JANUR : Minta Perda Penyelenggaraan Pariwisata Dikaji Ulang

img-20161114-wa0013

FORWAT, Kota Tangerang РDiketahui sebelumnya bahwa Perda Penyelenggaraan Pariwisata menyeruak kepermukaan setelah disoal oleh LSM Jaringan Nurani Rakyat (Janur),  yang Konsen mengkritisi kebijakan pemerintah Kota Tangerang, hadir dalam acara diskusi yang diselenggarakan Hizbut Tahrir Indonesia, Direktur LSM Janur Ade Yunus kembali menegaskan agar Perda Pariwisata dilakukan kaji ulang.

“Legal Draftingnya harus sesuai dengan kaidah, 1. Kejelasan tujuan, 2. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, 3. Kesesuaian antar jenis dan materi muatan, 4. Dapat dilaksanakan, 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, 6. Kejelasan rumusan dan 7. Keterbukaan. Jadi, perda yang dibuat harus sesuai asas itu,” terang Ade.

Ade juga mencermati bahwa pembahasan Perda telah mengabaikan peraturan perundang yang telah lahir lebih awal yang telah dimiliki Kota Tangerang, seperti Perda nomor 5 tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataan, selain itu juga materi yang ada didalam kandungan Perda Pariwisata telah mengabaikan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2014 yang khususnya standar usaha Karaoke dan SPA.

“Kita ketahui, perda Kota Tangerang tentang Izin Usaha Pariwisata kan pernah ada, kenapa ini diabaikan, dan dilihat dari syarat sertifikasi juga Perda mengabaikan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” terang Ade.

Lalu, asa keterbukaan tak dijalankan, karena lapisan masyarakat tak mengetahui saat perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan perda itu. “Dalam pembahasan, Public Hearing atau uji publik itu wajib, karena bagian dari asas penyusunan Perda,” tegas pria dengan sapaan akrab Kang Ade.

Lebih dalam Kang Ade menjelaskan, Perda itu telah bertentangan dengan motto Kota Tangerang, juga bertentang dengan Perda nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Miras dan Perda nomor 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran Kota Tangerang.

“Ini akan menjadi ladang bagi para oknum yang melakukan praktik Usaha prostitusi dan menyebarkan usaha dagangan miras, kita lihat muatannya materi yang terkandung didalam Perda itu, tak mempunyai pengaturan mengenai batas jarak secara spesifik antara lokasi tempat hiburan karaoke dengan tempat ibadah ataupun tempat pendidikan. Bisa jadi nanti bersebelahan itu karaoke dengan tempat ibadah,” ucap pria berkacamata itu.

Maka pihaknya meminta kepada pemerintah untuk dapat mengkaji ulang Perda Pariwisata atau menunda peregisteran Perda itu ke Mendagri. Agar tak menjadi polemik baru di wilayah Kota Tangerang, apabila Perda tersebut telah teregister.

“Kami minta untuk kaji ulang Perda itu dan menunda peregisterannya. Agar tak menjadi permasalahan kedepannya. Lalu, harus dipisahkan Perda Pariwisata dengan tempat hiburan, seperti karaoke, tempat panti pijat dan SPA. Agar tempat hiburan tersebut dapat diatur lebih spesifik dan memperketat standart pemberlakuan ijinnya dengan sesuai peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” pungkasnya. (Lala)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.