Apeksi Tolak Pelimpahan SLTA ke Provinsi

PENYERAHAN PATAKA APEKSI: Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Dr Vicky Lumentut menyerahkan patakan kepada Ketua APEKSI 2016 - 2020 kepada Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany pada malam puncak APEKSI di Kota Jambi. HUMAS PEMKOT TANGSEL

FORWATNEWS, TANGERANG SELATAN – Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota (Apeksi) masa bakti 2016-2020, pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 di Kota Jambi, pada Rabu (27/7) dan Kamis (28/7) lalu, berjanji bersama dewan pengurus akan menjalankan tugas dan bersinergi antara pemerintah kota dalam wadah Apeksi tersebut.

“Sesuai dengan amanat yang telah diberikan kepada anggota Apeksi ini, tentunya kita semua harus bersinergi untuk kemajuan kota agar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain terpilihnya Airin menjadi Ketua Umum Apeksi, dalam forum diskusi yang dihadiri seluruh walikota se-Indonesia, menghasilan 9 poin rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Jokowi. Airin mengatakan 9 poin penting itu diantaranya, merevisi UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat diminta untuk tidak menghambat pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Pemerintah Kota. Pemerintah pusat dalam membuat regulasi yang berhubungan dengan daerah untuk melibatkan Apeksi sebagai organisasi yang menaungi pemerintah kota se-Indonesia.

Pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ke pemerintah provinsi juga menjadi bahasan. “Semua anggota Apeksi sepakat, akan lebih baik jika SMA dan SMK tetap dikelola pemerintah kota atau kabupaten. Saat ini keputusan itu sedang dalam proses yudicial review. Sekarang tinggal menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya.

Poin penting lainnya, kata Airin, Apeksi minta kepada Presiden Jokowi untuk segera merealisasikan janjinya pada saat rakernas di Ambon yang berjanji akan memberi bantuan Rp100 M kepada Kabupaten/Kota. “Kita juga berharap adanya satu undang-undang kota, itu juga bisa bentuk perhatian kepada para walikota,” ungkapnya.

Selain itu ia juga juga mengharapkan, komunikasi pemerintah Kota bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga bisa berjalan dengan baik. “Hanya tinggal kualitas auditornya yang harus diperbaiki. Jangan kita berkonsultasi antara auditor satu dengan yang lainnya berbeda jawabannya, ”BPK kemarin menyatakan ada SOP (standar operasional prosedur),” paparnya.(raf)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.