Diduga Marak Jual Beli Buku Paket, Dewan Tangsel Akan Tinjau Ulang Perwal

ok

FORWAT, Tangerang Selatan – Terkait adanya dugaan jual beli buku oleh oknum komite di Sekolah Dasar Negeri di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel angkat bicara. DPRD rencananya akan meninjau kembali Peraturan Walikota (Perwal) nomor 36 tahun 2009, tentang Sumbangan Masyarakat dan Komite Sekolah yang di nilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) no 17 tahun 2010 tentang Komite Sekolah.

Ketua DPRD Tangsel, H. M Ramli kepada wartawan, Kamis (13/10/2016) mengatakan pihaknya akan meninjau ulang Perwal Kota Tangsel nomor 36 tahun 2009 tentang Sumbangan Masyarakat dan Komite Sekolah, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). “Dewan secepatnya akan meninjau Perwal tersebut. Karena, banyaknya para Kepala Sekolah yang berlindung di balik Komite Sekolah dan paguyuban wali murid,” ujarnya.

Maraknya penjualan buku di sejumlah sekolah jelas Ramli, karena ada beberapa hal, yaitu diantaranya akibat lambatnya pengadaan dan pengiriman buku paket gratis dari pemerintah ke sekolah. Padahal seharusnya buku paket itu sudah harus diterima pihak sekolah.

Buku paket gratis itu sebelumnya sudah didanai dari Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) Kota Tangsel. Namun Ramli tidak menyebutkan berapa jumlah anggaran untuk buku paket tersebut.

Pria yang kerap disapa Abi itu menambahkan, keterlambatan pendistribusi buku paket khususnya untuk Sekolah Dasar (SD) di Tangsel disebabkan karena waktunya tidak bersamaan dengan APBD dan tahun ajaran baru.

Sebelumnya diketahui komite dan paguyuban wali murid sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangsel diduga memperjual belikan buku paket. Komite dan paguyuban secara inisiatif membeli buku paket dari luar sekolah sebagai refrensi Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di sekolah sebesar Rp.337 ribu. Namun dugaan jual beli buku paket itu dibantah oleh perwakilan komite, paguyuban dan pihak sekolah. Ketua Komite SDN 03 Pondok Kacang Barat Muhidin, menegaskan kalau pihaknya tidak memperjualbelikan buku paket ke wali murid.

Pihaknya hanya dititipkan untuk membeli buku paket dan atas kesepakatan paguyuban wali murid. Inisiatif itu diambil karena semata-mata untuk kebutuhan kegiatan belajar mengajar (KBM). Pasalnya hingga saat ini, siswa yang ada di sekolah itu belum memiliki buku paket. Terlebih buku paket gratis dari pemerintah.

“Ini adalah hasil kesepakatan dari komite, paguyuban dan para orang tua wali murid dengan cara titip beli┬ádan juga tidak dipaksakan harus membeli. Kami tidak menjual buku.” jelasnya, Senin (10/10/2016) siang kepada wartawan. (Lala)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.