Protes PPDB, Puluhan Warga Geruduk SMKN 2 Kabupaten Tangerang

Pihak SMKN 2 Kabupaten Tangerang bermusyawarah dengan orangtua calon siswa, Jumat (21/7/2017)

Pihak SMKN 2 Kabupaten Tangerang bermusyawarah dengan orangtua calon siswa, Jumat (21/7/2017)

FORWAT, Kabupaten Tangerang -Puluhan orang tua calon siswa mendatangi Sekolah SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang, Jum’at (21/7/17).
Mereka menuntut kepada pihak sekolah agar anaknya diterima di sekolah tersebut.

Salahsatu orang tua calon siswi, Jeray meminta kepada pihak sekolah untuk tidak mempersulit calon siswa yang ingin bersekolah di SMK negeri 2 itu. Terlebih dia merupakan warga sekitar.

“Kami warga di sini, jangan dipersulit masuk sekolah dong. Ya, saya harap kebijakan pihak sekolah. Supaya anak saya bisa diterima di sekolah ini,” ujarnya.

Bersama orang tua calon siswa lainnya, Jeray juga memprotes sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2017 yang atur dalam Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Karena dengan adanya kebijakan itu, menurut dia malah mempersulit calon siswa yang ingin masuk ke sekolah tersebut. Selain itu dia juga meminta agar pihak sekolah bisa lebih transparan dalam proses penerimaan siswa didik baru sehingga sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan undang – undang tentang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008.

“Sistem  penerimaan yang diatur dalam Permendikbud nomor 17 tahun 2017 tidak bisa mengakomodir calon siswa di wilayah setempat,” katanya.

Sementara Yunus MT, Kepala SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang ketika dimintai keterangan menjelaskan, bahwa apa yang telah di lakukan panitia PPDB itu sudah mengacu pada aturan Pemerintah Provinsi Banten.

Sesuai dengan sistem dan daya tampung ruang kelas. Sambung Yunus, dari setiap jurusan, pihaknya telah menggunakan dua ruang kelas dengan daya tampung 36 siswa per kelas. Sementara untuk daya tampung seluruhnya sebanyak 720 siswa, dengan total 20 ruang kelas. Padahal sebelumnya hanya sebanyak 17 ruang kelas yang dibagi delapan jurusan.

“Apa yang telah kami lakukan itu sudah mengacu pada aturan pemerintah dan Pemerintah Provinsi Banten. Sesuai dengan sistem dan daya tampung ruang kelas,”katanya.

Setelah protes dilakukan orang tua calon siswa, akhirnya dari hasil musyawarah dengan pihak sekolah maka disepakati kalau maslah itu akan dilanjutkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan berharap mendapatkan sinyal yang baik. (ard/lla)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.