HMI Tangerang Raya Minta Kasus Korupsi e KTP Diusut Tuntas

IMG-20170401-WA0006

FORWAT, Kota Tangerang – Kasus Korupsi e – KTP  yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun disikapi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang Raya dengan menggelar aksi di Bundaran Tugu Adipura, Kota Tangerang, Kamis (30/3/2017).

Koordinator Aksi, Anov Prananta mengatakan, pihaknya akan terus mengawal dan mengawasi kasus korupsi e-KTP. Pasalnya kasus itu telah merugikan uang negara sebesar Rp 2,3 triliun dari total penganggaran pembuatan e-KTP mencapai Rp 6 triliun.

“Ini kasus korupsi yang cukup mencengangkan. Seharusnya anggaran itu buat identitas masyarakat Indonesia. Kok ini malah jadi bahan bancakan oleh segelintir oknum elite politik,” ujar Anov disela-sela aksi.

Dengan sudah adanya penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kata Anov, maka pihaknya meminta ke KPK untuk dapat terus mengusut tuntas para oknum yang telah mendapatkan sokongan dana dari anggaran pembuatan e-KTP tersebut.

Ditempat yang sama, Ketua HMI Cabang Tangerang Raya, Abdul Muhyi menuturkan, dampak dari kasus korupsi e-KTP ini, masyarakat se-Indonesia, khususnya di Kota Tangerang kesulitan dalam membuat identitasnya, lantaran kehabisannya stok blanko e-KTP yang membuat jadi lamban dalam pembuatannya.

“Meski ada pengganti e-KTP. Nyatanya resi e-KTP itupun belum sepenuhnya tersosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat merasa terbebankan dalam hal mengurus administrasi ke instansi manapun,” tegas Muhyi.

Oleh karena itu, sambung Muhyi, HMI akan terus memberi dukungan kepada KPK untuk mengungkap kasus korupsi tersebut.  Bahkan, mendesak Presiden RI untuk dapat bersikap tegas terhadap menteri dan kepala daerah yang telah menerima sejumlah dana dari anggaran pembuatan e-KTP itu.

“Saya mengajak masyarakat di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang selatan untuk terus mengawal dan mengawasi perkembangan kasus korupsi e-KTP ini. Supaya, kasus itu dapat tertuntaskan sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.

Selain itu, HMI meminta pemerintah daerah untuk dapat mensosialisasikan resi e-KTP atau surat keterangan sementara pengganti e-KTP kepada masyarakat luas.

“Pihak manapun, jangan pernah intervensi terhadap KPK yang ingin menuntaskan kasus korupsi e-KTP ini. Sehingga, KPK dapat terus memproses kasus itu sampai tuntas,” tandasnya. (Yip)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.