Diduga Ada Makelar Proyek, Kontraktor Gak Punya Modal Menang Lelang

IMG-20160829-WA0000
FORWAT, Kota Tangerang – Mangkraknya pekerjaan proyek drainase yang ada di sejumlah wilayah di Kota Tangerang mendapatkan tanggapan dari Pemerhati Pembangunan Kota, Ade Yunus Albarzanji. Tidak terkecuali pekerjaan proyek drainase di Jalan HR Rasuna Said, Kecamatan Pinang.

Ade menduga, proses lelang yang ada di lingkungan Pemkot Tangerang penuh dengan rekayasa tanpa melakukan verifikasi secara akurat. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa pihak kontraktor (CV. Natakarya Mitra Utama.red) mengakui tak memiliki modal untuk melanjutkan pekerjaannya dan hanya mengandalkan uang muka sebesar 20%. Akibatnya beberapa proyek yang dimenangkan CV. Natakarya Mitra Utama senilai miliaran rupiah itu harus mangkrak dan tak jelas kapan diselesaikan. Tak hanya di Kecamatan Pinang, proyek serupa juga terdapat di Jalan Gebang Raya, Kecamatan Karawaci.

Ade yang juga aktivis LSM Jaringan Nurani Rakyat (Janur) ini menyebutkan bahwa aturan dalam proses E-procurement sudah jelas, jika mengacu pada dokumen kode lelang disebutkan bahwa syarat kualifikasi adalah  memiliki kemampuan menyediakan fasilitas & peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

Indikasi adanya makelar proyek di lingkungan Pemkot Tangerang, terang Ade, makin terlihat jelas. Fakta ini menguatkan dugaan masih banyak kontraktor hitam (makelar proyek) di lingkungan Pemkot Tangerang. Bahkan diduga melakukan kolusi dengan pejabat Pemkot Tangerang.

Dikatakan Ade, jika menilik sanksi bagi para rekanan pemerintah, maka denda bagi rekanan yang terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, telah di atur dalam pasal 120 pelaturan Presiden No.70. tahun 2012 pasal 120 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah. Dan dendanya yakni 1/1.000 dari nilai kontrak untuk setiap hari. “Keterlambatan selain itu penyedia barang atau jasa yang tidak dapat menyelesaikan tidak dapat sesuai dengan kontrak juga bisa di beri sanksi administratif. Kemudian pencabutan dalam daftar gugatan secara perdata dan pelaporan pidana kepada pihak berwenang,” papar Ade.

Sementara Direktur CV. Natakarya Mitra Utama, Herry Sugiono, Jumat (26/8/2016) memenuhi panggilan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikarang) Kota Tangerang. Pada pertemuan itu Herry mengakui kalau penyebab mandeknya pekerjaan proyek drainase itu lantaran dirinya tidak memiliki modal. Namun Herry berjanji akan melanjutkan pekerjaan sebelum kontrak berakhir (14 September) mendatang.

Bahwa setelah dilakukan pengukuran progres pembangunan fisik di lapangan dan melakukan rapat pembuktian (show cause meeting) secara bersama-sama antara Penyedia Jasa, PPK, PPTK, PELTEK, Pengawas dan Konsultan Pengawas maka secara bersama-sama pula menyatakan progress fisik di lapangan baru mencapai 50,06 persen yang seharusnya 93,026 persen. Sehingga terjadi deviasi 42,216 persen. Dengan demikian dinyatakan progress fisik dalam keadaan kritis.

Apabila dikemudian hari dalam hal ini CV. Natakarya Mitra Utama. sebagai penyedia jasa tidak dapat memenuhi ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan surat perjanjian kontrak, maka perusahaan tersebut bersedia dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist.red). (forwat/Lala)

Leave a Reply

Your email address will not be published.