Warga Desak Walikota Tangerang Cabut Juknis PPDB SMP

IMG-20170706-WA0034

FORWAT, Kota Tangerang – Pengiat Sosial Susanto Santos menduga sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP negeri di Kota Tangerang telah mengesampingkan nilai dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) tapi lebih mengutamakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Yaitu dengan dalih berlindung dibalik undang-undang yang diantaranya memberi keleluasaan bisnis para cukong dan pengusaha properti .

“Jualan rumah disekitar sekolah SMP negeri dengan jaminan anak atau keluarganya bisa sekolah tanpa harus pintar,” sindir Santos.

Menurut Santos melemahnya sistem pendidikan disinyalir adanya upaya untuk menurunkan kualitas hasil pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sama sekali tidak menghargai usaha serta semangat guru SD dalam mengemban tugas terberatnya dalam mencerdaskan anak bangsa. Akan tetapi sistem zonasi juga dipastikan memanjakan guru SD yang kurang semangat dalam mengemban tugasnya.

“Ga perlu bikin pintar anak yang penting memastikan NIK siswa ada disekitar SMP negeri,” sindirnya lagi.

Atas ketidakjelasan aturan tersebut Santos mendesak dan meminta DPRD Kota Tangerang untuk menjalankan dengan maksimal dengan memaksimalkan fungsi pengawasannya terhadap Aturan yang dibuat sendiri oleh Pemerintah Kota Tangerang maupun pelaksanaan penerapan undang undang dan sejenisnya dari pemerintah pusat agar berpihak kepada masyarakat dengan berkeadilan dan berwibawa.

Selain itu, sebagai warga Kota Tangerang, Santos mendesak Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah untuk turun tangan menunda pelaksanaan atau mencabut Petunjuk Teknis PPDB SMP 2017 yang dibuat Kadis Pendidikan.
Serta menggugat peraturan undang undang Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan yang mengatur PPDB.

“Bismiilahirohmanirohim atas nama keadilan dan kebenaran. Saya Susanto Santos mengajak masyarakat di lingkungan pendidikan ( orang tua/wali murid, guru serta pengurus/pemilik yayasan sekolah ) serta masyarakat peduli pendidikan, LSM, Wartawan dan penyelenggara kursus untuk melakukan tabayyun mencari kejelasan keadilan dan kebenaran tentang penerapan sistem zonasi ini,” ajaknya.(riis/lla).

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.