Arief: Transparansi dan Sistem Keterbukaan Informasi Publik Upaya Pencegahan Korupsi

(net)

Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah (net)

FORWAT, Kota Tangerang – Salah satu komitmen dan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang guna mendukung pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, diantaranya melalui keikutsertaan dalam penandatanganan kerjasama saat Rakor dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi di Tingkat Provinsi Banten yang digelar oleh KPK pada 12 April 2016 lalu.

Demikian dikatakan Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, saat rapat koordinasi penyusunan rancangan teknokratis RPJMD Pemprov Banten 2017-2022, di Pendopo Gubernur Banten, Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa (11/10/2016).

Arief menuturkan, saat ini Kota Tangerang terus mengembangkan inovasi dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi. Sebut saja pembayaran pajak dan perijinan secara online dan penggunaan beberapa media sosial seperti facebook, twitter dan youtube yang menampilkan berbagai kegiatan Pemkot Tangerang.

Masyarakat juga dapat menyampaikan berbagai sarannya melalui Layanan Aspirasi Kontak Saran, informasi seputar harga-harga di pasar tradisional, informasi lowongan pekerjaan via online ataupun mendapatkan pelayanan administrasi motor keliling, ambulan gratis. Hal ini diharapkan dapat semakin mendorong transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mendukung setiap program yang dicanangkan Pemkot Tangerang.

“Tentunya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Di mana Pemkot telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali secara berturut-turut. Dengan memanfaatkan berbagai aplikasi seperti melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Informasi Evalusi dan Pelaporan serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik,” paparnya.

Selain itu, Arief juga menyampaikan sembilan poin terkait isu strategis pembangunan di Kota Tangerang yaitu peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengurangan genangan dan titik banjir, pengembangan transportasi massal, penataan ruang kota yang berkelanjutan dan penyediaan ruang publik, pemberdayaan masyarakat miskin, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan kualitas dan daya saing ekonomi lokal, peningkatan pelayanan publik dan profesionalisme aparatur pemerintah. (Riis)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.