Diduga Ada Rekening Titipan di BJB Buat Penampung & Pencairan Kas Daerah Tangsel

Direktur Tangerang Raya Instittute (Trains), Yudistira Prasasta

Direktur Tangerang Raya Instittute (Trains), Yudistira Prasasta

FORWAT, Tangerang Selatan – Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten, sedianya telah menyampaikan seluruh hasil kegiatan pemeriksaan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2015 lalu.

Salahsatu temuannya diinformasikan adalah mengenai adanya rekening titipan di BJB untuk menampung dana yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemkot Tangsel.

Direktur Tangerang Raya Instittute (Trains), Yudistira Prasasta mengungkapkan, bahwa berdasarkan LHP BPK itu, diketahui terdapat rekening titipan di BJB dengan Nomor 0182823728360 atas nama Titipan Nasabah Bendahara Gaji.

“Sedangkan, dari hasil wawancara pihak BPK dengan Kasi Kasda, diketahui bahwa rekening tersebut bukan bagian dari rekening kas daerah dan tidak diketahui oleh DPPKAD. Rekening tersebut dibentuk oleh BJB dengan tujuan untuk menampung pengeluaran gaji seluruh SKPD dan honorarium Tenaga Kerja Sukarela (TKS) pada beberapa SKPD yang telah dikeluarkan dari kas daerah sebelum ditransfer ke masing-masing rekening tujuan,” terang Yudis Yudis, Rabu, (2/11/2016).

Dia juga menjelaskan, bahwa dari pemeriksaan lebih lanjut juga diketahui terdapat pengeluaran honorarium TKS pada Dinas Pendidikan yang sudah diakui sebagai belanja tetapi masih ditampung pada rekening titipan karena TKS yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi. Dalam rekening titipan, transaksi tersebut diuraikan dengan istilah “pending”, dana akan ditahan dulu.

“Dan kami dari Trains melihat kasus tersebut mengindikasikan pengelolaan serta tanggungjawab perusahaan dalam hal ini adalah pihak BJB terhadap konsumen, yakni Pemda Tangsel sangat tidak profesional,” ketus dia.

Dengan dibuktikannya temuan rekening titipan oleh BPK yang diduga dibuat pihak BJB tanpa sepengetahuan DPKAD Kota Tangsel, dimana rekening titipan itu dibuat untuk menampung seluruh gaji SKPD dan honor TKS, adalah ternyata tidak sah.

“Ini merupakan pelanggaran atas ketidakprofesionalan bank daerah mengelola uang daerah yan mana uang tersebut adalah uang rakyat. Maka harus ada sanksi tegas terkait ini dan sebaiknya pengelolaan uang daerah bisa dikelola bank daerah lain seperti bank banten atau bank nasional lainnya,” pungkasnya.

Sayangnya, hingga informasi ini dilansir, belum ada keterangan resmi dari pihak BJB, terkait dengan persoalan tersebut. (Riis)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.