Kejari Fokus Selidiki  Kasus Dugaan Pungli BPBD Kota Tangerang

IMG-20170306-WA0013

FORWAT, Kota Tangerang – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang masih melakukan penyelidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) retribusi alat proteksi pemadam kebakaran yang menjerat pejabat Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tangerang, Tengku Firdaus menegaskan kalau pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Namun dia enggan berkomentar terlalu jauh perihal proses hukum yang diduga melibatkan oknum insitusi yang sebelumnya bernama Dinas Pemadam Kebakaran. “Kita masih melakukan penyelidikan. Masih progress tim belum ada kesimpulan,” katanya, Senin (6/3/2017).

Sementara saat dihubungi melalui telepon selulernya, Junijar yang sebelumnya menjabat Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Tangerang dengan singkat mengatakan kalau pungutan retribusi itu  merupakan salahsatu tugas yang biasa dilaksanakan pihaknya. Namun kemudian tugas tersebut dialihkan kepada Bidang lain yaitu Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dijabat Afdiwan. “Kalau secara aturan memang tugas saya. Tapi itu dialihkan kebidang lain,” ujarnya singkat.

Terkait dugaan pungli tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang, Kuswarsa dengan tegas tidak membenarkan  jika pungutan retribusi diluar ketentuan aturan. Karena kata dia, perihal retribusi alat pemadam kebakaran sebelumnya telah diatur melalui Perda yang ketentuannya telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwal). Seharusnya, sambung Kuswarsa, secara teknis yang berhak dan menjadi kewenangan memungut retribusi itu adalah Badan Pendapatan Daerah (BPD). “Retribusi  memang ada. Kan itu sudah diatur di Perda. Kalau ada pungutan diluar Perda ya itu tidak dibenarkan,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tangerang, saat ditemui di ruangannya, Senin (6/3/2017).

Sekedar informasi bahwa didalam Perda Nomor 4 tahun 2014 Tentang  Perubahan Atas Perda Nomor 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan dalam Pasal 2 no (1) jenis retribusi dalam peraturan daerah tersebut yaitu diantaranya huruf (e), meliputi, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Sedangkan dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPBD disebutkan pada Paragraf 3 Pasal 8 Bidang Pencegahan dan Kesiap-Siagaan diantaranya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi badan dalam lingkup penyelenggaraan, pencegahan dan kesiap-siagaan menghadapi bencana. Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut disebutkan pada ayat 1 yaitu mempunyai fungsi pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiap-siagaan pada pra bencana dan pelaksanaan hubungan kerja dengan intansi atau lembaga terkait.

Dalam Paragraf 5 Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasal 14, Nomor 1 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dalam lingkup penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nomor 2, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai fungsi yaitu, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Pelaksanaan hubungan kerja di Bidang Penanggulangan Bencana pada pasca bencana.

Sedangkan dijelaskan pada Bab II Tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Bagian 1, Susunan Organisasi Pasal II.
(1). Susunan Organisasi Badan adalah,
A. Kepala Badan
B.Unsur Pengarah
C.Unsur pelaksana
(2). Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf a secara ex officio dijabat oleh Sekertaris Daerah (Sekda) yang bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana. (lla)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.