Diduga Tak Kantongi Izin, LSM Janur Minta Pemkot Tangerang Tertibkan Bangunan Indomaret

565

Salah Satu Bangunan Indomaret yang Berada di Jalan KH. Mas Mansyur, Bojong Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang Diduga Belum Mengantongi izin.

FORWAT, Kota Tangerang – Bangun saja dulu, urusan izin belakangan. Demikian yang dilakukan pengusaha toko swalayan, (Indomaret. red) yang ada di Kota Tangerang. Berdasarkan pantauan┬ádi lapangan, diketahui pembangunan toko modern itu seperti tak menemui kendala meski diduga belum mengantongi izin. Ironisnya terkait aturan pendirian toko swalayan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tak kunjung menerbitkan Peraturan Daerah (perda) tentang Penataan Toko Modern. Padahal Rancangan Perda Inisiatif tersebut sebelumnya telah di bahas DPRD Kota Tangerang. Namun hingga saat ini tak kunjung diterbitkan. Alhasil keberadaan toko retail tersebut semakin menjamur dan marak di wilayah Kota Tangerang dan seakan-akan pembangunan itu tak memikirkan dampak sosial terhadap warga sekitar.

Seperti salah satu bangunan Indomaret yang berada di Jalan KH. Mas Mansyur, Bojong Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang. Meski diduga belum mengantongi izin, pengusaha tetap nekat membangun toko tersebut, bahkan lokasi bangunan itu tak jauh dari toko modern lainnya (kompetitor.red).

Sementara mendapat laporan tersebut, Kepala Bidang, Gakumda, Satpol PP Kota Tangerang, Hendra Syahreza menegaskan, pihaknya siap melakukan penertiban. Namun untuk melakukan penertiban toko modern tersebut, terlebih dahulu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Bangunan.

“Ya, nanti kita akan koordinasikan dengan Dinas Bangunan terlebih dahulu,” katanya, Minggu (25/12/2016).

Terkait menjamurnya bangunan Indomaret di Kota Tangerang yang diduga tak mengantongi izin, Kepala Dinas Bangunan Dedi Suhada saat dikonfirmasi, Minggu (25/12/2016) enggan berkomentar.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi sebelumnya meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menginventarisir keberadaan toko modern tersebut. Menurutnya, pembangunan toko retail itu harus dibatasi, karena jika tidak maka akan terjadi persoalan sosial ditengah masyarakat.

“Ya, itu harus diinvetarisir. Harus dibatasi jangan sampai menjamur. Misal di satu kecamatan itu hanya boleh berapa toko saja. Ya, kalau tidak ikut aturan ditertibkan saja,” tegas Suparmi.

Senada dengan Suparmi, Direktur LSM Janur Indonesia, Ade Yunus meminta agar pihak terkait bertindak tegas untuk melakukan penertiban kepada toko modern yang tak mematuhi aturan tersebut. Menurut dia keberadaan toko retail yang sebagian besar menjamur di wilayah Kota Tangerang itu jelas-jelas tak berizin dan bisa menimbukan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. ” Ya, kalau harusnya izin dahulu dilengkapi, jangan asal bangun. Kita lihat toko swalayan itu ada dimana-mana. Tapi anehnya pihak terkait seperti tutup mata. Harusnya pemerintah bisa membatasi dan jika belum mendapatkan izin ya, ditertibkan. Jangan diam saja,” tegas Ade.

Bahkan dalam waktu dekat Ade berencana akan melaporkan toko retail tersebut kepada Pemkot Tangerang agar ditertibkan. Karena menurut Ade hal tersebut sangat merugikan Pemkot Tangerang dan masyarakat sekitar. (Lala)

Leave a Reply

Your email address will not be published.