Susun RPJMD Pemprov Banten Gandeng KPK

img-20161012-wa0016

FORWAT, Banten – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Kabupaten serta kota yang ada di wilayah Banten, terus berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Terbukti dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Pemprov Banten turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut dilaksanakan saat rapat koordinasi penyusunan rancangan teknokratis RPJMD Pemprov Banten 2017-2022, di Pendopo Gubernur Banten, Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa (11/10/2016)

Sekda Banten, Ranta Soeharta dalam sambutannya mengatakan pendekatan teknoratik ini menggunakan metode telaah wilayah agar semua program terintegrasi. Khusus mengenai upaya pemberantasan korupsi terintegrasi. Sekda mengingatkan pada 12 April 2016, telah dilaksanakan pertemuan pencegahan korupsi terintegrasi yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Banten.

Pada acara tersebut disepakati 10 komitmen yang ditandatangani oleh Gubernur, Pimpinan DPRD Banten, kepala daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejati, Kapolda dan pimpinan KPK, yang tertuang melalui keputusan gubernur beserta rencana aksi pencegahan korupsi ditingkat kabupaten dan kota. “Upaya-upaya tersebut tak lain, guna mendukung tata kelola pemerintahan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,” tegasnya.

Dilanjutkan dengan Gubernur Banten, Rano Karno. Ia menyampaikan, hasil Rakor pada hari ini, akan menjadi acuan bagi kepala daerah terpilih. Rano menyebutkan, kabupaten dan kota di Banten diharapkan agar dapat menyusun rencana teknokratik sesuai dengan dokumen visi misi kepala daerah terpilih. ”Supaya terintegrasi, perencanaan dilakukan mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten dan kota,” tuturnya.

Sementara itu, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan dalam sambutannya menuturkan, Banten merupakan salah satu provinsi yang menjadi perhatian dan dilakukan pendampingan dari KPK. “Kalau perencanaan sesuai koridor aturan, semoga segala pelaksanaan kegiatan ke depan, akan lancar serta dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna untuk pemberantasan korupsi di Provinsi Banten,” katanya.

Apapun yang dilakukan kepala daerah, kata Basaria, bagaimana mensejahterakan rakyat di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, diperlukan transparansi supaya rakyat mengetahui jumlah dana yang dikelola kepala daerah dan dimanfaatkan untuk apa saja. Sebab, uang yang dimanfaatkan kepala daerah uang rakyat, bukan dari kantong pribadi. (Riis/lala)

Leave a Reply

Your email address will not be published.