Atasi Permasalahan Pembangunan Melalui Alternatif Pembiayaan KPBU

DIKLATCAB HIPMI 2017 4

FORWAT, Kota Tangerang – Keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan. Salah satunya mengunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan (KPBU).

Walikota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah, salah satu kepala daerah yang turut diundang oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bersama keenam kepala daerah lainnya ke Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (12/5/2017).

Usai pertemuan, Sri Mulyani menuturkan, pemerintah memutuskan untuk memberikan jaminan kepada berbagai proyek di tujuh daerah tersebut.

“Tujuh daerah yang kami undang, menurut tim Kemenkeu memiliki proyek-proyek yang memang sudah ada pendekatan dan pembicaraan sehingga proyeknya bisa dipercepat,” ujarnya.

Proyek Infrastruktur yang dijamin Kemenkeu, diantaranya proyek Light Rail Transit (LRT) Surabaya, LRT Bandung, jalan tol di Makassar, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Pekanbaru.

Selain itu, pemerintah juga mendorong agar pembangunan proyek di tujuh daerah tersebut mengunakan skema KPBU. Dirinya menyampaikan, biaya pembangunan infrastruktur Indonesia 2015-2019 mencapai Rp. 4.700 triliun. Namun hanya 33 persen atau sekitar Rp. 1.551 triliun berasal dari pemerintah.

Adapun 25 persennya atau Rp. 1.175 triliun berasal dari Badan Usaha Milik Negara dan sisanya sebesar 42 persen atau Rp. 1.974 triliun didorong berasal dari swasta.

Sri Mulyani berharap, penjaminan dari pemerintah dapat mempercepat pembangunan proyek infrastruktur yang sudah dipilih sehingga tujuh daerah tersebut bisa terus berkembang secara ekonomi.

Seusai rapat tertutup bersama menteri, wali kota juga menyampaikan, daerah-daerah didorong untuk melakukan percepatan pembangunan dengan skema KPBU dan Kemenkeu akan membantu memfasilitasi, pendampingan dan sebagainya, sehingga infrastruktur di Kota Tangerang seperti penyediaan air bersih yang menjadi prioritas The Sustainable Development Goals (SDGs) dan pembangunan transportasi massal, bisa segera dirasakan oleh masyarakat dan bisa mengatasi permasalahan kota metropolitan.

Proses pembiayaan, penjaminan dan sebagainya akan didukung pemerintah pusat. Misalnya Kota Tangerang butuh banyak jembatan, di mana pemerintah tidak bisa membantu, diupayakan dengan KPBU. Swasta investasi dan dicicil setiap tahun.

“Jadi, bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada, dengan melakukan inovasi dalam hal pembiayaan, sehingga tidak sepenuhnya membebani APBN dan APBD. Dengan begitu, tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur semata namun pembangunan kualitas SDM pun turut tumbuh sering sejalan,” terangnya.

Turut hadir Walikota Bandung, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, Semarang, Kota Tangerang, dan Bupati Sidoarjo. (Riis)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.