Diduga Ada Uang Rp 45 M Untuk Koordinasi Pendirian BTS

WhatsApp Image 2016-08-10 at 12.41.49

FORWAT, Kota Tangerang – Terkait maraknya pembangunan Menara Telekominikasi atau BTS yang tidak mengantongi Perizinan, Diduga merupakan ulah permainan sejumlah oknum lurah, camat, Dinas kominfo, BPMPTSP, dan Satpol PP yang melakukan penyalahgunaaan wewenang dengan mengambil keuntungan dari pembangunan BTS, hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Jaringan Nurani Rakyat (Janur Indonesia) Ade Yunus.

Menurut Ade pihaknya sudah melakukan advokasi mengawal regulasi BTS, Melakukan investigasi, memverifikasi data serta memintai keterangan sejumlah pihak selama Hampir dua tahun, hasilnya bahwa dalam pembangunan BTS Illegal menduga adanya aliran dana “koordinasi” Yang mengalir ke kantong para oknum ” jadi kalau dari kantor kontraktor itu anggaran yang dikeluarkan untuk undertable berkisar 90-100 Juta itu untuk 1 titik tower, rincian aliran dananya nanti kita akan sampaikan Dalam laporan, silahkan teman-teman hitung sendiri jika di Kota ini berdiri 450 BTS berarti dana Kordinasi mencapai 45 Milyar “. Tutur Ade.

Ade akui bahwa pihaknya sudah berupaya mengingatkan Pemerintah Kota Tangerang Dalam bentuk Surat, kajian, audiensi, termasuk otokritic di media, namun pihaknya merasa Heran Pemerintah Kota Tangerang tidak tanggap dan serius menyoroti persoalan BTS Illegal ini, bahkan terkesan adanya “pembiaran” praktek gratifikasi yang dilakukan sejumlah oknum. “sudah hampir dua tahun kita ingatkan, tapi Perilaku gratifikasi para oknun pejabat semakin menggurita, Dalam waktu dekat ini kita akan segera Laporkan ke aparat penegak hukum”

Diberitakan di sejumlah media bahwa Disaat Pemkot Tangerang sibuk “mengubah-ubah” regulasi penataan dan pengendalian menara telekomunikasi, tiba-tiba berdiri menara telekomunikasi di depan kantor Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang yang diduga milik PT Graha Central Indo (GCI).

Ade Yunus dari LSM Janur mengatakan kepada IM, bahwa BTS tersebut telah melakukan pelanggaran administratif sesuai Perwal No. 19 tahun 2015, tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, sebagaimana telah diubah dengan Perwal No. 42 tahun 2015 yang kemudian diubah kembali melalui perubahan kedua Perwal No. 27 tahun 2016,”bongkar segera karena ini merupakan penghinaan bagi Pemerintah Kota Tangerang, aturan yang telah dibuat dilangar dan dikangkangi dengan mudahnya oleh pelaku usaha BTS,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Julias Kabid Data dan Advokasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang baru-baru ini mengatakan kepada wartawan, mengenai pembangunan BTS yang terletak di depan Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, belum ada permohonan pengajuan izin yang masuk ke kantor BPMPTSP,”setahu saya sampai dengan saat ini belum ada pengajuan izin untuk pendirian BTS tersebut, jadi bisa dikatakan BTS tersebut adalah ilegal,” ucapnya.

Masih kata Julias, ketika ditanya mengenai BPMPTSP melakukan tindakan berupa surat perintah pembongkaran melalui Satpol PP, Julias menjawab bahwa hal tersebut adalah bukan wewenangnya atau tupoksinya,”itu adalah wewenang bagian pengawasan Dinas Bangunan,” jelasnya.

Sementara Gempita Kabid Pengawasan Dinas Bangunan Kota Tangerang mengatakan ketika dikonfirmasi mengenai BTS tersebut, bahwa untuk surat permintaan agar BTS tersebut dibongkar oleh Satpol PP adalah bukan tugas dari Dinas Bangunan.

Menurut Gempita sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2012, bahwa Dinas Bangunan hanya melakukan pengawasan untuk bangunan fisik yang digunakan untuk kegiatan manusia seperti bangunan untuk kegiatan sosial, keagamaan dan swasta,”sedangkan untuk BTS adalah bukan wewenang kami, coba tanyakan ke Infokom,” katanya.

Ditempat lainnya Syamsul Bahri Sekertaris Dinas Infokom Kota Tangerang mengatakan, pihaknya belum mengeluarkan surat rekomendasi tentang pembangunan BTS tersebut, surat pengajuan dan laporan mengenai pembangunan BTS di Kelurahan Sukasari tersebut tidak ada,”Saya pastikan BTS tersebut ilegal,” ujarnya yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Camat Periuk ini.

Mengenai surat perintah agar dibongkar, Syamsul menyarankan agar camat Tangerang membuat surat ke Satpol PP, sehingga Satpol PP atas permintaan camat Tangerang dapat melakukan eksekusi pembongkaran BTS ilegal tersebut. (Forwat/lala)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.