Perppu Kebiri Segera Jadi UU

kebiri

Akhirnya Perppu Perlindungan Anak atau dikenal sebagai Perppu Kebiri untuk menjadi UU diputuskan Komisi VIII DPR RI. Mayoritas fraksi di Komisi VIII menyetujuinya, hanya tiga fraksi yang memberikan pandangan berbeda yaitu PKS, Gerindra, Partai Demokrat. Mereka memilih untuk tidak menyatakan sikap dalam rapat ini. Sebaliknya, sebanyak 7 fraksi di Komisi VIII DPR menyetujui Perppu Perlindungan Anak atau dikenal sebagai Perppu Kebiri untuk disetujui menjadi UU, yakni PDIP, Golkar, PKB, PAN, PPP, Nasdem dan Hanura.

“Secara konstitusional, kita dapat menyetujui Perppu ini untuk kita ajukan ke pembahasan tingkat kedua menjadi UU. Proses selanjutnya sesuai mekanisme tatib DPR,” kata Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher yang memimpin rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2016).

Ali tidak mempermasalahkan 3 fraksi yang belum bersikap saat rapat Komisi VIII. Pada akhirnya ketika persetujuan akan diambil di rapat paripurna, semua fraksi harus menyatakan sikap apakah menerima atau menolak.

“Tiap proses ada dinamika. Kita menghargai. Ada 3 yang tidak berpendapat, kita akan lanjutkan ke paripurna. Silakan menerima atau menolak,” ujar politikus PAN ini.

Penyampaian pandangan soal perppu nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masing-masing Fraksi menyampaikan pandangan, seperti dari Fraksi Golkar, Endang Maria Astuti menyatakan dapat menerima Perppu untuk ditetapkan sebagai UU. Endang berharap pemerintah menerima masukan dari masyarakat dan melibatkan pihak terkait termasuk IDI.

“Kami berharap pemerintah menerima masukan dari masyarakat dan melibatkan pihak terkait termasuk IDI,” kata Endang.

Namun dari Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa, mengatakan bahwa berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pengganti Undang Undang, Perppu harus diajukan di masa sidang berikutnya. Perppu Perlindungan Anak ini ditandatangani presiden pada 25 Mei 2016.

“Kemudian diajukan ke DPR bulan Juni. Masa sidang ke-V DPR adalah diawali pada 17 Mei dan berakhir di 28 Juli nanti. Dan masa sidang berikutnya di 16 Agustus. DPR menjunjung aturan yang berlaku. UU menyatakan Perppu harus diajukan di masa sidang berikut. Harusnya diajukan di masa sidang I 2016/2017,” papar Ledia.

Ledia menegaskan bahwa PKS bukanlah tidak setuju dengan pemberatan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak.  Tapi, PKS melihat proses tidak boleh dilanggar dan penjelasan pemerintah juga belum memuaskan.

“Fraksi PKS menyatakan kami tidak akan memberi pendapat di sidang ini karena tidak mau ada kesalahan prosedur fatal,” ucapnya.

Selain dari Fraksi PKS, anggota Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati, mengatakan bahwa Gerindra belum mendapatkan penjelasan pemerintah soal implementasi Perppu, banyak masukan masyarakat yang belum tertampung, serta sejumlah substansi dipertanyakan. Oleh sebab itu, Gerindra belum memberikan sikap.

“Fraksi Gerindra menyatakan bahwa isu perlindungan anak adalah isu nasional dan bukan isu politik. Perlu dipikirkan matang. Karena kami belum mendapat penjelasan yang secukupnya, saya menyatakan belum memberikan sikap terkait Perppu. Kami butuh waktu untuk mendapat masukan dari pimpinan fraksi,” ujar Rahayu.

Sikap yang sama juga diambil Fraksi Partai Demokrat. Mereka belum memberikan pendapat. “Fraksi Partai Demokrat menyatakan belum memberi pendapat tentang Perppu. Mohon maaf atas ketidaksamaan pandangan. Kami butuh waktu untuk berkonsultasikan pimpinan fraksi,” ujar anggota Fraksi PD, Khatibul Umam Wiranu.

Rapat kerja Komisi VIII ini juga dihadiri oleh Menteri PPPA Yohana Yembise, Mensos Khofifah Indar Parawansa, dan Dirjen PP Kemenkum HAM Widodo Ekatjahjana. Sebagai perwakilan pemerintah, Yohana menyampaikan rasa syukurnya.

“Perppu ini jadi kado terindah untuk Hari Anak Nasional yang bertema ‘Akhiri Kekerasan terhadap Anak’,” kata Yohana saat rapat.(dtc/raf)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.