam (Senin malam.red) dengan jumlah kurang lebih 145 botol,” ujar Kaonang.

Ia menambahkan, para pedagang miras tidak mengindahkan surat pemanggilan petugas Satpol PP Kota Tangerang terkait sidang Tipiring. Dengan begitu, kata Kaonang dirinya akan kembali memanggil pedagang tersebut.
“Kita akan kembali memanggil pedagang miras itu untuk hadir dalam sidang Tipiring. Apabila kami (Satpol PP.red) sudah memanggil sebanyak 3 kali dan tidak diindahkan, maka akan kami jemput paksa. Sementara, untuk tempat sidang kepada 4 pedagang miras nanti kita sesuaikan,” imbuhnya.

Dijelaskan Kaonang, dalam sidang tipiring denda yang wajib dibayar oleh pelanggar Peraturan Daerah (Perda) tersebut bervariatif. “Mereka membayar ada yang 20 ribu, 25 ribu, bahkan ada yang 35 ribu,” jelasnya.

Menurut Kaonang, denda yang diberatkan kepada para pedagang belum maksimal. Pasalnya, mereka (PKL.red) dengan mudah mengeluarkan nominal yang terbilang cukup murah itu dalam 1 bulan sekali.
“Jika denda cuma 20 ribu hingga 35 ribu tidak membuat efek jera bagi para pelanggar. Kami terus mendesak biro hukum Provinsi agar segera merevisi Perda ini, biar kami punya kewibawaan dalam menegakkan Perda ini,” tutupnya.(adv)

 

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.