Kian Menjamur, Warga Tolak Pendirian BTS Ilegal di Pinang

Diduga BTS ilegal berdiri di pinggir Jalan HR Rasuna Said, Kelurahan Pakojan , kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Diduga BTS ilegal berdiri di pinggir Jalan HR Rasuna Said, Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

FORWAT, Kota Tangerang – Nekat, meski diduga tak mengantongi izin namun pendirian Menara Base Transceiver Station (BTS) yang berada di Jalan HR. Rasuna Said, RT001/004, Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang tetap dilanjutkan.

Padahal sebelumnya, pihak Kecamatan Pinang telah melaporkan keberadaan tower jaringan telekomunikasi itu ke Dinas Kominfo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau biasa disebut Dinas Perizinan Kota Tangerang.

Selain diduga tak memiliki izin, keberadaan tiang BTS itu juga mendapat penolakan dari warga sekitar. Menurut Ketua Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kecamatan Pinang, Syaipudin Gujer, mengatakan bahwa tower BTS itu berdiri diatas lahan milik warga yang berada di RT001/004 Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang. Berdasarkan keterangan warga, jelas Gujer, pihak kontraktor mengaku kalau tiang BTS itu milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan keamanan.

Merasa ganjil atas penjelasan itu, maka warga sekitar yang berada di RT001 dan RT002, untuk sementara waktu sepakat menolak pemasangan material di tiang BTS tersebut.

“Ya, warga sepakat menolak. Kita minta dijelasin ini tower apa dan untuk apa?. Kata nya ini punya Pemda buat pengamanan dan mau dipasangin kamera. Jadi jelas, warga dan pemilik tanah di bodoh-bodohin bang,” ujar pria yang aktif sebagai pengiat lingkungan ini, Senin (24/7/2017).

Terkait hal tersebut, sebelumnya, Camat Pinang, Agun Djumhendi mengaku telah melakukan pengecekan ke lokasi dan melayangkan surat pemberitahuan kepada dinas terkait.

Selain itu pihaknya juga telah meminta keterangan kepada penggelola tower dalam hal ini PT. Tower Bersama. Dalam pengakuannya kata Camat, pihak Tower Bersama telah memiliki rekomendasi penggunaan lahan di wilayah Kota Tangerang. Meski begitu pihak penggelola belum bisa menunjukan bukti izin pendirian tiang BTS tersebut.

“Setelah dapat laporan dari masyarakat kami langsung ke lokasi. Saya sudah buat laporan kedinas terkait, Kominfo dan Perizinan. Kita sudah panggil dan katanya sudah dapat izin penggunaan lahan dari Pemkot Tangerang. Nanti tinggal dinas terkait yang menindaklanjuti,” jelas Agun, beberapa waktu lalu.

Sementara, berdasarkan pantauan forwatnews.com kurun waktu beberapa tahun ini, pendirian BTS di wilayah Kecamatan Pinang kian menjamur dan jumlahnya kian bertambah. Sebagian besar BTS itu berdiri diatas lahan fasos fasum dan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Yang terbaru adalah pembangunan BTS disepanjang Jalan HR. Rasuna Said. Sedangkan berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, sedikitnya ada 450 menara BTS di Kota Tangerang tak mengantongi izin alias bodong.

Dan untuk diketahui,  bahwa dalam menentukan aturan pendirian menara BTS di wilayah Kota Tangerang, Pemerintah Daerah telah beberapa kali merubah aturan, yaitu Peraturan Walikota (Perwal) nomor 19 tahun 2015, tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, sebagaimana telah diubah dengan Perwal nomor 42 tahun 2015 yang kemudian diubah kembali melalui perubahan kedua Perwal nomor 27 tahun 2016.

Ketidaksiapan pemerintah dalam menata menara telekomunikasi di wilayah Kota Tangerang itu diduga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk kepentingan semata.(lla)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.