Menagih Janji Nawacita Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

1539463image780x390

FORWAT, Jakarta – Dalam rangka memperingati dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, Pusat Study Kajian Publik (PSKP) UIN Jakarta menggelar diskusi publik yang mengangkat tema, evaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi-JK berupa menagih janji Nawacita. Acara diskusi publik terbatas para akademisi dan mahasiswa UIN Jakarta tersebut mengambil tempat diruang auditorium utama Harun Nasution UIN Jakrta,Kamis (18/10/2016).

Acara diskusi publik tersebut dibuka oleh Rektor UIN Jakarta Profesor Dr. Dede Rosyada, MA serta mengundang beberapa narasumber seperti, Drs. H. Sidarto Danusubroto, SH anggota dewan pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Ali Muhanif pengamat politik UIN Jakarta serta Prof. Dr. Arskal Salim GP. MAG. PMD,

Sidarto Danusubroto dalam paparannya mengklaim bahwa kepercayaan politik dan masyarakat meningkat dibawah pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya partai-partai politik yang bergabung dalam pemerintahan Jokowi-JK.

“Bergabung para kekuatan politik partai-partai dalam pemerintahan Jokowi-JK merupakan bukti kepiawaian Presiden Jokowi dalam memenangkan pertarungan dengan lawan politiknya Prabowo Subianto, yang dulunya kalah di parlemen DPR/MPR RI tetapi sekarang menjadi mayoritas,” tandasnya.

Hal lain dalam keberhasilan pemerintahan Jokowia dalah dengan program good goverment penegakkan hukum berupa operasi tangkap tangan (OTT) pungli disemua lini pemerintahan, imbuhnya.

Sementara Profesor Dr. Arskal Salim, dalam presentasinya menyoroti hiruk pikuknya proses pilgub di DKI Jakarta. Menurutnya sebagaian masyarakat kurang menghargai esensi dari berdemokrasi yaitu menghargai perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda.

“Kasus pernyataan gubernur DKI ahok soal Al Maidah 51 seharusnya tidak menjadi konsumsi politik lawan-lawan politiknya untuk menggagalkan ahok maju kembali sebagai calon gubernur DKI Jakarta,” imbuhnya.

Saat tanya jawab dengan para narasumber, Bambang Tejo ketua Forwat (Forum Wartawan Tangerang) korwil Tangsel,mempertanyakan konsistensi penegakkan hukum dibawah pemerintahan Presiden Jokowi-JK.

“Menurut undang-undang dasar 1945, setiap warga negara memiliki kesamaan didepan hukum.Banyak pejabat gubernur, bupati dan walikota di Indonesia yang telah ditangkap oleh KPK karena berbagai macam persoalan hukum yang menjeratnya.Tapi untuk kasus gubernur DKI ahok (kasus sumber waras,reklamasi pantai Jakarta dan penistaan agama-red),mengapa hukum sulit sekali diterapkan,” tandasnya. (btl)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.