Gara-Gara Tanda Tangan Tidak Sah, 388 Siswa SMKN 4 Kota Tangerang Belum Terima Ijazah

Ilustrasi (net)

Ilustrasi (net)

FORWAT, Kota Tangerang – Meski ujian akhir sekolah dan pengumuman kelulusan sekolah sudah tiga bulan berlalu, ratusan siswa di SMK Negeri 4 Kota Tangerang belum juga mendapat ijazah. Surat tamat belajar itu belum dibagikan kepada 388 siswa yan lulus tahun ini, meski ijazah sudah didistribusikan ke sekolah. Informasi yang dihimpun, tertahannya ijazah ratusan siswa lantaran tidak adanya tanda tangan dari kepala sekolah. Tanda tangan kepala sekolah dianggap tidak sah karena kepala sekolahnya saat itu hanyalah sebagai pelaksana tugas harian (plt).

Kepala SMK Negeri 4 Kota Tangerang kusdiantoro mengakui, ijazah 388 murid yang lulus tahun ini masih ditahan pihak sekolah. Dirinya sendiri tidak berani menandatangani ijazah tersebut sebab saat itu jabatan kepala sekolah diemban oleh Abdurrahman sebagai pelaksana tugas harian (plt). Abdurrahman sendiri saat itu merangkap jabatan sebagai Sekretaris dinas pendidikan sebelum jabatannya dicopot Walikota Tangerang. “Saya kan baru kemarin dilantik, Senin (22/8/2016). Untuk itu kami masih menunggu arahan dari dinas ,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini sebagai pengganti ijazah bagi siswa yang hendak bekerja atau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, pihaknya hanya memberikan secarik surat keterangan lulus. Sementara itu, Kepala Dinas pendidikan Kota Tangerang Abduh Surahman mengatakan, tertahannya ijazah ratusan siswa lulusan SMK Negeri 4 Kota Tangerang karena adanya kekosongan kepala sekolah saat itu.

Menurutnya, sebagai pelaksana tugas harian Kepala SMK Negeri 4 Kota Tangerang, mantan sekretaris dinas pendidikan Kota Tangerang Abdurrahman tidak diperbolehkan menandatangani ijazah siswa. “Ada aturan bahwa yang boleh menandatangani ijazah adalah pejabatan fungsional, sedangkan pak Abdurrahman merupakan pejabat struktural,” ujarnya. Menurutnya, pihaknya tidak bisa gegabah dalam melakukan penandatanganan ijazah para siswa, sebab hal itu berkaitan dengan legal atau ilegalnya tanda tangan kepala sekolah bagi ijazah para siswa.

Saat ini, pihaknya tengah berupaya mengkonsultasikan masalah ini dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. “Kami sedang mempelajari dari sisi hukumnya, apakah yang boleh menandatangani (ijazah-red) pak Abdurrahman (plt terdahulu-red) atau kepala sekolah yang baru. Untuk itu kita meminta fatwa dari dirjen kementrian pendidikan dan kebudayaan,” ujarnya. Menurutnya, permasalah tertahannya ijazah hanya persoalan kecil terkait sah atau tidaknya tanda tangan kepala sekolah.

“Tidak terlalu menjadi persoalan, kalau sudah ditandanganai ijazah itu beres. Tapi kita tetap butuh kepastian. Jangan sampai ditandangani (sepihak-red) dan tidak berlaku jadi ilegal ijazah itu,” ujarnya. Ketika disinggung, apakah tertahannya ijazah berkaitan juga dengan inisiatif sekolah karena banyak siswa yang belum melunasi pembayaran, Abduh belum mengetahuinya. “Oh kalo itu saya belum tahu, yang saya tahu pada sisi penandatanganan saja,” ujarnya. (Forwat/lala)

Leave a Reply

Your email address will not be published.