Proyek Drainase di Pinang Asal-Asalan, Dewan Minta Dinas Cikarang Bertanggungjawab

WhatsApp Image 2016-08-25 at 13.35.06

WhatsApp Image 2016-08-25 at 13.18.55

FORWAT, Kota Tangerang – DPRD Kota Tangerang meminta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikarang) bertanggungjawab atas mangkraknya proyek pembangunan yang ada di sejumlah wilayah di Kota Tangerang.

Seperti halnya proyek pembangunan drainase yang berada di jalan HR. Rasuna Said, Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD, Kota Tangerang, Appanudin, Dinas Cikarang harus bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Tangerang. Terlebih jika pekerjaan proyek itu bermasalah. Selain itu pihaknyat juga akan mengintruksikan untuk memberi sanksi tegas kepada kontraktor.

” Saya akan intruksikan Dinas Cipta Karya untuk blacklist kontraktor itu. Bahkan, tidak hanya kepada kontraktor yang mengerjakan proyek drainase di wilayah Kecamatan Pinang, namun secara keseluruhan,” ujarnya, Rabu (25/8/2016).

Dikatakan Appanudin jika didalam pelaksanaan pekerjaan fisik itu menemui kendala seharusnya dinas terkait harus lebih pro aktif dalam pengawasan. Pasalnya setiap pekerjaan memiliki kelompok kerja (Pokja)” Tim itu bertugas untuk melakukan survey lokasi pekerjaan, memantau dan mempresentasikan sejauh mana proyek itu dikerjakan. Ya, seharusnya dinas lebih tau,” ujarnya.

Selanjutnya kata Appanudin, pihaknya akan segera menegur Pemkot Tangerang dalam hal ini Dinas Cikarang agar lebih selektif dalam memilih kontraktor dan terus memantau saat pekerjaan berlangsung.

” Kita minta masing-masing bidang harus berkompeten. Dalam pekerjaan kan ada progress pencairan, nah sebelum progress itu harus dilakukan pemantauan pekerjaan. Apakah pekerjaan itu sudah selesai atau belum. Alasan kenapa mangkrak. Jangan-jangan pekerjaan belum selesai tapi kontraktor itu sudah dibayar, itu salah,” paparnya.

Sementara ketika disinggung terkait tidak dipasangnya papan proyek, Appanudin menjawab kalau hal itu telah menyalahi aturan. Pasalnya setiap pembangunan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pihak kontraktor wajib memasang papan proyek sehingga pekerjaan itu dapat diketahui masyarakat secara umum.

” Ya, kalau tidak ada papan proyeknya itu salah. Semua proyek itu harus dilengkapi dengan plang pekerjaan. Itu sudah menjadi aturan teknis. Disitu kan ada kalender pekerjaan dan anggarannya,” imbuh Appanudin.

Diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan drainase yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Kecamatan Pinang, banyak dikeluhkan penguna jalan dan warga sekitar. Selain lambat, pekerjaan saluran air di wilayah itu juga terbilang asal-asalan. Menurut keterangan warga sekitar Suhandi (30), pekerjaan proyek drainase di wilayah Kecamatan Pinang itu di mulai sejak Juni lalu. Namun hingga saat ini proyek itu tak kunjung diselesaikan oleh pihak kontraktor.

Akibatnya kata Suhadi, saat hujan turun saluran air yang dibuat asal-asalan itu tidak berfungsi dengan baik alias tersendat. Sehingga air meluap menggenangi jalan. Bahkan beberapa waktu lalu, sebuah mobil sempat terperosok masuk kesaluran air yang dibangun dari uang rakyat itu ” drainasenya cuma digali. Terus ditinggal. sampai sekarang belum di kerjain lagi. Saluran air jadi tidak berfungsi, bikin susah warga saja. Apalagi sekarang kan sudah musim hujan. Boro-boro orang dinas plang proyeknya aja kita tidak tahu,” ujarnya.

Sementara hingga berita ini dirilis, penanggung jawab proyek maupun dinas terkait belum bisa di konfirmasi. (Angga/Lala).

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.