Aksi Berbalut Lumpur, Pendemo Kecam Matinya Dunia Pendidikan Kota Tangerang

Sambil memegang spanduk, warga melumuri tubuhnya sebagai aksi protes atas pemberlakuan sistem PPDB di Kota Tangerang, Jumat (21/7/2017)

Sambil memegang spanduk, warga melumuri tubuhnya dengan lumpur hitam sebagai aksi protes atas pemberlakuan sistem PPDB di Kota Tangerang, Jumat (21/7/2017)

FORWAT, Kota Tangerang – Aksi protes terkait sistem zonasi penerimaan siswa didik baru (PPDB) Kota Tangerang kembali digelar, Jumat (21/7/2017) bertempat di depan pintu gerbang Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Dengan berbalut lumpur hitam di tubuh, para peserta aksi yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Peduli Bangsa (GP2B), mengibaratkan matinya pelayanan pendidikan di Kota Akhlakul Karimah. Pasalnya menurut mereka, sistem zonasi yang diberlakukan sebesar 90 persen tidak berazaskan keadilan dan belum bisa diterapkan di Kota Tangerang, hal itu lantaran belum tersedianya infrastrukur bangunan sekolah yang memadai di Kota Tangerang. Untuk itu para pengiat aksi solidaritas pendidikan menilai bahwa PPDB online tidak seharusnya dilaksanakan di tahun ini.

“Ya, karena memang daerahnya tidak atau belum siap,” ujar Koordinator GP2B, Umar disela-sela aksi.

IMG_20170721_104605

Umar juga mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara dan mempunyai kedudukan yang sama atas hak asasi manusia dalam mendapatkan sebuah pengajaran demi terciptanya sebuah cita cita pembangunan bangsa dan negara.Yaitu pada aspek pendidikan untuk terbentuknya sumber daya manusia (SDM) yang dapat diandalkan. Seperti aspek, mutu dan kualitas guna menciptakan generasi penerus bangsa dan dengan harapan mencerdaskan anak bangsa tanpa terkecuali.

IMG_20170721_104916
Untuk itu kata Umar, atas nama masyarakat peduli pendidikan menyatakan sikap tegas atas pemerintah daerah Kota Tangerang. Yaitu diantaranya, memberhentikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Abduh Surahman, atau mendesak Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah
mundur.

“Karena Proses PPDB Kota Tangerang tahun ajaran 2017 kami nilai tidak mengedepankan aspek kualitas siswa,”katanya

Selain itu massa aksi juga meminta DPRD Kota Tangerang sebagai wakil rakyat dapat berlaku adil dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif.

“Kami juga mendorong pemerintah pusat untuk mencabut Permendikbud nomor 17 Tahun 2017 karena tidak relevan jika diterapkan kedaerah daerah,” pungkasnya.

Hingga sore hari aksi warga itu tidak mendapat tanggapan dari Pemkot Tangerang. Akhirnya menjelang sore massapun membubarkan diri dengan raut wajah kecewa.(lla)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.