Ricuh, DPRD Kota Tangerang Minta Juknis PPDB Dikaji Ulang

IMG_20170708_212300
FORWAT, Kota Tangerang – Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online jenjang SMP negeri di Kota Tangerang ricuh. Berbagai persoalan muncul mulai kendala soal nomor induk kependudukan (NIK) hingga jalur zonasi.

Melihat persoalan itu DPRD Kota Tangerang sebagai perwakilan masyarakat di legislatif mendesak Pemkot Tangerang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Tangerang untuk mengkaji ulang petunjuk teknis (Juknis) PPDB tersebut. Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi mengatakan pemberlakuan Juknis PPDB online yang mengunakan jalur zonasi masih menjadi kendala dalam penerimaan siswa SMP negeri di Kota Tangerang. Menurut dia pemberlakuan Juknis tersebut harus berazaskan keadilan sehingga kepentingan masyarakat akan pendidikan bisa terpenuhi.

“Ya, untuk petunjuk teknis itu kita tidak dilibatkan, kita hanya tahu Dindik mengandeng KPK. Kalau Juknis itu tidak adil lalu buat apa. Kita minta ini di kaji ulang karena tidak memperhatikan nilai siswa. Hanya siswa yang dekat sekolah saja yang bisa masuk, ini kan tidak adil” terang Suparmi saat ditemui di ruangannya, Jumat (7/6/2017).

Masih kata Suparmi kalaupun Juknis PPDB itu diberlakukan harus melihat banyak aspek, yaitu diantaranya soal ketersediaan fasilitas gedung sekolah yang ada di Kota Tangerang. Selain itu Juknis PPDB itu juga minim sosialisasi. Maka untuk mendapat kejelasaan terkait Juknis PPDB jenjang SMP itu Suparmi akan memanggil Dinas Pendidikan Kota Tangerang. “Ya, hari Senin (10/7/2017) kita akan panggil Kadis Pendidikan,” ujarnya.

Kepala Bidang SMP Kota Tangerang, Jamaludin menjelaskan bahwa Juknis PPDB tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu diantaranya, jalur prestasi sebanyak 5 persen, jalur zonasi sebanyak 90 persen dan jalur luar daerah sebanyak 5 persen. Pemberlakuan Juknis tersebut kata Jamal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Pemendikbud) nomor 7 tahun 2017 tentang PPDB.

“Kami sebagai penyelenggara hanya mengikuti aturan Permendikbud,” pungkasnya pria yang juga menjabat Ketua PGRI Kota Tangerang.

Sementara terkait Juknis PPDB tersebut, warga Cibodas Sari, Kecamatan Cibodas, Romli, saat ditemui di Posko PPDB Dindik Kota Tangerang, Jumat (8/6/2017) mengatakan sangat kecewa dengan sistem PPDB jenjang SMP. Pasalnya kata dia, untuk penerimaan siswa tahun pelajaran 2017/2018 Dinas Pendidikan mengutamakan jalur zonasi, dibandingkan hasil Nilai Ebtanas Murni (NEM).

“Kata pelayanan di posko Dinas Pendidikan bahwa Nem sudah tidak berlaku, bahkan yang diutamakan yaitu sistem zonasi,” ujarnya.

Menurutnya, jika Dindik mengutamakan zonasi, kualitas pendidikan di Kota Tangerang akan hancur. Pasalnya, calon PPDB yang cerdas dengan dibuktikan NEM yang tinggi kalah dengan peserta yang nilainya sangat kecil.
“Anak saya NEM-nya tinggi masa kalah sama temennya yang NEM-nya kecil?. Temennya itu tinggal di sekitar wilayah SMPN 9 Kota Tangerang,” tutup Romli yang mendaftarkan putranya di SMPN 9 Kota Tangerang. (angga/lla)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.