Panwaslu Bidik PNS Tak Netral

Pegawai Negeri Pemko Batam meninggalkan dataran Engku Putri usai melaksanakan upacara, Senin (29/2). F Cecep Mulyana/Batam Pos

FORWATNEWS, SERANG – Provinsi Banten sebentar lagi punya hajat besar, yakni pemilihan gubernur (pilgub) banten yang akan digelar pada 14 Februari 2017 mendatang. Berdasarkan tahapan pemilihan gubernur KPU se-Provinsi Banten telah melantik PPK dan PPS dimasing-masing wilayahnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya PNS yang memihak pada Pilgub mendatang, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Serang akan melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang (UU) tentang Pemilu yang baru, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

Kepala BKD Kabupaten Serang Tb Entus Mahmud  menegaskan  PNS di lingkungan Pemkab Serang harus netral dalam Pilgub Banten 2017. PNS dilarang keras menjadi tim sukses salah satu bakal pasangan calon pada Pilgub.

“PNS itu harus netral dalam kegiatan politik baik pilkada, pilpres, maupun pileg. Apabila ada ASN yang tidak netral, tentu kita akan berikan sanksi dengan kadar yang dilakukan mereka, mulai dari teguran sampai sanksi berat,” Tegasnya.

Entus mengatakan akan meminta bantuan Panwaslu Kabupaten Serang apabila PNS dilingkup Kabupaten Serang ada yang memihak kepada salah satu Bakal calon pasangan gubernur nanti.

“saya akan minta bantuan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Serang) karena kita kekurangan pegawai,” katanya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Serang Abdul Rahman menambahkan, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 itu disebutkan bahwa PNS dilarang terlibat dalam kegiatan politik. “Karena itu kita akan sosialisasi ke BKD kita imbau agar PNS tidak terlibat dalam politik,” tuturnya.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan BKD Kabupaten Serang agar tak hanya disampaikan ke PNS di tingkat Kabupaten Serang, tapi sampai ke kecamatan dan desa.

“Saya minta agar sosialisasi ini disampaikan kepada lembaga-lembaga di bawahnya dari kecamatan sampai desa,” katanya.

Menurut Abdul, pihaknya sudah mengawasi PNS dilingkup Kabupaten Serang, karena dikhawatirkan ada konflik kepentingan PNS dan bakal  calon. Diindikasikan, ada beberapa bakal calon yang mempunyai hubungan/kedekatan dengan birokrat.

“PNS tidak boleh terlibat dalam politik walaupun belum masuk tahapan. Kalau ada PNS yang terlibat, berpihak dengan bakal calon, misalnya ikut menempelkan poster untuk bakal calon, kemudian jadi diusung parpol atau maju perseorangan jadi calon, kita ngambil rentetan pelanggaran sebelum ditetapkan sebagai calon, sebagai pelanggaran yang terstruktur dan masif,” tukasnya.(raf)

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.