Bije: Tidak Berpihak Pada Rakyat, APBD Banten Harus Dirombak

 

 

Pengamat Politik dan Pemerintahan Indonesia, Hasanudin Bije

Pengamat Politik dan Pemerintahan Indonesia, Hasanudin Bije

FORWAT, Banten – Pemerintah Provinsi Banten diminta merombak struktur Anggaran Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan Indonesia, Hasanudin Bije, perbandingan APBD tahun 2017 yang tidak berimbang antara belanja langsung dan belanja tidak langsung sangatlah merugikan rakyat Banten. Dari total belanja APBD Banten tahun 2017 sebesar Rp10,662 triliyun dan 60% lebih di pergunakan untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja-belanja lain yang tidak penting hingga mencapai Rp6,525 triliyun.

Pria yang aktif menyoroti persoalan daerah itu menggangap, struktur anggaran APBD Banten tahun 2017 sangatlah konyol. Maka saran Bije, sudah seharusnya Gubernur Banten, yakni Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumi merombak struktur anggaran tersebut.

“Saya anggap konyol ini haruslah segera di rombak dan segera dialihkan kepada kepentingan rakyat langsung. Ya, terutama anggaran belanja hibah yg mencapai Rp 2,037 triliyun lebih dan belanja bantuan sosial Rp92 miliyar lebih. Kedua mata anggaran tersebut sangatlah merugikan masyarakat Banten. Jika kita pertanyakan kedua mata anggaran tersebut sebesar Rp2,1 triliyun lebih untuk siapa?,”paparnya.

Bije berpendapat APBD Banten itu akan lebih baik jika anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dialihkan kepada kebutuhan yang menyentuh rakyat langsung. Contohnya seperti anggaran Dinas Pendidikan yang masih sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur. Demikian juga Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum.

Perombakan APBD tersebut sambung Bije, dapat mengurangi biaya belanja pada dinas-dinas yang tidak prioritas dan belanja perjalanan dinas yang sangat berlebihan. Demikian juga pada anggaran belanja makan minum di Sekretariat Daerah Banten yg diperkirakan mencapai Rp8 milyar lebih. Penyediaan biaya makan minum itu dipastikan sangat membebani APBD jika dibandingkan dengan kebutuhan rakyat Banten yg masih membutuhkan infrastruktur jalan, sekolah dan kesehatan. Anggaran tersebut sangatlah tidak seimbang dan sejalan dengan cita-cita perjuangan Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumi yang ingin mensejahterakan rakyat Banten.

“Momentun Perubahan APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018 ini adalah yang baik bagi cita-cita kampanye WH-Andika,” ujarnya.

Hal lain yang harus di perhatikan oleh Gubernur Banten tentang pendapatan daerah, terutama pos retribusi daerah pada APBD 2017 yang hanya Rp21,491 milyar, pendapatan ini menurun jika dibandingkan denga APBD tahun 2016 yang mencapai Rp52,628 milyar. Penurunan angka atau kehilangan angka pendapatan Rp30 milyar lebih patut dipertanyakan demikian pula pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada APBD tahun 2016 sebesar Rp161,334 milyar. Namun pada APBD tahun 2017 hanya sebesar Rp151,324 milyar.

“Penurunan pada pendapatan asli daerah serta meningkatnya belanja hibah dan belanja lain-lain telah mencerminkan tidak efektif dan tidak efisien struktur APBD Banten dan sama sekali tidak berpihak kepada rakyat Banten,”pungkas pria berkepala plontos ini.(lla)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.