Dugaan Pungli di BPBD Kota Tangerang Jadi Catatan Walikota

0303

FORWAT, Kota Tangerang – Jika terbukti melakukan pungutan liar (pungli), Walikota Tangerang Arief R Wismansyah akan memberi sanksi  tegas kepada Pejabat Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang.

Sanksi berupa pembebastugasan (non job) tersebut akan diberikan kepada pejabat BPBD apabila statusnya naik dari saksi menjadi tersangka.

“Kita berikan sanksi kepegawaian, jika statusnya sudah naik tersangka. Akan saya non job’ kan pegawai itu,” cetus Arief.

Selanjutnya, Arief menyerahkan proses hukum kasus tersebut kepada pihak berwenang.

“Biarkan berjalan, kan sedang proses hukum. Saya tak mau interpensi, karena kita menghargai proses hukum yang sedang berjalan,” kata Arief kepada awak media saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (7/3/2017).

Kedepan sambung Arif, agar kasus hukum itu tidak terulang kembali, pihaknya akan membuat sistem transparansi yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut.

“Ini menjadi catatan bagi kita semua. Karena sudah berulang kali kasus di BPBD. Maka, perlu dionlinekan BPBD, supaya lebih transparan,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya Kejaksaan Negeri Tangerang (Kejari) telah melakukan penyelidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) retribusi sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung yang diduga dilakukan oleh pejabat BPBD Kota Tangerang. Bahkan sejak awal bulan Januari lalu, pihak Kejari telah memeriksa pejabat yang dahulu bernama Dinas Pemadam Kebakaran. Yaitu diantaranya, Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Irman Pujahendra, Sekretaris BPBD, Teddy Roestendi Poernama (sekarang Camat Benda) Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Afdiwan (sekarang menjabat Kabid di Dinas Pertanahan), Junijar, mantan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Tangerang dan beberapa anggota tim BPBD.

Berdasarkan sumber forwatnews.com  pungutan ilegal itu diduga dilakukan oleh Afdiwan, kala itu menjabat Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi  atas persetujuan Kepala Pelaksana, Irman Pujahendra. Pungutaan itu diminta kepada penggelola bangunan gedung yang ada di wilayah Kota Tangerang. Untuk mendapatkan sertifikat bangunan gedung itu masing – masing penggelola diminta kisaran Rp.10 juta hingga Rp. 20 juta.

Untuk diketahui bahwa, dasar hukum sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung adalah Peraturan Daerah (Perda) No 3 tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.

Khususnya Pasal 84 Tentang Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung. Sementara pada Pasal 84 ayat (2) diberikan tanpa pungutan biaya. (lla)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.