Pemprov tunda Tunjangan Daerah

ranta

FORWAT, Serang -Tunjangan daerah (Tunda) bulan Juli 2016 terhadap penanggung jawab kegiatan dan pengguna anggaran, disejumlah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKDP) yang realisasi anggaran tidak mencapai 75 persen ditunda. Penundaan tersebut adalah sebagai sanksi yang dijatuhkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta mengatakan, sanksi tersebut dikenakan kepada pejabat yang  bertanggungjawab atas realisasi anggaran di SKPD, seperti kepala dinas atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Tunjangan yang ditunda itu bulan Juli, sampai kapan ditunda ya sampai target tercapai. Kalau sudah tercapai ya kami berikan,” ujarnya.

Meski demikian, Ranta enggan menyebutkan SKPD mana saja yang dikenakan sanksi. Menurutnya, saat ini Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) masih melakukan evaluasi. Ranta mengatakan, sanksi tersebut diberlakukan untuk menerapkan disiplin bagi pegawai dan meningkatkan kinerja.

“Sekarang inikan yang menentukan target di SKPD masing-masing, yang menentukan misalnya di triwulan ini 60 persen, tapi kemudian hanya 30 persen. Ya berati harus terima konsekuensinya, sekarang enggak ada lagi seenaknya,”  tegasnya.

Jika kebijakan tersebut diprotes, menurutn Ranta hal itu adalah wajar.

Sementara itu, serapan APBD Banten hingga semester I tahun 2016 baru mencapai 45 persen dari pagu anggaran Rp 8,9 triliun. Angka tersebut meningkat dibanding tahun 2015 di periode yang sama.

Sekda Banten tersebut menuturkan, dalam dua bulan terakhir ini,  penyerapan anggaran cukup besar pada sektor konstruksi, yakni hampir Rp 800 miliar untuk pekerjaan konstruksi yang dilelang. Meski belum mencapai setengah dari total anggaran, lanjut Ranta, Banten termasuk provinsi yang penyerapan anggarannya baik pada triwulan II 2016 ini.

Diketahui, Pemprov Banten akan menerbitkan Pergub mengenai sanksi SKPD yang serapan anggarannya di bawah 75 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya per triwulan. Pihak-pihak yang dapat disanksi jika target serapan anggaran tidak terlampaui adalah pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, koordinator PPTK dan PPTK.

Kepala Biro Ekbang Setda Banten Mahdani mengatakan, tujuan Pergub adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan dan meminimalisir tingkat deviasi antara target dan realisasi anggaran, serta agar pelaksanaan kegiatan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, meningkatkan disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

“SKPD yang penyerapan anggarannya kurang dari 75 persen tidak akan diberikan sanksi jika menyampaikan alasan yang rasional dan dapat dipahami,” kata Mahdani.

Berdasarkan Informasi yang diperoleh, setidaknya terdapat lima poin pengecualian penundanan pembayaran tunjangan daerah.

Pertama, kegiatan yang secara fisik sudah dilaksanakan 100 persen namun realisasi anggaran 75 persen dari pagu SPD per triwulan, sehingga menjadi Silpa atas efisiensi anggaran dimaksud. Kedua, kegiatan yang disebabkan kebijakan dari pemerintah pusat yang ditunda sehinga kegiatan dimaksud belum dapat dilaksanakan, sehingga jumlah alokasi anggarannya berpengaruh terhadap batas minimal realisasi yang dipersyaratkan.

Ketiga, kegiatan yang disebabkan kebijakan dari Gubernur Banten yang ditunda sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan, mengakibatkan jumlah alokasi anggarannya berpengaruh terhadap batas minimal realisasi yang dipersyaratkan.

Keempat, kegiatan yang tidak terserap disebabkan adanya penganggaran yang terindikasikan inefisiensi atau pemborosan dan koruptif.

Kelima, kegiatan yang disebabkan karena suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.(raf)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.