Dianggap Tak Becus, Massa Minta Kadis Pendidikan Kota Tangerang Mundur

Koordinator aksi, Saipul Basri berdialog dengan Tatang Sutisna selaku Asda III Pemkot Tangerang disela sela aksi PPDB, Rabu (19/7/2017)

Koordinator aksi, Saipul Basri berdialog dengan Tatang Sutisna selaku Asda III Pemkot Tangerang disela sela aksi PPDB, Rabu (19/7/2017)

FORWAT, Kota Tangerang – Gelombang aksi penolakan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) terus bergulir. Rabu, (19/7/2017) ratusan massa yang terdiri dari Patriot Nasional (PATRON), Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB), Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang, Banten Corruption Investigation (BCI), Gerakan Pemuda Peduli Bangsa, TOPAN RI, GANNAS Kota Tangerang dan FORWAT menggeruduk Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang.

Sambil membentangkan spanduk dan pengeras suara massa aksi meminta Kepala Dinas Pendidikan, Abduh Surahman mundur dari jabatannya. Pasalnya para pendemo menilai Dinas Pendidikan Kota Tangerang gagal dalam melaksanakan PPDB online pada tahun ini.

Koordinator Aksi, Saipul Basri mengatakan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB telah menuai konflik dibeberapa daerah, tidak terkecuali di Kota Tangerang. Menurut Saipul penerapan sistem zonasi yang terlalu besar (90%) dinilai tidak lagi mengedepankan aspek kualitas siswa serta dianggap telah mencederai dunia pendidikan dalam upaya membentuk siswa prestasi.

FB_IMG_1500487227299

Khusus penerapan aturan pelaksanaan PPDB SMP tahun 2017 di Kota Tangerang terang Saipul telah diberlakukan sistem zonasi dengan rincian 90% jalur radius zona terdekat, 5% jalur prestasi, dan 5% jalur luar daerah. Aturan tersebut kata Saipul tidak lagi mengedepankan aspek hasil nilai ujian nasional (NEM.red). Selain itu pemberlakuan sistem zonasi juga dianggap bertolak belakang dengan program Pemerintah Kota Tangerang yaitu Tangerang Cerdas.

“Pemkot seharusnya membuat kebijakan-kebijakan lain dari aturan yang ada dengan berazaskan objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi dan berkeadilan. Dalam aturan yang ada telah jelas dipaparkan bahwa, penerapan ketentuan tentang zonasi dan sistem PPDB secara daring/online dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah mengingat sarana dan prasarana pendidikan,” terang Saipul disela sela aksi.

Masih kata Saipul, bahwa Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan yang tidak relevan. Pasalnya pelaksanaan PPDB terkesan dipaksakan dan tidak mempertimbangkan sosiologis masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

“Ini merupakan salah satu bentuk sikap arogansi dan egois seorang pemimpin yang tidak lagi berfikir untuk menciptakan hubungan yang bersinergis dengan masyarakatnya,” pungkasnya.

Massa aksi sempat membakar ban dan dicegah aparat kepolisian yang berjaga didepan Gedung Puspem Kota Tangerang, Rabu (19/7/2017)

Massa aksi sempat membakar ban dan dicegah aparat kepolisian yang berjaga didepan Gedung Puspem Kota Tangerang, Rabu (19/7/2017)

Sementara aksi solidaritas yang digelar di depan pintu masuk Puspem Kota Tangerang itu sempat diwarnai kericuhan antara aparat kepolisian yang berjaga dengan massa pendemo. Namun setelah beberapa lama berorasi, akhirnya para perwakilan pendemo diterima oleh Asisten Daerah (Asda) III Pemkot Tangerang, Tatang Sutisna.

Dalam pertemuan itu, Tatang berjanji akan menindak lanjuti aspirasi para pemdemo dan akan menyampaikan hal tersebut kepada Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah. (lla)

Leave a Reply

Your email address will not be published.