DPRD Kabupaten Tangerang Sahkan Raperda HIV/AIDS dan Bantuan Hukum

img-20161130-wa0000

FORWAT, Kabupaten Tangerang – Akhirnya dua Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yaitu Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara resmi disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah) dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang pada Senin, (28/11/2016).

Paripurna tersebut dihadiri oleh, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar, Kapolresta Tangerang, Kepala Kejaksaan Kabupaten Tangerang, seluruh Camat se-Kabupaten Tangerang, Ketua MUI Kabupaten Tangerang, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, LSM dan Insan Pers.

Dalam pidatonya A. Zaki Iskandar selaku Bupati Kabupaten Tangerang menyampaikan bahwa pembentukan Perda tersebut tidak semata-mata menjadi salahsatu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, namun dapat diterjemahkan sebagai perwujudan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tangerang dalam menjawab perubahan yang cepat, tantangan pada era otonomi dan globalisasi yang berkembang di lingkungan sosial masyarakat saat ini.

Selain itu lanjut Zaki, pembentukan Perda itui juga merupakan suatu upaya pemerintah daerah dalam meng-optimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang terbebas dari penularan Virus HIV dan AIDS.

“Dengan ditetapkannya 2 Raperda pada hari ini, saya menghimbau kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk segera men-sosialisasikan Perda-Perda tersebut kepada seluruh komponen masyarakat dan kemudian menerapkannya didalam pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi SKPD masing-masing. Sehingga pada akhirnya segala bentuk harapan serta target capaian yang kita inginkan dapat terwujud sesuai dengan harapan kita semua,” tandasnya.

H.M. Supriyadi Ketua Pansus I dan H. Zaenudin Wakil Ketua Pansus I pada jumpa pers kemarin menyampaikan bahwa 2 Raperda yang salah satunya tentang Penanggulangan Penularan Virus HIV dan AIDS itu sangatlah penting, demi tercapainya masyarakat Kabupaten Tangerang yang sehat

Dan terkait Raperda tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat Kabupaten Tangerang pun tidak kalah pentingnya, karena dengan banyaknya kasus kekerasan anak dibawah umur, kasus pertanahan bagi masyarakat yang tidak mampu, tentunya memerlukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk membela kasusnya.

Bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang tersandung kasus hukum akan mendapatkan jasa bantuan dari LBH dengan anggaran sebesar 2,5 juta s/d 5 juta rupiah yang dananya akan ditanggung oleh APBD Kabupaten Tangerang. (Adit/Widya)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.