Dinilai Tak Memberi Manfaat Untuk Masyarakat, HTI Tolak Perda Pariwisata Kota Tangerang

img-20161114-wa0009

FORWAT, Kota Tangerang – Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Tangerang menggelar Halqah Islam dan Peradaban dalam bentuk Focus Group Diskusi yang menggambil tema “Peraturan Daerah (Perda) Pariwisata, Untuk Siapa?. Acara tersebut digelar di Hotel Lemo Jalan Raya Legok, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Minggu (13/11/2106).

HTI Kota Tangerang menilai bahwa Perda Pariwisata yang telah disahkan itu, diduga untuk mengakomodir kepentingan oknum ataupun para pengusaha asing. Bahwa sebelumnya Perda Pariwisata telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang pada rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD Kota Tangerang, Jumat (16/9/2016) lalu.

“Perda Pariwisata yang disahkan. Terlihat seperti banyaknya kepentingan. Maka, kami menolak dan mengecam Perda itu, agar tak dilanjutkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam mengatensi Perda Pariwisata yang telah disahkan dewan,” tegas Abu Miqdad, ketua DPD II HTI Kota Tangerang kepada awak media setelah selesai acara tersebut.

Selain itu, Perda yang telah disahkan tersebut, tak memiliki sisi positif terhadap masyarakat. Dikatakan Miqdad, pihaknya telah mempelajari Perda Pariwisata, dari tiap poin dan pasalnya tak memiliki keuntungan bagi masyarakat Kota Tangerang saat Perda itu telah disahkan.

“Seolah-olah Perda itu bukan untuk masyarakat Kota Tangerang. Melainkan untuk para pengusaha dan kepentingan oknum. Ini membuat para tokoh masyarakat dan ulama yang berada di wilayah Kota Tangerang bergerak, ketika melihat Perda itu disahkan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Perda Pariwisata Solihin yang juga ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang mengatakan, pihaknya sempat menanyakan kepada dinas terkait tentang naskah akademik Perda tersebut. Lalu, pada pembahasan Perda itu, pihaknya tak fokus dalam membahas Perda tersebut. Lantaran, terlalu banyaknya jadwal kunjungan kerja (kunker) dewan.

“Naskah akademik itu dibuat tahun 2012 atau 4 tahun lalu. Ditambah, kami terlalu banyak kunjungan kerja yang membuat kelelahan dalam pembahasan Perda Pariwisata,” jelas pria dengan sapaan akrab Leeking.

Diucapkannya lebih lanjut, bahwa Perda itu benar difokuskan kepada usaha karaoke. Walau begitu, perda yang telah disahkan untuk meningkatkan pariwisata Kota Tangerang agar usaha masyarakat Kota Tangerang yang sudah ada, seperti dodol dan laksa itu dapat meningkat penjualannya.

“Ekonomi kreatif masyarakat yang saat ini sudah ada. Ketika yang membeli hanya orang-orang kita saja. Maka, Perda itu ada untuk meningkatkan penjualan mereka juga,” imbuhnya.

Ditanyakan Perda tersebut mencontek kepada Kota tangerang Selatan. Solihin menegaskan, Perda tersebut ialah usulan dari eksekutif atau dinas terkait. Selain itu, dalam pengawasannya setelah Perda disahkan, bukan hanya dari pemerintah, melainkan masyarakat Kota Tangerang.

“Itu usulan dari eksekutif (Dinas Pemuda, Olahraga dan Ekonomi Kreatif). Pengawasan efektif adalah seluruh masyarakat. Karena pemerintah pasti akan ada lengah, itu pasti,” tandasnya.

Acara tersebut dihadiri dari berbagai unsur seperti Ade Yunus Albarjanzi, Direktur Eksekutif Janur dan unsur mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Kota Tangerang. Sementara itu, Mahasiswa dari kampus Nusa Mandiri mengecam akan Demo ketika Peraturan Daerah (Perda) Pariwisata diatensikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Perda Pariwisata hanya berpotensi pada kemudorotan saja, jauh dari manfaat, oleh karena itu kami akan tolak dan segera akan buat Aksi penolakan” ujar Muhammad Kholiq salah satu mahasiswa yang hadir.

Dirinya akan mengajak mahasiswa dari kampus lain untuk dapat mengawal perda tersebut, agar tak diregistrasi atau diundangkan oleh Mendagri.

Selain itu, Perda Pariwisata terlihat banyak kepentingan para pengusaha asing dan dapat menyebarkannya barang haram seperti Narkoba dan minuman keras di wilayah Kota Tangerang. Maka perda itu tak perlu disahkan. “Ini menguntungkan kepada pengusaha asing, aseng dan asong. Juga, ketika perda ini disahkan. Pasti menyebarnya narkoba di wilayah Kota Tangerang,” tandas Kholik. ( lala )